@misc{eprints56402,
           title = {IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM ZONASI TERHADAP
PROSES PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH},
          author = {1542011003 EKA REZA KHADOWMI},
         address = {UNIVERSITAS LAMPUNG},
       publisher = {FAKULTAS HUKUM },
            year = {2019},
             url = {http://digilib.unila.ac.id/56402/},
        abstract = {Ketimpangan kualitas pendidikan masih terjadi di beberapa daerah di Indonesia
salah satunya terjadi di kabupaten Lampung Tengah dimana masih jelas adanya
kesenjangan mutu pendidikan. Salah satu upaya untuk peningkatan dan
pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia yaitu dengan diaplikasikannya sistem
zonasi terhadap proses penerimaan peserta didik baru. Ketentuan sistem zonasi
dimuat dalam Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018.
Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah implementasi
kebijakan pemerintah terhadap proses penerimaan peserta didik baru sistem
zonasi di Kabupaten Lampung Tengah ? (2) Faktor ? Faktor apakah yg menjadi
penghambat dalam implementasi kebijakan pemerintah terhadap proses
penerimaan peserta didik baru sistem zonasi di Kabupaten Lampung Tengah ?
Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan empiris. Jenis data terdiri
dari data primer dan sekunder. Analisis data menggunakan analisis deskriptif
kualitatif.
Hasil penelitian ini menunjukkan (1) Pelaksanaan penerimaan peserta didik baru
kabupaten Lampung Tengah mengacu pada Petunjuk Teknis Keputusan Kepala
Dinas tentang Pelaksanaan PPDB tahun 2018. (2) Faktor Penghambat Dalam
Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru di Kabupaten Lampung Tengah yaitu
belum dibentuknya Peraturan daerah tentang sistem zonasi, belum adanya
sosialisasi, belum adanya pemerataan sarana dan pra sarana ,belum adanya
penegakan kebijakan sebagai tindak lanjut dari penerapan sistem zonasi serta
lemahnya pengawasan dalam penerapan sistem zonasi.
Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Perlu dibentuknya Peraturan Daerah
ataupun Peraturan Bupati Lampung Tengah tentang sistem zonasi, (2) perlu
adanya Sosialisasi tentang sistem zonasi, (3) perlu adanya pemerataan sarana dan
pra sarana, (4) perlu adanya penegakan kebijakan dan penegakan hukum sebagai
tindak lanjut dari penerapan sistem zonasi.
Kata Kunci : Pendidikan, Sistem Zonasi
}
}