TY  - GEN
CY  - UNIVERSITAS LAMPUNG
ID  - eprints56850
UR  - http://digilib.unila.ac.id/56850/
A1  - NADYA AYU SHANDRA SASQIA PUTRI, 1512011017
Y1  - 2019///
N2  - Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menjadikan desa
lebih mandiri terutama dalam bidang pengelolaan keuangan desa. Salah satu
perangkat desa adalah Badan Permusyawaratan Desa. Salah satu tugas BPD
adalah melakukan pengawasan . Bergulirnya dana desa yang sangat besar
membuat BPD lebih berkewajiban untuk melakukan pengawasan . Dalam
pelaksanaannya dana desa tersebut kurang optimal digunakan untuk pembangunan
dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan fakta di lapangan terdapat
pembangunan yang belum terlaksana seperti pembangunan jalan desa, pembuatan
pos ronda dan lain-lain. Permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini
adalah (1) bagaimanakah pengawasan BPD Tanjung Inten Kecamatan
Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur dalam Penggunaan Dana Desa dan (2)
apakah faktor-faktor penghambat BPD dalam melaksanakan pengawasan
penggunaan dana desa. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif
dan empiris. Sumber data yang digunakan data primer dan sekunder.
Pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan, kemudian
dianalisis secara deskriptif kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa, (1) Pengawasan yang dilakukan oleh BPD
yaitu pengawasan preventif dengan cara BPD mengadakan rapat dan turun
langsung ke desa setelah terbentuknya RPDes , BPD Tanjung Inten juga
melakukan pengawasan represif dengan rapat evaluasi per enam bulan sekali. (2)
faktor penghambatnya terdapat 2 (dua) faktor Internal yaitu kurangnya faktor
pendukung dari sesama anggota BPD dan Eksternal yaitu pola hubungan kerja
sama antara BPD dengan Pemerintah Desa yang berbeda.
Kata Kunci: Pengawasan, Badan Permusyawaratan Desa, Dana Desa

PB  - FAKULTAS HUKUM 
TI  - PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TANJUNG
INTEN KECAMATAN PURBOLINGGO KABUPATEN LAMPUNG

TIMUR DALAM PENGGUNAAN DANA DESA
AV  - public
ER  -