TY  - GEN
CY  - UNIVERSITAS LAMPUNG
ID  - eprints56369
UR  - http://digilib.unila.ac.id/56369/
A1  - ARDESTIAN SULISTIANI, 151201029
Y1  - 2019///
N2  - Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan
Industrial, menjelaskan bahwa penyelesaian perselisihan hubungan industrial dapat
dilaksanakan secara litigasi dan non litigasi. Penyelesaian secara litigasi dilakukan di
Pengadilan Hubungan Industrial, sedangkan non litigasi dapat diselesaikan salah
satunya melalui mediasi pada perselisihan kepentingan yang dilakukan oleh mediator
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bandar Lampung. Permasalahan dalam
penelitian ini adalah (1) bagaimana mekanisme penyelesaian perselisihan kepentingan
antara pekerja dan pengusaha melalui mediasi oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar
Lampung? dan (2) apa sajakah faktor penghambat mediator dalam menyelesaikan
perselisihan kepentingan melalui mediasi?
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan masalah
secara normatif dan empiris. Sumber data yang digunakan data primer dan sekunder.
Pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan, kemudian
dianalisis secara kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) mekanisme penyelesaian perselisihan
kepentingan antara pekerja dan pengusaha melalui mediasi oleh Dinas Tenaga Kerja
Kota Bandar Lampung yaitu apabila dalam proses mediasi terjadi kesepakatan oleh para
pihak maka dibuatlah perjanjian bersama, namun jika tidak terjadi kesepakatan maka
mediator membuat anjuran tertulis untuk diselesaikan melalui Pengadilan Hubungan
Industrial.. (2) faktor-faktor penghambat mediator dalam menyelesaikan perselisihan
kepentingan antara pekerja dan pengusaha adalah (a) pengusaha sering menghilangkan
azas itikad baik, (b) sikap egois dari para pihak, (c) terbatasnya ruang sidang, (d)
kurangnya sarana dan prasarana, e) jumlah mediator tidak sesuai dengan jumlah
perselisihan.
Kata Kunci: Mediasi, Penyelesaian perselisihan kepentingan
Law Number 2 of 2004 concerning the Settlement of Industrial Relations Disputes,
explains that industrial relations dispute resolution can be carried out through litigation
and non-litigation. Litigation settlement is carried out in the Industrial Relations Court,
while non-litigation can be resolved, one of which is through mediation in a conflict of
interest carried out by the mediator of the Manpower and Transmigration Department,
Bandar Lampung City. The problem in this study are (1) How is the mechanism for
resolving dispute of interest between labour and industrialist through mediation by the
Bandar Lampung City Manpower Department? And (2) What are the factors that
obstruct the mediator from resolving dispute of interest through mediation?
The research method used in this study is a problem approach which is normative and
empirical. Data sources used primary and secondary data. Data collection through
library studies and field research, then analyzed qualitatively.
The results of the study show that (1) mechanism for resolving dispute of interest
between labour and industrialist through mediation by the Bandar Lampung City
Manpower Department, if in the mediation process an agreement is reached by the
parties, a joint agreement is made, but if there is no agreement, the mediator makes
written recommendations to be resolved through the Industrial Relations Court. (2) The
factors that obstruct the mediator from resolving disputes of interest between workers
and employers are (a) Industrialist often eliminate the principle of good faith, (b) selfish
attitude from the parties, (c) The limits of the room court, (d) Lack of facilities and
infrastructure, (e) The number of mediators is not in accordance with the number of
disputes.
Keywords: Mediation, Settlement of Dispute Interest
PB  - FAKULTAS HUKUM 
TI  - MEKANISME PENYELESAIAN PERSELISIHAN KEPENTINGAN
ANTARA PEKERJA DAN PENGUSAHA MELALUI MEDIASI
OLEH DINAS TENAGA KERJA KOTA BANDAR LAMPUNG
AV  - restricted
ER  -