<> "The repository administrator has not yet configured an RDF license."^^ . <> . . "PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PROGRESIF KENDARAAN\r\nBERMOTOR DI KANTOR BERSAMA SAMSAT BANDAR LAMPUNG\r\nTERHADAP KEPEMILIKAN KENDARAANRODA EMPAT YANG\r\n\r\nBERBEDA FUNGSI"^^ . "Pemerintah Provinsi Lampung dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerah\r\nmemberlakukan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011\r\nTentang Pajak dan Retribusi Daerah, salah satu komponen dalam peraturan\r\ndaerah tersebut adalah tarif progresif untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)\r\nyang diatur dalam Pasal 9. Pajak progresif kendaaraan bermotor merupakan\r\npeningkatan persentase pajak terhadap kepemilikan kendaraan bermotor yang\r\nkedua dan seterusnya, apabila kepemilikan kendaraan roda empat yang berbeda\r\nfungsi, maka akan berpotensi menimbulkan permasalahan jika pelaksanaan\r\npemungutan pajak progresif dilakukan dengan tidak tepat. Permasalahan\r\npenelitian ini yaitu bagaimana pelaksanaan dan apa yang menjadi faktor\r\npenghambat pelaksanaan pemungutan pajak progresif kendaraan bermotor di\r\nkantor bersama samsat bandar lampung terhadap kepemilikan kendaraan roda\r\nempat yang berbeda fungsi.\r\nMetode penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode pendekatan yuridis\r\nnormatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian yang\r\ndilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data skunder belaka.\r\nPendekatan yuridis empiris adalah upaya untuk memperoleh kejelasan dan\r\npemahaman dari permasalahan berdasarkan realitas yang ada.\r\nBerdasarkan hasil penelitian diperoleh jawaban bahwa pajak progresif kendaraan\r\nbermotor berdasarkan fungsi kendaraan bermotor. Fungsi kendaraan bermotor\r\nperseorangan akan dikenakan Pajak Kendaraan Bermotor dengan tarif progresif,\r\nmeskipun untuk kendaraan angkutan barang yaitu sebesar 2% untuk kepemilikan\r\nkedua, 2,5% untuk kepemilikan ketiga, dan 3% untuk kepemilikan keempat dan\r\nseterusnya sedangkan fungsi kendaraan bermotor umum tidak dikenakan Pajak\r\nKendaraan Bermotor dengan tarif progresif. Faktor penghambat dalam\r\npelaksanaan pemungutan pajak progresif kendaraan bermotor yaitu terdapat dari\r\npihak SAMSAT berupa masalah pendataan kepemilikan kendaraan bermotor dan\r\nmasyarakat tidak taat pajak sedangkan faktor penghambat dalam pelaksanaan\r\npemungutan pajak progresif dari pihak wajib pajak berupa jam pelayanan dan\r\nkurangnya sosilalisasi tentang pajak progresif kendaraan bermotor.\r\nKata kunci: Pajak, Pajak Progresif, PKB, Kendaraan\r\nThe Lampung Provincial Government in optimizing the regional tax revenue\r\nenacts the Lampung Province Regional Regulation Number 2 of 2011 concerning\r\nRegional Taxes and Levies, one component of the regional regulation is the\r\nprogressive tariffs for Motorized Vehicle Tax (PKB) regulated in Article 9.\r\nProgressive motor vehicle tax is an increase in the percentage of taxes on motor\r\nvehicle ownership second and so on, if the ownership of four-wheeled vehicles\r\nthat have different functions it will potentially make problems if the\r\nimplementation of progressive tax collection is done improperly. The problem of\r\nthis research is how the implementation and what are the factors inhibiting the\r\nimplementation of the progressive tax collection of motor vehicles in offices\r\ntogether with the city of Lampung on the ownership of four-wheeled vehicles that\r\nhave different functions.\r\nThe research method in this thesis uses the normative and empirical juridical\r\napproaches. A normative juridical approach is research conducted by examining\r\nmere library materials or secondary data. An empirical juridical approach is an\r\nattempt to obtain clarity and understanding of the problem based on existing\r\nrealities.\r\nBased on the results of the study obtained an answer that the progressive tax of\r\nmotor vehicles based on the function of motor vehicles. The function of\r\nindividual motorized vehicles will be subject to Motorized Vehicle Tax with\r\nprogressive tariffs, although for freight vehicles that is 2% for second ownership,\r\n2.5% for third ownership, and 3% for fourth ownership and so on, while general\r\nmotor vehicle functions are not subject to tax Motorized Vehicles with\r\nprogressive rates. Inhibiting factors in the implementation of progressive tax\r\ncollection on motor vehicles is that there is SAMSAT in the form of data\r\ncollection on motorized vehicle ownership and the community does not obey\r\ntaxes while inhibiting factors in the implementation of progressive tax collection\r\nfrom taxpayers in the form of service hours and the lack of socialization of the\r\nprogressive tax on motorized vehicles.\r\nKeywords: Tax, Progressive Tax, PKB, Vehicle"^^ . "2019" . . . . . "FAKULTAS HUKUM "^^ . . . . . . . "1212011208"^^ . "Mohammad Reza S"^^ . "1212011208 Mohammad Reza S"^^ . . . . . . "PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PROGRESIF KENDARAAN\r\nBERMOTOR DI KANTOR BERSAMA SAMSAT BANDAR LAMPUNG\r\nTERHADAP KEPEMILIKAN KENDARAANRODA EMPAT YANG\r\n\r\nBERBEDA FUNGSI (File PDF)"^^ . . . "ABSTRAK.pdf"^^ . . . "PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PROGRESIF KENDARAAN\r\nBERMOTOR DI KANTOR BERSAMA SAMSAT BANDAR LAMPUNG\r\nTERHADAP KEPEMILIKAN KENDARAANRODA EMPAT YANG\r\n\r\nBERBEDA FUNGSI (File PDF)"^^ . . . "SKRIPSI FULL.pdf"^^ . . . "PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PROGRESIF KENDARAAN\r\nBERMOTOR DI KANTOR BERSAMA SAMSAT BANDAR LAMPUNG\r\nTERHADAP KEPEMILIKAN KENDARAANRODA EMPAT YANG\r\n\r\nBERBEDA FUNGSI (File PDF)"^^ . . . "SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf"^^ . . . "PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PROGRESIF KENDARAAN\r\nBERMOTOR DI KANTOR BERSAMA SAMSAT BANDAR LAMPUNG\r\nTERHADAP KEPEMILIKAN KENDARAANRODA EMPAT YANG\r\n\r\nBERBEDA FUNGSI (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PROGRESIF KENDARAAN\r\nBERMOTOR DI KANTOR BERSAMA SAMSAT BANDAR LAMPUNG\r\nTERHADAP KEPEMILIKAN KENDARAANRODA EMPAT YANG\r\n\r\nBERBEDA FUNGSI (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PROGRESIF KENDARAAN\r\nBERMOTOR DI KANTOR BERSAMA SAMSAT BANDAR LAMPUNG\r\nTERHADAP KEPEMILIKAN KENDARAANRODA EMPAT YANG\r\n\r\nBERBEDA FUNGSI (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PROGRESIF KENDARAAN\r\nBERMOTOR DI KANTOR BERSAMA SAMSAT BANDAR LAMPUNG\r\nTERHADAP KEPEMILIKAN KENDARAANRODA EMPAT YANG\r\n\r\nBERBEDA FUNGSI (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PROGRESIF KENDARAAN\r\nBERMOTOR DI KANTOR BERSAMA SAMSAT BANDAR LAMPUNG\r\nTERHADAP KEPEMILIKAN KENDARAANRODA EMPAT YANG\r\n\r\nBERBEDA FUNGSI (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PROGRESIF KENDARAAN\r\nBERMOTOR DI KANTOR BERSAMA SAMSAT BANDAR LAMPUNG\r\nTERHADAP KEPEMILIKAN KENDARAANRODA EMPAT YANG\r\n\r\nBERBEDA FUNGSI (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PROGRESIF KENDARAAN\r\nBERMOTOR DI KANTOR BERSAMA SAMSAT BANDAR LAMPUNG\r\nTERHADAP KEPEMILIKAN KENDARAANRODA EMPAT YANG\r\n\r\nBERBEDA FUNGSI (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PROGRESIF KENDARAAN\r\nBERMOTOR DI KANTOR BERSAMA SAMSAT BANDAR LAMPUNG\r\nTERHADAP KEPEMILIKAN KENDARAANRODA EMPAT YANG\r\n\r\nBERBEDA FUNGSI (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PROGRESIF KENDARAAN\r\nBERMOTOR DI KANTOR BERSAMA SAMSAT BANDAR LAMPUNG\r\nTERHADAP KEPEMILIKAN KENDARAANRODA EMPAT YANG\r\n\r\nBERBEDA FUNGSI (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PROGRESIF KENDARAAN\r\nBERMOTOR DI KANTOR BERSAMA SAMSAT BANDAR LAMPUNG\r\nTERHADAP KEPEMILIKAN KENDARAANRODA EMPAT YANG\r\n\r\nBERBEDA FUNGSI (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PROGRESIF KENDARAAN\r\nBERMOTOR DI KANTOR BERSAMA SAMSAT BANDAR LAMPUNG\r\nTERHADAP KEPEMILIKAN KENDARAANRODA EMPAT YANG\r\n\r\nBERBEDA FUNGSI (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PROGRESIF KENDARAAN\r\nBERMOTOR DI KANTOR BERSAMA SAMSAT BANDAR LAMPUNG\r\nTERHADAP KEPEMILIKAN KENDARAANRODA EMPAT YANG\r\n\r\nBERBEDA FUNGSI (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PROGRESIF KENDARAAN\r\nBERMOTOR DI KANTOR BERSAMA SAMSAT BANDAR LAMPUNG\r\nTERHADAP KEPEMILIKAN KENDARAANRODA EMPAT YANG\r\n\r\nBERBEDA FUNGSI (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PROGRESIF KENDARAAN\r\nBERMOTOR DI KANTOR BERSAMA SAMSAT BANDAR LAMPUNG\r\nTERHADAP KEPEMILIKAN KENDARAANRODA EMPAT YANG\r\n\r\nBERBEDA FUNGSI (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PROGRESIF KENDARAAN\r\nBERMOTOR DI KANTOR BERSAMA SAMSAT BANDAR LAMPUNG\r\nTERHADAP KEPEMILIKAN KENDARAANRODA EMPAT YANG\r\n\r\nBERBEDA FUNGSI (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . "HTML Summary of #56848 \n\nPELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PROGRESIF KENDARAAN \nBERMOTOR DI KANTOR BERSAMA SAMSAT BANDAR LAMPUNG \nTERHADAP KEPEMILIKAN KENDARAANRODA EMPAT YANG \n \nBERBEDA FUNGSI\n\n" . "text/html" . . . "340 Ilmu hukum" . .