TY  - GEN
CY  - Universitas Lampung
ID  - eprints56108
UR  - http://digilib.unila.ac.id/56108/
A1  - NURUL SAFITRI, 1512011206
Y1  - 2019/07/12/
N2  - Industri kosmetik di Indonesia telah meningkat sangat pesat, hal ini ditandai
dengan banyaknya berbagai macam produk kosmetik buatan luar negeri. Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduknya beragama muslim.
Negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan
produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat Indonesia yaitu dengan
adanya sertifikasi halal pada produk. Penelitian ini mengkaji tentang syarat dan
prosedur pencantuman sertifikasi halal pada produk kosmetik, efektivitas Undang
-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk halal di Kota Bandar
Lampung dan faktor penghambat pencantuman sertifikasi halal.
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif empiris
dengan tipe deskriptif. Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah
pendekatan normatif terapan. Data yang digunakan adalah data primer yang
diperoleh dari lokasi penelitian dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum
primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data tersebut kemudian
dianalisis secara kualitatif.
Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa syarat dan prosedur
pencantuman sertifikasi halal dapat dilakukan via online dengan melengkapi
syarat-syarat administratif dan dilakukan sesuai prosedur yang telah ditentukan.
Lembaga yang berwenang membuat pencantuman sertifikasi halal adalah Badan
Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dibantu oleh Lembaga Pemeriksa
Halal (LPH) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). UUJPH dinilai tidak berjalan
efektif karena faktor pendukung efektivitas yang diantaranya yaitu faktor hukum,
faktor penegak hukum, faktor sarana/fasilitas pendukung, faktor masyarakat dan
faktor kebudayaan tidak terpenuhi karena belum adanya Peraturan Pemerintah
sebagai peraturan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana dalam UUJPH. Faktor
penghambat dalam penerapan UUJPH yaitu belum disahkannya peraturan
pemerintah, belum dibentuknya BPJPH di tingkat provinsi, proses pelaksanaan
sertifikasi halal yang terlampau lama, dan biaya pendaftaran yang belum jelas.
Kata Kunci: Efektivitas Undang-Undang, Kosmetik, Sertifikasi Halal
PB  - Fakultas Hukum
TI  - PELAKSANAAN PENCANTUMAN SERTIFIKASI HALAL PADA
PRODUK KOSMETIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 33
TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL
(STUDI DI KOTA BANDAR LAMPUNG)
AV  - restricted
ER  -