title: ANALISIS PERATURAN PERUSAHAAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH  KONSTITUSI NOMOR 13/PUU-XV/2017 TENTANG PENGHAPUSAN  LARANGAN PEKERJA MEMILIKI IKATAN PERKAWINAN DENGAN  PEKERJA LAINNYA DI DALAM SATU PERUSAHAAN
creator: MERZA YUPINDA, 1512011087
subject: 340 Ilmu hukum
description: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 telah menghapuskan  larangan pekerja memiliki ikatan perkawinan dengan pekerja lainnya di dalam satu  perusahaan.  Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah apasajakah Implikasi  dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 Terhadap Perjanjian  Kerja Bersama? dan bagaimanakah Perjanjian Kerja Bersama PT Biofarma (Persero)  Tahun 2018 – 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017?  Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif  yaitu pendekatan studi kepustakaan.  Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi  Nomor 13/PUU-XV/2017 di bagi menjadi dua yaitu implikasi hukum dan implikasi  sosial dimana implikasi sosial di bagi menjadi dua yaitu dampak bagi pemberi  pekerjaan, dan dampak terhadap pekerja. PT. Biofarma membuat perjanjian kerja  bersama yang di dalamnya tidak terdapat ketentuan pemutusan hubungan kerja  apabila terjadi pernikahan yang dilakukan sesame pekerja di dalam satu perusahaan.  Saran dalam penelitian ini adalah setiap perusahaan baik Badan Usaha Milik Negara  maupun perusahan milik swasta di dalam membuat suatu peraturan yang berkaitan  dengan pernikahan, harus berdasarkan ketentuan yang berlaku pada saat ini,  pengawasan dan sanksi tegas yang diberikan Dinas Tenaga Kerja apabila terdapat  perusahaan yang membuat aturan tentang larangan menikah yang dilakukan antar  pegawai di dalam satu perusahaan.  Kata Kunci : Pejanjian Kerja Bersama, Putusan Mahkamah Konstitusi, Ikatan  Perkawinan, Perusahaan.  Decision of the Constitutional Court Number 13/PUU-XV/2017 has abolished the  ban on workers having marital ties with other workers in one company.  The problems that will be discussed in this study is : what is the Implications of the  Constitutional Court Decision Number 13 / PUU-XV / 2017 to the common  employment agreement ? and how is the common employment agreement of PT  Biofarma (Persero) for 2018 – 2020 after the decision the constitutional court number  13/PUU-XV/2017 ?  The problem approach used in this study is normative juridical, namely the library  study approach  Based on the results of this study indicate :Implications of the Constitutional Court  Decision Number 13 / PUU-XV / 2017 are divided into two, legal implications and  social implications. social implications are divided into two, namely the impact on the  employer, and the impact on workers. PT. Biofarma has made a work agreement with  which there is no provision for termination of employment if a marriage is carried out  by fellow workers in one company.  Suggestions in this study are : State owned enterprises and private companies in  making regulations relating to marriage must be based on applicable regulations. The  Manpower Office must provide strict supervision and sanctions to companies that  violate.  Keywords :Common Employment Agreement , Decision of the Constitutional  Court,Marriage Association, Company
publisher: FAKULTAS HUKUM 
date: 2019
type: Skripsi
type: NonPeerReviewed
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/56837/1/ABSTRAK.pdf
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/56837/2/SKRIPSI%20FULL.pdf
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/56837/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf
identifier:   MERZA YUPINDA, 1512011087  (2019) ANALISIS PERATURAN PERUSAHAAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 13/PUU-XV/2017 TENTANG PENGHAPUSAN LARANGAN PEKERJA MEMILIKI IKATAN PERKAWINAN DENGAN PEKERJA LAINNYA DI DALAM SATU PERUSAHAAN.  FAKULTAS HUKUM , UNIVERSITAS LAMPUNG.     
relation: http://digilib.unila.ac.id/56837/