<> "The repository administrator has not yet configured an RDF license."^^ . <> . . "PELAKSANAAN KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL\r\nDINAS PERHUBUNGAN DALAM PEMERIKSAAN KENDARAAN\r\nBERMOTOR DI KABUPATEN LAMPUNG BARAT"^^ . "Penyelenggaraan LLAJ didasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009\r\ntentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan-Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n5025 (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009). PPNS\r\nmerupakan pegawai yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk melakukan\r\n\r\npenyidikan dalam tindak pidana tertentu yang menjadi lingkup peraturan undang-\r\nundang yang menjadi dasar hukumnya. Permasalahan yang diangkat dalam\r\n\r\npenulisan skripsi ini adalah bagaimanakah pelaksanaan wewenang Penyidik\r\nPegawai Negeri Sipil dalam pemeriksaan kendaraan bermotor di Kabupaten\r\nLampung Barat dan Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi pendukung dan\r\npengahambat dalam pelaksanaan pemeriksaan kendaraan bermotor oleh Penyidik\r\nPegawai Negri Sipil di Kabupaten Lampung Barat.\r\nPendekatan masalah dilakukan secara yuridis empiris yaitu dengan melakukan\r\n\r\npenelitian langsung di lokasi penelitian dengan melakukan wawancara pihak-\r\npihak yang terkait. Sumber data yang di dapat dengan menggunakan data primer\r\n\r\ndan data sekunder. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis\r\nkualitatif.\r\nBerdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan peran PPNS\r\nDinas Perhubungan dalam Pemeriksaan KIR, dan uji muatan Kendaraan\r\n\r\nBermotor di Kabupaten Lampung Barat adalah melakukan pemeriksaan surat-\r\nsurat usaha KIR didalam surat tanda uji kendaraan. PPNS berwenang memberikan\r\n\r\nhimbauan dan surat tilang kepada pemilik kendaraan jika terdapat pelanggaran\r\nyang di lakukan oleh pemilik kendaraan. Faktor penghambat PPNS Dinas\r\nPerhubungan dalam pemeriksaan kendaraan bermotor di Kabupaten Lampung\r\nBarat adalah kurangnya tenaga penguji kendaraan bermotor, kurangnya\r\nkesempatan tenaga kerja teknis untuk mengikuti pendidikan, kurangnya kesadaran\r\npenyidik kendaraan bermotor melakukan uji berkala kendaraan bermotornya, dan\r\nkurang tegasnya sanksi dari petugas untuk memberikan sanksi terhadap pemilik\r\nkendaraan.\r\nKata Kunci: Wewenang, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Kendaraan\r\n\r\nBermotor\r\nThe implementation of LLAJ is based on Law Number 22 of 2009 concerning\r\nRoad Traffic and Transportation-State Gazette of the Republic of Indonesia of\r\n2009 Number 96, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia\r\nNumber 5025 (hereinafter referred to as Law Number 22 Year 2009). PPNS is an\r\nemployee who is appointed and authorized to carry out investigations in certain\r\ncriminal acts which are the scope of law regulations which are the legal basis.\r\nThe problem raised in writing this essay is how the implementation of the\r\nauthority of Civil Servant Investigators in the inspection of motorized vehicles in\r\nWest Lampung Regency and what are the factors that become supporters and\r\ninhibitors in the implementation of motor vehicle inspection by Civil Servants\r\nInvestigators in West Lampung Regency.\r\nApproach to the problem is carried out in an empirical juridical manner by\r\nconducting research directly at the research site by interviewing the parties\r\nconcerned. Data sources obtained by using primary data and secondary data.\r\nData analysis in this study used qualitative analysis.\r\nBased on the results of the research and discussion, it can be concluded that the\r\nrole of the PPNS of the Department of Transportation in the KIR Inspection, and\r\nMotor Vehicle cargo test in West Lampung Regency is to conduct inspection of\r\nKIR business documents in vehicle test letters. PPNS has the authority to give\r\nappeals and ticketing letters to vehicle owners if there are violations committed by\r\nvehicle owners. PPNS inhibiting factors of the Transportation Agency in\r\ninspecting motor vehicles in West Lampung Regency are the lack of examiners of\r\nmotorized vehicles, the lack of opportunities for technical workers to attend\r\neducation, lack of awareness of motor vehicle investigators to periodically test\r\ntheir motorized vehicles, and less strict sanctions from officers to sanction vehicle\r\nowner.\r\nKeywords: Authority, Investigator of Civil Servants, Motor Vehicles"^^ . "2019" . . . . . "FAKULTAS HUKUM "^^ . . . . . . . "1342011039"^^ . "BEMBI GEMPANTARA"^^ . "1342011039 BEMBI GEMPANTARA"^^ . . . . . . "PELAKSANAAN KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL\r\nDINAS PERHUBUNGAN DALAM PEMERIKSAAN KENDARAAN\r\nBERMOTOR DI KABUPATEN LAMPUNG BARAT (File PDF)"^^ . . . "ABSTRAK INSONESIA _ INGGRIS.pdf"^^ . . . "PELAKSANAAN KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL\r\nDINAS PERHUBUNGAN DALAM PEMERIKSAAN KENDARAAN\r\nBERMOTOR DI KABUPATEN LAMPUNG BARAT (File PDF)"^^ . . . "PELAKSANAAN KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL\r\nDINAS PERHUBUNGAN DALAM PEMERIKSAAN KENDARAAN\r\nBERMOTOR DI KABUPATEN LAMPUNG BARAT (File PDF)"^^ . . . "SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf"^^ . . . "PELAKSANAAN KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL\r\nDINAS PERHUBUNGAN DALAM PEMERIKSAAN KENDARAAN\r\nBERMOTOR DI KABUPATEN LAMPUNG BARAT (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "PELAKSANAAN KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL\r\nDINAS PERHUBUNGAN DALAM PEMERIKSAAN KENDARAAN\r\nBERMOTOR DI KABUPATEN LAMPUNG BARAT (Other)"^^ . . . . . . "PELAKSANAAN KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL\r\nDINAS PERHUBUNGAN DALAM PEMERIKSAAN KENDARAAN\r\nBERMOTOR DI KABUPATEN LAMPUNG BARAT (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "PELAKSANAAN KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL\r\nDINAS PERHUBUNGAN DALAM PEMERIKSAAN KENDARAAN\r\nBERMOTOR DI KABUPATEN LAMPUNG BARAT (Other)"^^ . . . . . . "PELAKSANAAN KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL\r\nDINAS PERHUBUNGAN DALAM PEMERIKSAAN KENDARAAN\r\nBERMOTOR DI KABUPATEN LAMPUNG BARAT (Other)"^^ . . . . . . "PELAKSANAAN KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL\r\nDINAS PERHUBUNGAN DALAM PEMERIKSAAN KENDARAAN\r\nBERMOTOR DI KABUPATEN LAMPUNG BARAT (Other)"^^ . . . . . . "PELAKSANAAN KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL\r\nDINAS PERHUBUNGAN DALAM PEMERIKSAAN KENDARAAN\r\nBERMOTOR DI KABUPATEN LAMPUNG BARAT (Other)"^^ . . . . . . "PELAKSANAAN KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL\r\nDINAS PERHUBUNGAN DALAM PEMERIKSAAN KENDARAAN\r\nBERMOTOR DI KABUPATEN LAMPUNG BARAT (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "PELAKSANAAN KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL\r\nDINAS PERHUBUNGAN DALAM PEMERIKSAAN KENDARAAN\r\nBERMOTOR DI KABUPATEN LAMPUNG BARAT (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "PELAKSANAAN KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL\r\nDINAS PERHUBUNGAN DALAM PEMERIKSAAN KENDARAAN\r\nBERMOTOR DI KABUPATEN LAMPUNG BARAT (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "PELAKSANAAN KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL\r\nDINAS PERHUBUNGAN DALAM PEMERIKSAAN KENDARAAN\r\nBERMOTOR DI KABUPATEN LAMPUNG BARAT (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "PELAKSANAAN KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL\r\nDINAS PERHUBUNGAN DALAM PEMERIKSAAN KENDARAAN\r\nBERMOTOR DI KABUPATEN LAMPUNG BARAT (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "PELAKSANAAN KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL\r\nDINAS PERHUBUNGAN DALAM PEMERIKSAAN KENDARAAN\r\nBERMOTOR DI KABUPATEN LAMPUNG BARAT (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "PELAKSANAAN KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL\r\nDINAS PERHUBUNGAN DALAM PEMERIKSAAN KENDARAAN\r\nBERMOTOR DI KABUPATEN LAMPUNG BARAT (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "PELAKSANAAN KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL\r\nDINAS PERHUBUNGAN DALAM PEMERIKSAAN KENDARAAN\r\nBERMOTOR DI KABUPATEN LAMPUNG BARAT (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . "HTML Summary of #56382 \n\nPELAKSANAAN KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL \nDINAS PERHUBUNGAN DALAM PEMERIKSAAN KENDARAAN \nBERMOTOR DI KABUPATEN LAMPUNG BARAT\n\n" . "text/html" . . . "340 Ilmu hukum" . .