@misc{eprints56833,
           title = {PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG},
          author = {1202011197 Mario Praja},
         address = {UNIVERSITAS LAMPUNG},
       publisher = {FAKULTAS HUKUM },
            year = {2019},
             url = {http://digilib.unila.ac.id/56833/},
        abstract = {Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan
Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah peraturan pemerintah yang mengatur tentang
kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil yang memuat tentang kewajiban, larangan, dan
hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil serta mengenai tata cara pelaksanaan
pemanggilan, pemeriksaan, penjatuhan, dan penyampaian keputusan hukuman
disiplin. Pada Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil
untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam
peraturan perundang-undangan atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati
atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin. Permasalahan dalam penelitian ini
adalah bagaimanakah penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan
Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung? Dan bagaimanakah tindak lanjut
dari penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Keuangan
Daerah Provinsi Lampung?
Pendekatan masalah dilakukan secara yuridis empiris yaitu dengan melakukan
penelitian langsung di lokasi penelitian dengan melihat, bertanya dan mendengar
dari pihak-pihak yang terkait. Sumber data yang di dapat dengan menggunakan
data primer dan data sekunder. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan cara
studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Analisis data dalam penelitian ini
menggunakan analisis kualitatif.
Penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Keuangan Daerah
Provinsi Lampung didasarkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun
2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Pasal 23 sampai dengan Pasal
31 yang berisi tentang Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan dan
Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin serta Peraturan Kepala Badan
Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri
Sipil. Tindak lanjut dari penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan
Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung, sebagai berikut: PNS yang dijatuhi
sanksi hukuman disiplin menjadi jera dan sadar dalam melaksanakan tugas dan
kewajibannya sebagai PNS. Sanksi hukuman disiplin dapat dijadikan cerminan
bagi PNS lain yang tidak melanggar disiplin dan dapat berhati-hati dalam
melaksanakan tugas-tugasnya agar tidak menyimpang dari peraturan yang telah
ditetapkan.
Kata Kunci: Penegakan Disiplin, Pegawai Negeri Sipil
Implementation of Government Regulation No. 53 of 2010 concerning Discipline
Regulations for Civil Servants is a government regulation governing Discipline of
Civil Servants, which contains obligations, prohibitions, and disciplinary
disciplines of Civil Servants as well as regarding the procedures for carrying out
summons, examinations, imposing, and delivering decisions. disciplinary
punishment. In Article 1 paragraph (1) of Government Regulation Number 53 of
2010 concerning Discipline of Civil Servants is the ability of Civil Servants to
obey obligations and avoid the prohibitions specified in statutory regulations or
official regulations which if not obeyed or violated are disciplined. The problem
in this research is how is the enforcement of the discipline of Civil Servants in the
Lampung Province Regional Finance Agency? And how is the follow-up of the
discipline of Civil Servants in the Lampung Province Regional Finance Agency?
The approach to the problem is done in an empirical juridical manner by
conducting research directly at the research location by seeing, asking and hearing
from relevant parties. Source of data obtained using primary data and secondary
data. Data collection procedures are carried out by means of literature study and
field research. Data analysis in this study uses qualitative analysis.
Disciplinary enforcement of Civil Servants in the Lampung Province Regional
Financial Board is based on Government Regulation Number 53 of 2010
concerning Discipline of Civil Servants in Article 23 through Article 31 which
contains the Procedures for Summoning, Examining, Enacting and Submitting
Disciplinary Punishment Decrees and Head Regulation State Employment
Agency Number 21 of 2010 concerning Provisions for Implementing Government
Regulation Number 53 of 2010 concerning Discipline of Civil Servants. The
follow up of the enforcement of the discipline of Civil Servants in the Lampung
Province Regional Financial Agency, as follows: Civil Servants who were
disciplined were disciplined and became aware of their duties and obligations as
PNS. Disciplinary punishment sanctions can be used as a reflection for other civil
servants who do not violate discipline and can be careful in carrying out their
duties so as not to deviate from established regulations.
Keywords: Discipline Enforcement, Civil Servants}
}