<> "The repository administrator has not yet configured an RDF license."^^ . <> . . "PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYELUNDUPAN\r\nPAKAIAN BEKAS IMPOR DI BANDARLAMPUNG"^^ . "Tindak pidana penyelundupan adalah mengimpor, memasukkan barang dengan\r\ntidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau tidak \r\nmemenuhi formalitas pabean yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang�undangan. Tindak pidana penyelundupan pakaian bekas mempunyai dampak yang \r\nsangat besar dan dapat merugikan keuangan negara maupun perekonomian \r\nnegara serta kesehatan bagi konsumen pakaian bekas. Oleh karena itu tindak\r\npidana penyelundupan memerlukan penanganan yang khusus untuk menindak\r\npara pelakunya. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai diberikan \r\nkewenangan khusus untuk menyidik baik tindak pidana maupun pelanggaran\r\nkepabeanan termasuk tindak pidana penyelundupan. Permasalahan yang ingin \r\ndiangkat penulis dalam penulisan ini adalah bagaimanakah penegakan hukum \r\npidana terhadap tindak pidana penyelundupan pakaian bekas di Bandarlampung\r\ndan juga apa sajakah hambatan dalam menanggulangin tindak pidana \r\npenyelundupan pakaian bekas di Bandarlampung.\r\nPenelitian skripsi ini menggunakan metode pendekatan normatif dan pendekatan\r\nempiris. Adapun sumber dan jenis data terdiri dari data primer dan data sekunder \r\ndengan metode pengumpulan data studi kepustakaan dan juga studi lapangan\r\ndengan narasumber Kepolisian Daerah Lampung, PPNS Bea dan Cukai, Yayasan \r\nLembaga Indonesia, dan Akademisi Fakultas Hukum Bagian Pidana Universitas \r\nLampung.\r\nBerdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik simpulan bahwa tidak \r\nditemukannya penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penyelundupan \r\nmelalui pendekatan hukum secara preventif (pencegahan) dan represif \r\n(penindakan) yang berdasarkan dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 \r\nTahun 2015 turunan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014. Sebagaian aparat \r\npenegak hukum seperti Kepolisian dan PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) Bea dan Cukai Lampung belum menemukenali cara melalui teori dan tahapan \r\npenegakan hukum berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Asas fiksi \r\nHukum menjadi suatu kelemahan di kehidupan bermasyarakat Indonesia yang \r\ndimana masyarakat sekaligus masyarakat yang menjadi penjual pakaian bekas \r\nimpor tidak mengetahui adanya aturan dan dasar hukum terkait larangan impor \r\npakaian bekas tersebut.\r\nSaran yang perlu disampaikan agar legislatif selaku pembuat UU Perdagangan \r\ndapat mempertimbangkan dan membuat Undang-Undang Perdagangan lebih\r\nspesifik secara tegas dan adil agar tidak menimbulkan kebingungan ditengah \r\nmasyarakat dan penegak hukum dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya. \r\nSosialisasi tentang adanya larangan Impor Pakaian bekas serta bahayanya \r\npenggunaan pakaian bekas impor yang dilakukan secara gencar menjadi alternatif \r\nuntuk menghentikan peminat pakaian bekas impor sehingga Indonesia menjadi \r\nnegara yang minim peminat dalam jenis barang impor yaitu pakaian bekas. \r\nKata Kunci: Penegakan Hukum Pidana, Penyelundupan, Pakaian Bekas\r\nImpor\r\n"^^ . "2019-08-19" . . . . . "Fakultas Hukum"^^ . . . . . . . "1412011253"^^ . "MELKY JANI MARCIUS"^^ . "1412011253 MELKY JANI MARCIUS"^^ . . . . . . "PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYELUNDUPAN\r\nPAKAIAN BEKAS IMPOR DI BANDARLAMPUNG (File PDF)"^^ . . . "ABSTRAK.pdf"^^ . . . "PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYELUNDUPAN\r\nPAKAIAN BEKAS IMPOR DI BANDARLAMPUNG (File PDF)"^^ . . . "PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYELUNDUPAN\r\nPAKAIAN BEKAS IMPOR DI BANDARLAMPUNG (File PDF)"^^ . . . "SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf"^^ . . . "PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYELUNDUPAN\r\nPAKAIAN BEKAS IMPOR DI BANDARLAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYELUNDUPAN\r\nPAKAIAN BEKAS IMPOR DI BANDARLAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYELUNDUPAN\r\nPAKAIAN BEKAS IMPOR DI BANDARLAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYELUNDUPAN\r\nPAKAIAN BEKAS IMPOR DI BANDARLAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYELUNDUPAN\r\nPAKAIAN BEKAS IMPOR DI BANDARLAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYELUNDUPAN\r\nPAKAIAN BEKAS IMPOR DI BANDARLAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYELUNDUPAN\r\nPAKAIAN BEKAS IMPOR DI BANDARLAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYELUNDUPAN\r\nPAKAIAN BEKAS IMPOR DI BANDARLAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYELUNDUPAN\r\nPAKAIAN BEKAS IMPOR DI BANDARLAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYELUNDUPAN\r\nPAKAIAN BEKAS IMPOR DI BANDARLAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYELUNDUPAN\r\nPAKAIAN BEKAS IMPOR DI BANDARLAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYELUNDUPAN\r\nPAKAIAN BEKAS IMPOR DI BANDARLAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYELUNDUPAN\r\nPAKAIAN BEKAS IMPOR DI BANDARLAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYELUNDUPAN\r\nPAKAIAN BEKAS IMPOR DI BANDARLAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYELUNDUPAN\r\nPAKAIAN BEKAS IMPOR DI BANDARLAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . "HTML Summary of #56059 \n\nPENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYELUNDUPAN \nPAKAIAN BEKAS IMPOR DI BANDARLAMPUNG\n\n" . "text/html" . . . " " . .