<> "The repository administrator has not yet configured an RDF license."^^ . <> . . "ANALISIS KEBIJAKAN FORMULASI DALAM PERLUASAN\r\n\r\nDEFINISI TERORISME\r\n\r\n(STUDI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2018)"^^ . "Untuk mengoptimalkan pemberantasan Tindak Pidana Terorisme perlu\r\npenguatan landasan hukum yang menjamin pelindungan dan kepastian hukum\r\ndalam pencegahan serta untuk memenuhi kebutuhan dan perkembangan hukum\r\nmasyarakat, dengan tetap menjaga keseimbangan antara kebutuhan penegakan\r\nhukum, pelindungan hak asasi manusia, dan kondisi sosial politik di Indonesia.\r\nPermasalahan dalam penelitian ini adalah apakah urgensi yang\r\nmengakibatkan perlu disahkan secara cepat perluasan definisi terorisme pada\r\nUndang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 dan bagaimanakah kebijakan formulasi\r\ndalam perluasan definisi terorisme dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun\r\n2018.\r\nPendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan\r\npendekatan yuridis empiris. Narasumber penelitian terdiri dari Anggota Tim\r\nAhli DPR Rancangan Undang-Undang nomor 5 Tahun 2018 dan Dosen\r\nFakultas Hukum Universitas Lampung. Pengumpulan data dilakukan dengan\r\nstudi pustaka dan studi lapangan, selanjutnya data dianalisis secara kualitatif.\r\nHasil penelitian dan pembahasan ini menunjukkan urgensi perlu disahkan\r\ndengan segera perluasan definisi terorisme pada Undang-Undang\r\nAntiterorisme didukung dengan Landasan Sosiologis yakni Terorisme di\r\nIndonesia telah berkembang masif sepanjang tahun 2018 dan\r\nmenimbulkan ketakutan masyarakat yang berdampak pada kehidupan\r\npolitik, ekonomi, sosial budaya, keamanan dan ketertiban masyarakat\r\nyang mengakibatkan perlu adanya perubahan dalam Undang-Undang\r\nAntiterorisme serta perluasan dalam definisi terorisme agar dapat\r\nmemberikan ruang lebih luas kepada aparat penegak hukum serta\r\npenanganan secara khusus dalam menangani terorisme. Dalam Perluasan\r\ndefinisi terorisme adanya kebijakan formulasi ditandai dengan adanya\r\nperubahan serta penambahan dalam Rumusan Tindak Pidana, Rumusan\r\nKesalahan/Pertanggung Jawaban Pidana serta Rumusan Pidana dan\r\nPemidanaan berupa perluasan definisi terorisme, perluasan dan\r\npenambahan klasifikasi tindak pidana yang dapat dikatakan tindak pidana\r\nterorisme serta pemberatan dalam hal pemidanaan.\r\nSaran dalam penelitian ini Dengan diadakannya kebijakan formulasi dalam\r\ndefinisi terorisme diharapkan dapat mengkibatkan aspek pencegahan\r\nmenjadi lebih simultan, terencana dan terpadu demi meminimalisasir\r\n\r\nSaphira Amelinda Shalun\r\nterjadinya Tindak Pidana Terorisme serta mengedepankan supremasi\r\nhukum dan hak asasi manusia. Perluasan definisi yang mencakup\r\npermasalahan yang lebih luas dan kongkrit sebaiknya menjadikan para\r\naparat penegak hukum mampu mencegah sejak dini perkembangan\r\nradikalisme dan aksi terorisme secara lebih komprehensif, sehingga\r\nmasyarakat terhindar dari pelbagai bentuk teror dan tindakan-tindakan\r\nyang mencemaskan dan merusak\r\nKata Kunci: Kebijakan formulasi, perluasan definisi, terorisme. "^^ . "2019" . . . . . "FAKULTAS HUKUM "^^ . . . . . . . "1512011196"^^ . "SAPHIRA AMELINDA SHALUN"^^ . "1512011196 SAPHIRA AMELINDA SHALUN"^^ . . . . . . "ANALISIS KEBIJAKAN FORMULASI DALAM PERLUASAN\r\n\r\nDEFINISI TERORISME\r\n\r\n(STUDI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2018) (File PDF)"^^ . . . "ABSTRAK.pdf"^^ . . . "ANALISIS KEBIJAKAN FORMULASI DALAM PERLUASAN\r\n\r\nDEFINISI TERORISME\r\n\r\n(STUDI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2018) (File PDF)"^^ . . . "ANALISIS KEBIJAKAN FORMULASI DALAM PERLUASAN\r\n\r\nDEFINISI TERORISME\r\n\r\n(STUDI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2018) (File PDF)"^^ . . . "SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf"^^ . . . "ANALISIS KEBIJAKAN FORMULASI DALAM PERLUASAN\r\n\r\nDEFINISI TERORISME\r\n\r\n(STUDI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2018) (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "ANALISIS KEBIJAKAN FORMULASI DALAM PERLUASAN\r\n\r\nDEFINISI TERORISME\r\n\r\n(STUDI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2018) (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "ANALISIS KEBIJAKAN FORMULASI DALAM PERLUASAN\r\n\r\nDEFINISI TERORISME\r\n\r\n(STUDI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2018) (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "ANALISIS KEBIJAKAN FORMULASI DALAM PERLUASAN\r\n\r\nDEFINISI TERORISME\r\n\r\n(STUDI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2018) (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "ANALISIS KEBIJAKAN FORMULASI DALAM PERLUASAN\r\n\r\nDEFINISI TERORISME\r\n\r\n(STUDI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2018) (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "ANALISIS KEBIJAKAN FORMULASI DALAM PERLUASAN\r\n\r\nDEFINISI TERORISME\r\n\r\n(STUDI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2018) (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS KEBIJAKAN FORMULASI DALAM PERLUASAN\r\n\r\nDEFINISI TERORISME\r\n\r\n(STUDI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2018) (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "ANALISIS KEBIJAKAN FORMULASI DALAM PERLUASAN\r\n\r\nDEFINISI TERORISME\r\n\r\n(STUDI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2018) (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS KEBIJAKAN FORMULASI DALAM PERLUASAN\r\n\r\nDEFINISI TERORISME\r\n\r\n(STUDI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2018) (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS KEBIJAKAN FORMULASI DALAM PERLUASAN\r\n\r\nDEFINISI TERORISME\r\n\r\n(STUDI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2018) (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS KEBIJAKAN FORMULASI DALAM PERLUASAN\r\n\r\nDEFINISI TERORISME\r\n\r\n(STUDI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2018) (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS KEBIJAKAN FORMULASI DALAM PERLUASAN\r\n\r\nDEFINISI TERORISME\r\n\r\n(STUDI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2018) (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "ANALISIS KEBIJAKAN FORMULASI DALAM PERLUASAN\r\n\r\nDEFINISI TERORISME\r\n\r\n(STUDI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2018) (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "ANALISIS KEBIJAKAN FORMULASI DALAM PERLUASAN\r\n\r\nDEFINISI TERORISME\r\n\r\n(STUDI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2018) (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "ANALISIS KEBIJAKAN FORMULASI DALAM PERLUASAN\r\n\r\nDEFINISI TERORISME\r\n\r\n(STUDI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2018) (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . "HTML Summary of #56228 \n\nANALISIS KEBIJAKAN FORMULASI DALAM PERLUASAN \n \nDEFINISI TERORISME \n \n(STUDI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2018)\n\n" . "text/html" . . . "200 Agama" . . . "300 Ilmu sosial" . . . "340 Ilmu hukum" . . . "345 Hukum pidana" . .