%0 Generic
%A NURUL SAFITRI, 1512011206
%C Universitas Lampung
%D 2019
%F eprints:56108
%I Fakultas Hukum
%T PELAKSANAAN PENCANTUMAN SERTIFIKASI HALAL PADA  PRODUK KOSMETIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 33  TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL  (STUDI DI KOTA BANDAR LAMPUNG)
%U http://digilib.unila.ac.id/56108/
%X Industri kosmetik di Indonesia telah meningkat sangat pesat, hal ini ditandai  dengan banyaknya berbagai macam produk kosmetik buatan luar negeri. Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduknya beragama muslim.  Negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan  produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat Indonesia yaitu dengan  adanya sertifikasi halal pada produk. Penelitian ini mengkaji tentang syarat dan  prosedur pencantuman sertifikasi halal pada produk kosmetik, efektivitas Undang  -Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk halal di Kota Bandar  Lampung dan faktor penghambat pencantuman sertifikasi halal.  Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif empiris  dengan tipe deskriptif. Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah  pendekatan normatif terapan. Data yang digunakan adalah data primer yang  diperoleh dari lokasi penelitian dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum  primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data tersebut kemudian  dianalisis secara kualitatif.  Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa syarat dan prosedur  pencantuman sertifikasi halal dapat dilakukan via online dengan melengkapi  syarat-syarat administratif dan dilakukan sesuai prosedur yang telah ditentukan.  Lembaga yang berwenang membuat pencantuman sertifikasi halal adalah Badan  Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dibantu oleh Lembaga Pemeriksa  Halal (LPH) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). UUJPH dinilai tidak berjalan  efektif karena faktor pendukung efektivitas yang diantaranya yaitu faktor hukum,  faktor penegak hukum, faktor sarana/fasilitas pendukung, faktor masyarakat dan  faktor kebudayaan tidak terpenuhi karena belum adanya Peraturan Pemerintah  sebagai peraturan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana dalam UUJPH. Faktor  penghambat dalam penerapan UUJPH yaitu belum disahkannya peraturan  pemerintah, belum dibentuknya BPJPH di tingkat provinsi, proses pelaksanaan  sertifikasi halal yang terlampau lama, dan biaya pendaftaran yang belum jelas.  Kata Kunci: Efektivitas Undang-Undang, Kosmetik, Sertifikasi Halal