TY  - GEN
CY  - UNIVERSITAS LAMPUNG
ID  - eprints56430
UR  - http://digilib.unila.ac.id/56430/
A1  - HANS GUSTAF SENO AZIZ, 1415012024
Y1  - 2019///
N2  - Lebih dari satu miliar orang atau 15 persen penduduk dunia adalah penyandang
disabilitas (PD) dan lebih dari 70 persen merupakan penduduk dalam usia kerja.
Diyakini bahwa mengecualikan PD di pasar tenaga kerja akan mengurangi manfaat
yang dihasilkan dari kegiatan ekonomi. Konvensi tentang Hak Penyandang
Disabilitas (CPRD) telah mengajak semua negara agar memberikan perhatian pada
masalah PD, terutama setelah perjanjian PBB tersebut berlaku pada 2008.
Indonesia telah membangun pemahaman yang lebih baik mengenai hak-hak
penyandang disabilitas dengan memberlakukan Undang-Undang (UU) Penyandang
Disabilitas No. 8 Tahun 2016, setelah ratifikasi CRPD PBB melalui Undang- Undang No. 19 Tahun 2011. UU ini merevisi UU sebelumnya, yakni UU No. 4
Tahun 1997 dan bergeser dari perspektif ?belas kasihan? ke perspektif
?pemberdayaan? dalam melihat penyandang disabilitas.
UU ini mewajibkan kita untuk melibatkan PD dalam semua aspek kehidupan?
termasuk kegiatan ekonomi. Jumlah pasal di UU ini naik dari 51 menjadi 153, yang

Hans Gustaf Seno Aziz

mencerminkan jaminan yang lebih baik dalam memastikan hak-hak PD. Pesan kuat
berkenaan dengan pengikutsertaan PD di pasar tenaga kerja muncul di Pasal 53 UU
No. 8 Tahun 2016 yang mewajibkan perusahaan mengakomodasi PD sekurang- kurangnya satu persen dari angkatan kerja untuk sektor swasta, dan dua persen
untuk sektor publik (pemerintah dan perusahaan milik negara). Dari keseluruhan
lapangan pekerjaan, hanya 0,26 persen pekerja formal merupakan penyandang
disabilitas berat. Alasan lain rendahnya keterlibatan PD di pasar tenaga kerja
formal adalah kurangnya infrastruktur untuk mendukung PD, misalnya akses ke
tempat kerja. Dengan adanya Balai Pelatihan Kerja ini, ditujukan untuk
memfasilitasi keterampilan atau kemampuan yang dimiliki oleh PD agar
mendapatkan pekerjaan yang layak dan sesuai kemampuan nya, bukan hanya
karena charity (belas kasihan) untuk mempekerjakan PD di perusahaan (sektor
swasta ataupun pemerintah). Dengan acuan penggunaan desain yang universal,
yaitu mampu untuk dinikmati oleh seluruh kalangan termasuk PD.

Kata Kunci : Balai Pelatihan Kerja, Inklusif, Penyandang Disabilitas, Universal
Desain, Bandar Lampung

PB  - FAKULTAS TEKNIK
TI  - PERANCANGAN BALAI PELATIHAN KERJA
INKLUSIF DI KOTA BANDAR LAMPUNG
AV  - restricted
ER  -