%0 Generic
%A MELKY JANI MARCIUS, 1412011253
%C Universitas Lampung
%D 2019
%F eprints:56059
%I Fakultas Hukum
%T PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYELUNDUPAN  PAKAIAN BEKAS IMPOR DI BANDARLAMPUNG
%U http://digilib.unila.ac.id/56059/
%X Tindak pidana penyelundupan adalah mengimpor, memasukkan barang dengan  tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau tidak   memenuhi formalitas pabean yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang�undangan. Tindak pidana penyelundupan pakaian bekas mempunyai dampak yang   sangat besar dan dapat merugikan keuangan negara maupun perekonomian   negara serta kesehatan bagi konsumen pakaian bekas. Oleh karena itu tindak  pidana penyelundupan memerlukan penanganan yang khusus untuk menindak  para pelakunya. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai diberikan   kewenangan khusus untuk menyidik baik tindak pidana maupun pelanggaran  kepabeanan termasuk tindak pidana penyelundupan. Permasalahan yang ingin   diangkat penulis dalam penulisan ini adalah bagaimanakah penegakan hukum   pidana terhadap tindak pidana penyelundupan pakaian bekas di Bandarlampung  dan juga apa sajakah hambatan dalam menanggulangin tindak pidana   penyelundupan pakaian bekas di Bandarlampung.  Penelitian skripsi ini menggunakan metode pendekatan normatif dan pendekatan  empiris. Adapun sumber dan jenis data terdiri dari data primer dan data sekunder   dengan metode pengumpulan data studi kepustakaan dan juga studi lapangan  dengan narasumber Kepolisian Daerah Lampung, PPNS Bea dan Cukai, Yayasan   Lembaga Indonesia, dan Akademisi Fakultas Hukum Bagian Pidana Universitas   Lampung.  Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik simpulan bahwa tidak   ditemukannya penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penyelundupan   melalui pendekatan hukum secara preventif (pencegahan) dan represif   (penindakan) yang berdasarkan dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51   Tahun 2015 turunan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014. Sebagaian aparat   penegak hukum seperti Kepolisian dan PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) Bea dan Cukai Lampung belum menemukenali cara melalui teori dan tahapan   penegakan hukum berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Asas fiksi   Hukum menjadi suatu kelemahan di kehidupan bermasyarakat Indonesia yang   dimana masyarakat sekaligus masyarakat yang menjadi penjual pakaian bekas   impor tidak mengetahui adanya aturan dan dasar hukum terkait larangan impor   pakaian bekas tersebut.  Saran yang perlu disampaikan agar legislatif selaku pembuat UU Perdagangan   dapat mempertimbangkan dan membuat Undang-Undang Perdagangan lebih  spesifik secara tegas dan adil agar tidak menimbulkan kebingungan ditengah   masyarakat dan penegak hukum dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya.   Sosialisasi tentang adanya larangan Impor Pakaian bekas serta bahayanya   penggunaan pakaian bekas impor yang dilakukan secara gencar menjadi alternatif   untuk menghentikan peminat pakaian bekas impor sehingga Indonesia menjadi   negara yang minim peminat dalam jenis barang impor yaitu pakaian bekas.   Kata Kunci: Penegakan Hukum Pidana, Penyelundupan, Pakaian Bekas  Impor