<> "The repository administrator has not yet configured an RDF license."^^ . <> . . "PERMASALAHAN KEBERLAKUAN HUKUM DAN ALTERNATIF HUKUM \r\nPENERAPAN PUTUSAN PERNYATAAN PAILIT PERUSAHAAN ASING\r\nDI INDONESIA"^^ . "Pengadilan Niaga Indonesia memutus pailit perusahaan asing di Indonesia akibat \r\nberakhirnya PKPU. Putusan pernyataan pailit ini dapat melahirkan permasalahan \r\nhukum dalam pengurusan dan pemberesan jika harta debitor pailit yang berada di\r\nIndonesia tidak mecukupi sehingga membutuhkan harta debitor yang berada di luar \r\nwilayah yuridiksi Indonesia sehingga dapat berakibat adanya kepailitan lintas batas. \r\nPenelitian ini akan mengkaji dan membahas permasalahan keberlakuan hukum dan \r\nalternatif hukum penerapan putusan pernyataan pailit perusahaan asing di Indonesia.\r\nJenis penelitian ini adalah penelitian normatif dengan tipe penelitian deskriptif. \r\nPendekatan masalah yang digunakan adalah normatif terapan dengan tipe studi kasus\r\npada Putusan Pengadilan Niaga No: 64/PKPU/2012/PN.NIAGA.JKT.PST,jo. Putusan \r\nMA No: 214 K/Pdt.Sus-Pailit/2013, jo. Putusan MA No: 44 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016. \r\nPengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, studi dokumen dan wawancara \r\ndengan narasumber. Pengolahan data dilakukan analisis secara kualitatif.\r\nHasil pembahasan dan penelitian ini adalah perusahaan asing yang menjalankan \r\nusahanya di Indonesia dapat dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga jika memenuhi \r\nunsur pada Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Ayat (4) UU Kepailitan. Permasalahan \r\nkeberlakuan terhadap putusan pernyataan pailit perusahaan asing di Indonesia yaitu \r\npada penerapan hukum yang hanya memiliki kekuatan eksekutorial di dalam Negara \r\nIndonesia dan tidak bisa menjangkau luar batas Negara Indonesia karena adanya \r\nperbedaan sistem hukum dan kedaulatan suatu negara yang berlaku sehingga \r\npengaturan pada Pasal 212 tentang ketentuan internasional pada UU Kepailitan\r\ntentang ketentuan internasional tidak aplikatif. Selanjutnya, dalam hal pelaksanaan\r\npenerapan putusan pernyataan pailit perusahaan asing di Indonesia yang terbukti \r\nmemiliki harta kekayaan di luar Indonesia yang dapat menimbulkan kepailitan lintas \r\nbatas tidak dapat dilaksanakan selama Indonesia belum melakukan perjanjian \r\nInternasional dan perjanjian timbal balik dengan negara lain. Untuk itu, diperlukan langkah altenatif hukum bila terjadi permasalahan kepailitan lintas batas. Alternatif \r\nhukum yang dapat dilakukan yaitu dengan mengadakan perjanjian internasional \r\nseperti mengadopsi atau meratifikasi peraturan internasional salah satunya Uncitral \r\nModel Law on Cross-Border with Guide to Enactment yang dibuat oleh PBB yang \r\ndapat berlaku bagi sesama negara yang mengadopsi peraturan tersebut. Alternatif \r\nhukum lainnya dengan mengadakan perjanjian timbal balik seperti perjanjian bilateral \r\natau multilateral sehingga putusan pernyataan pailit Indonesia dapat diberlakukan \r\nsecara langsung atau bisa melalui upaya hukum dengan cara penyelesaian secara\r\nRelitigasi atau persidangan ulang sesuai keberadaan harta pailit karena telah \r\nmendapatkan pengakuan dari negara yang bekerjasama.\r\nKata Kunci : Permasalahan Keberlakuan Hukum, Putusan Pernyataan Pailit,\r\nAlternatif Hukum.\r\n\r\n\r\n\r\nThe Indonesian Commercial Court decides the bankruptcy of foreign companies \r\nin Indonesia due to the end of PKPU. The verdict of this bankruptcy statement can \r\ngive rise to legal problems in the administration and settlement if the assets of \r\nbankrupt debtors in Indonesia are inadequate and thus require debtor assets \r\noutside the jurisdiction of Indonesia so as to result in cross-border bankruptcy. \r\nThis research will review and discuss the issue of the legality and alternative legal \r\nimplementation of the decision of the bankruptcy statement of foreign companies \r\nin Indonesia.\r\nThis type of research is a normative research with descriptive research type. The \r\nproblem approach used is applied normative with the type of case study in \r\nCommercial Court Decision No: 64 / PKPU / 2012 / PN.NIAGA.JKT.PST, jo. \r\nMA Decision No: 214 K / Pdt.Sus-Bankrupt / 2013, jo. MA Decision No: 44 PK / \r\nPdt.Sus-Bankrupt / 2016. Data collection is done by library research, document \r\nstudies and interviews with informants. Data processing was analyzed \r\nqualitatively.\r\nThe results of this discussion and research are that foreign companies conducting \r\nbusiness in Indonesia can be declared bankrupt by the Commercial Court if they \r\nmeet the elements of Article 2 Paragraph (1) and Article 3 Paragraph (4) of the \r\nBankruptcy Law. The issue of enforceability of the decision of bankruptcy \r\nstatements of foreign companies in Indonesia, namely the application of law \r\nwhich only has an executive power within the State of Indonesia and cannot reach \r\nbeyond the borders of the State of Indonesia due to differences in the legal system \r\nand sovereignty of a country that applies so that the provisions in Article 212 \r\nconcerning international provisions the Bankruptcy Law on international provisions is not applicable. Furthermore, in the case of implementing the \r\napplication of the declaration of bankruptcy of foreign companies in Indonesia \r\nwhich are proven to have assets outside Indonesia that can cause bankruptcy \r\nacross borders cannot be implemented as long as Indonesia has not entered into \r\ninternational agreements and reciprocal agreements with other countries. \r\nFor this, it is needed legal alternative steps if there is a cross-border bankruptcy \r\nproblem. Alternative law that can be done is by entering into international treaties \r\nsuch as adopting or ratifying international regulations, one of which is the Uncitral \r\nModel Law on Cross-Border with Guide to Enactment made by the United \r\nNations that can apply to fellow countries that adopt these regulations. Other legal \r\nalternatives are by entering into reciprocal agreements such as bilateral or \r\nmultilateral agreements so that the verdict of the bankruptcy statement of \r\nIndonesia can be applied directly or can be through legal efforts by way of \r\nresolution by Relitigation or retrial according to the existence of bankruptcy assets \r\nbecause it has received recognition from the cooperating countries.\r\nKeywords: Legal Issues, Bankruptcy Decisions, Alternative Laws\r\n"^^ . "2019-12-13" . . . . . "Fakultas Hukum"^^ . . . . . . . "1512011359"^^ . "MUHAMMAD RENDY RIFKI PUTRA"^^ . "1512011359 MUHAMMAD RENDY RIFKI PUTRA"^^ . . . . . . "PERMASALAHAN KEBERLAKUAN HUKUM DAN ALTERNATIF HUKUM \r\nPENERAPAN PUTUSAN PERNYATAAN PAILIT PERUSAHAAN ASING\r\nDI INDONESIA (File PDF)"^^ . . . "ABSTRAK.pdf"^^ . . . "PERMASALAHAN KEBERLAKUAN HUKUM DAN ALTERNATIF HUKUM \r\nPENERAPAN PUTUSAN PERNYATAAN PAILIT PERUSAHAAN ASING\r\nDI INDONESIA (File PDF)"^^ . . . "PERMASALAHAN KEBERLAKUAN HUKUM DAN ALTERNATIF HUKUM \r\nPENERAPAN PUTUSAN PERNYATAAN PAILIT PERUSAHAAN ASING\r\nDI INDONESIA (File PDF)"^^ . . . "SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf"^^ . . . "PERMASALAHAN KEBERLAKUAN HUKUM DAN ALTERNATIF HUKUM \r\nPENERAPAN PUTUSAN PERNYATAAN PAILIT PERUSAHAAN ASING\r\nDI INDONESIA (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "PERMASALAHAN KEBERLAKUAN HUKUM DAN ALTERNATIF HUKUM \r\nPENERAPAN PUTUSAN PERNYATAAN PAILIT PERUSAHAAN ASING\r\nDI INDONESIA (Other)"^^ . . . . . . "PERMASALAHAN KEBERLAKUAN HUKUM DAN ALTERNATIF HUKUM \r\nPENERAPAN PUTUSAN PERNYATAAN PAILIT PERUSAHAAN ASING\r\nDI INDONESIA (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "PERMASALAHAN KEBERLAKUAN HUKUM DAN ALTERNATIF HUKUM \r\nPENERAPAN PUTUSAN PERNYATAAN PAILIT PERUSAHAAN ASING\r\nDI INDONESIA (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "PERMASALAHAN KEBERLAKUAN HUKUM DAN ALTERNATIF HUKUM \r\nPENERAPAN PUTUSAN PERNYATAAN PAILIT PERUSAHAAN ASING\r\nDI INDONESIA (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "PERMASALAHAN KEBERLAKUAN HUKUM DAN ALTERNATIF HUKUM \r\nPENERAPAN PUTUSAN PERNYATAAN PAILIT PERUSAHAAN ASING\r\nDI INDONESIA (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "PERMASALAHAN KEBERLAKUAN HUKUM DAN ALTERNATIF HUKUM \r\nPENERAPAN PUTUSAN PERNYATAAN PAILIT PERUSAHAAN ASING\r\nDI INDONESIA (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "PERMASALAHAN KEBERLAKUAN HUKUM DAN ALTERNATIF HUKUM \r\nPENERAPAN PUTUSAN PERNYATAAN PAILIT PERUSAHAAN ASING\r\nDI INDONESIA (Other)"^^ . . . . . . "PERMASALAHAN KEBERLAKUAN HUKUM DAN ALTERNATIF HUKUM \r\nPENERAPAN PUTUSAN PERNYATAAN PAILIT PERUSAHAAN ASING\r\nDI INDONESIA (Other)"^^ . . . . . . "PERMASALAHAN KEBERLAKUAN HUKUM DAN ALTERNATIF HUKUM \r\nPENERAPAN PUTUSAN PERNYATAAN PAILIT PERUSAHAAN ASING\r\nDI INDONESIA (Other)"^^ . . . . . . "PERMASALAHAN KEBERLAKUAN HUKUM DAN ALTERNATIF HUKUM \r\nPENERAPAN PUTUSAN PERNYATAAN PAILIT PERUSAHAAN ASING\r\nDI INDONESIA (Other)"^^ . . . . . . "PERMASALAHAN KEBERLAKUAN HUKUM DAN ALTERNATIF HUKUM \r\nPENERAPAN PUTUSAN PERNYATAAN PAILIT PERUSAHAAN ASING\r\nDI INDONESIA (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "PERMASALAHAN KEBERLAKUAN HUKUM DAN ALTERNATIF HUKUM \r\nPENERAPAN PUTUSAN PERNYATAAN PAILIT PERUSAHAAN ASING\r\nDI INDONESIA (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "PERMASALAHAN KEBERLAKUAN HUKUM DAN ALTERNATIF HUKUM \r\nPENERAPAN PUTUSAN PERNYATAAN PAILIT PERUSAHAAN ASING\r\nDI INDONESIA (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "PERMASALAHAN KEBERLAKUAN HUKUM DAN ALTERNATIF HUKUM \r\nPENERAPAN PUTUSAN PERNYATAAN PAILIT PERUSAHAAN ASING\r\nDI INDONESIA (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . "HTML Summary of #56082 \n\nPERMASALAHAN KEBERLAKUAN HUKUM DAN ALTERNATIF HUKUM \nPENERAPAN PUTUSAN PERNYATAAN PAILIT PERUSAHAAN ASING \nDI INDONESIA\n\n" . "text/html" . . . " " . .