title: PENGAWASAN PELAKSANAAN UPAH MINIMUM PROVINSI OLEH  DINAS TENAGA KERJA PROVINSI LAMPUNG
creator: Mesyithatul Umamah, 1512011093
subject: 340 Ilmu hukum
description: Berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, Pasal  45 menyatakan Upah minimum Provinsi dihitung berdasarkan formula  perhitungan upah minimum. Gubernur rmenetapkan Upah Minimum Provinsi  sebesar Rp. 2.074.673.37 dengan memperhatikan rekomendasi Dewan  Pengupahan Provinsi pada hasil peninjauan kebutuhan hidup layak yang  ditetapkan oleh Menteri.Wilayah Provinsi Lampung memiliki 14 kabupaten yang  dimana pelaksanaan UMP sudah diterapkan di lima kabupaten pada tahun 2018.  Kabupaten yang melaksanakan UMP yaitu, Kabupaten Pesawaran, Pesisir Barat,  Pringsewu, Tanggamus, dan Lampung Timur. Rumusan masalah dalam skripsi ini  adalah (1) BagaimanakahPengawasan Pelasakanaan UMP oleh Disnakertrans  Provinsi Lampung?, dan (2) Apa saja kendala-kendala yang di hadapi  Pengawasan Pelasakanaan UMP oleh Disnakertrans Provinsi Lampung?. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah  Pendekatan YuridisEmpiris dan Normatif. Data yang diperlukan dalam penelitian  ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh  langsung dari lokasi penelitian berupa informasi yang berkaitan dengan  permasalahan. Data sekunder adalah data yang bersumber dari studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis,(1)  Pengawasan Pelaksanaan Upah Minimum Provinsi oleh Disnaker Provinsi  Lampungdilakukan dengan cara:Pembinaan, Pemeriksaan(Pemeriksaan Pertama,  berkala, khusus, dan ulang),Pengujian (meliputi: Norma Kerja dan Norma K3),  Penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan.(2) Kendala faktor penghambat dalam  Pengawasan Pelaksanaan Upah Minimum Provinsi Oleh Dinas Tenaga Kerja  Provinsi Lampung yaitu: Jumlah Pegawai Pengawas Tidak Seimbang, Anggaran  Yang Diberikan Terbatas, Sarana Prasarana Yang Diberikan Terbatas,Jarak  Tempat Masing-Masing Perusahaan Jauh.  Kata Kunci: Pengawasan, Upah Minimum Provinsi, Dinas Tenaga Kerja  Provinsi Lampung.  Based on Government Regulation Number 78 of 2015 concerning Wages, Article  45 states that the Provincial Minimum Wage is calculated based on the formula  for calculating minimum wages. The Governor sets the Provincial Minimum  Wage of Rp. 2,074,673.37 by taking into account the recommendations of the  Provincial Wages Council on the results of a review of decent living needs set by  the Minister. The Lampung Province has 14 districts where UMP implementation  has been implemented in five districts in 2018. Districts that implement UMP are  Pesawaran Regency, West Coast , Pringsewu, Tanggamus, and East Lampung.  The formulation of the problem in this thesis is (1) What is the UMP  Implementation Monitoring by the Lampung Province Disnakertrans ?, and (2)  What are the constraints faced by the UMP Implementation Monitoring by the  Lampung Provincial Disnakertrans ?.  The research method used by the author in this study is Juridical Empirical and  Normative Approach. The data needed in this study are primary data and  secondary data. Primary data is data obtained directly from the location of the  study in the form of information relating to the problem. Secondary data is data  sourced from library studies.  Based on the results of research and discussion conducted by the author, (1)  Supervision of Provincial Minimum Wage Implementation by Lampung  Provincial Manpower Office is carried out by: Guidance, Examination (First,  periodic, special, and re-examination), Testing (including: Work Norm and K3  Norm) , Investigation of labor crimes. (2) Obstacles in the Provincial Minimum  Wage Supervision by the Lampung Provincial Manpower Office, namely:  Number of Unbalanced Supervisory Officers, Limited Grants, Limited  Infrastructures Provided, Distances of Places of Distant Companies .  Keywords: Supervision, Provincial Minimum Wages, Lampung Province  Manpower Office.
publisher: FAKULTAS HUKUM 
date: 2019
type: Skripsi
type: NonPeerReviewed
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/56843/1/ABSTRAK.pdf
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/56843/2/SKRIPSI%20FULL.pdf
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/56843/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf
identifier:   Mesyithatul Umamah, 1512011093  (2019) PENGAWASAN PELAKSANAAN UPAH MINIMUM PROVINSI OLEH DINAS TENAGA KERJA PROVINSI LAMPUNG.  FAKULTAS HUKUM , UNIVERSITAS LAMPUNG.     
relation: http://digilib.unila.ac.id/56843/