<> "The repository administrator has not yet configured an RDF license."^^ . <> . . . "ANALISIS KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI\r\nDALAM TINDAKAN TANGKAP TANGAN\r\n(Studi Menurut KUHAP dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019\r\ntentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)\r\n"^^ . "Ketidakjelasan mengenai mekanisme dan batasan kewenangan tindakan tangkap\r\ntangan yang dilakukan oleh KPK tersebut memunculkan asumsi publik bahwa\r\nkewenangan yang dilakukan oleh KPK tersebut telah melanggar hukum bahkan\r\nmelanggar HAM yakni melakukan tindakan yang sewenang-wenang\r\n(unproccedur). Permasalahan dalam penulisan tesis ini adalah Bagaimana\r\nkekuatan hukum tindakan tindakan tangkap tangan KPK jika ditinjau dari aspek\r\nKUHAP dan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi\r\nPemberantasan tindak pidana Korupsi? Bagaimana kriteria suatu dugaan tindak\r\npidana menggunakan tindakan tangkap tangan? Bagaimanakah idealnya KPK\r\ndalam melakukan tindakan tangkap tangan?\r\nPenelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris.\r\nPenelitian normatif dilakukan terhadap hal-hal yang bersifat teoritis asas-asas\r\nhukum, sedangkan pendekatan empiris yaitu dilakukan untuk mempelajari hukum\r\ndi lapangan\r\nAdapun hasil penelitian yang didapatkan kekuatan hukum tindakan tangkap\r\ntangan KPK jika di tinjau dari aspek KUHAP dan UU KPK sebenarnya tindakan\r\ntindakan tangkap tangan KPK tidak memiliki dasar hukum kuat dengan adanya\r\nperubahan undang-undang KPK yang baru ini dinyatakan dalam Pasal 12 B UU\r\nKPK bahwa penyadapan sudah dibatasi dalam hal ini penyadapan dilaksanakan\r\nsetelah mendapatkan izin tertulis dari dewan pengawas, Kriteria suatu dugaan\r\ntindak pidana menggunakan tindakan tangkap tangan disebabkan tipe atau kualitas\r\nsasaran korupsi bukan merupakan tindak pidana yang sederhana oleh sebab itu\r\nperlunya dilakukan tindakan tangkap tangan, dan Ideal nya KPK dalam\r\nmelakukan tindakan tangkap tangan dibutuhkan sistem administrasi perkara yang\r\nbaik mulai dari tahap pengumpulan data dan informasi yang berpijak pada sumber\r\ninformasi yang akurat dan dapat dipercaya, harus sesuai di dalam peraturan\r\nperundang-undangan.\r\nAdapun saran yang dapat dilakukan adalah sebaiknya dasar hukum tindakan\r\ntangkap tangan harus segera dimasukkan di dalam instrument pasal dalam\r\nundang-undang KPK agar kewenangannya pun tidak dipermasalahkan\r\nKata Kunci: Kewenangan, KPK, Tindakan Tangkap Tangan\r\n\r\nThe ambiguity regarding the mechanism and limits of the authority of the\r\narresting operations carried out by the corruption eradication commission raises\r\npublic assumption that the authority exercised by the corruption eradication\r\ncommission has violated the law and even violated human rights, namely taking\r\narbitrary actions (unprocedure). The problem in writing this thesis is How can the\r\nlegal force of actions be caught red-handed by the Corruption Eradication\r\nCommission if viewed from the aspect of the Criminal Procedure Code and Law\r\nNumber 19 Year 2019 Concerning the Corruption Eradication Commission?\r\nWhat are the criteria for an alleged crime using the act of being caught redhanded? What is the ideal way for the Corruption Eradication Commission to\r\ncarry out acts of arrest?\r\nThis study uses a Normative and Empirical Juridical approach. Normative\r\nresearch is conducted on things that are theoretical principles of law, while the\r\nempirical approach is carried out to study the law in the field.\r\nThe research results obtained by the legal force of the act of being caught in the\r\nCorruption Eradication Commission if viewed from the aspect of the Criminal\r\nProcedure Code and Law Number 19 Year 2019 Regarding the Corruption\r\nEradication Commission actually the act of being caught red handed by the\r\nCorruption Eradication Commission does not have a strong legal basis with\r\nchanges in the law The new Corruption Eradication Commission stated in Article\r\n12 B of Law Number 19 year 2019 concerning Corruption Eradication\r\nCommission that wiretapping has been limited in this case wiretapping is carried\r\nout after obtaining written permission from the Supervisory Board. Criteria for a\r\nsuspected criminal act using an act of being caught red handed due to type or the\r\nquality of the target of corruption is not a simple crime and therefore the need for\r\nan act of being caught red-handed, and Ideally the Corruption Eradication\r\nCommission in Conducting an act of being caught red-handed, it needs a system\r\nof administrative administration. A good team starting from the stage of data and\r\ninformation collection which is based on an accurate and reliable source of\r\ninformation, must comply with the laws and regulations.\r\nThe suggestion that can be done is that the legal basis for Operation of Catching\r\nHands must be immediately included in the article instrument in the corruption\r\neradication commission law so that its authority is not at issue\r\nKeywords: The authority, corruption eradication commission, hand catch action"^^ . "2019" . . . . . "Universitas Lampung"^^ . . . "FAKULTAS HUKUM, Universitas Lampung"^^ . . . . . . . . . "1622011005"^^ . "FRISCA TYARA M FANHAR"^^ . "1622011005 FRISCA TYARA M FANHAR"^^ . . . . . . "ANALISIS KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI\r\nDALAM TINDAKAN TANGKAP TANGAN\r\n(Studi Menurut KUHAP dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019\r\ntentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)\r\n (File PDF)"^^ . . . "1. ABSTRAK.pdf"^^ . . . "ANALISIS KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI\r\nDALAM TINDAKAN TANGKAP TANGAN\r\n(Studi Menurut KUHAP dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019\r\ntentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)\r\n (File PDF)"^^ . . . "ANALISIS KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI\r\nDALAM TINDAKAN TANGKAP TANGAN\r\n(Studi Menurut KUHAP dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019\r\ntentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)\r\n (File PDF)"^^ . . . "3. TESIS FULL TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf"^^ . . . "ANALISIS KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI\r\nDALAM TINDAKAN TANGKAP TANGAN\r\n(Studi Menurut KUHAP dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019\r\ntentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)\r\n (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "ANALISIS KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI\r\nDALAM TINDAKAN TANGKAP TANGAN\r\n(Studi Menurut KUHAP dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019\r\ntentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)\r\n (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "ANALISIS KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI\r\nDALAM TINDAKAN TANGKAP TANGAN\r\n(Studi Menurut KUHAP dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019\r\ntentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)\r\n (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "ANALISIS KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI\r\nDALAM TINDAKAN TANGKAP TANGAN\r\n(Studi Menurut KUHAP dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019\r\ntentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)\r\n (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "ANALISIS KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI\r\nDALAM TINDAKAN TANGKAP TANGAN\r\n(Studi Menurut KUHAP dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019\r\ntentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)\r\n (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "ANALISIS KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI\r\nDALAM TINDAKAN TANGKAP TANGAN\r\n(Studi Menurut KUHAP dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019\r\ntentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)\r\n (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI\r\nDALAM TINDAKAN TANGKAP TANGAN\r\n(Studi Menurut KUHAP dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019\r\ntentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)\r\n (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "ANALISIS KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI\r\nDALAM TINDAKAN TANGKAP TANGAN\r\n(Studi Menurut KUHAP dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019\r\ntentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)\r\n (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI\r\nDALAM TINDAKAN TANGKAP TANGAN\r\n(Studi Menurut KUHAP dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019\r\ntentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)\r\n (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI\r\nDALAM TINDAKAN TANGKAP TANGAN\r\n(Studi Menurut KUHAP dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019\r\ntentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)\r\n (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI\r\nDALAM TINDAKAN TANGKAP TANGAN\r\n(Studi Menurut KUHAP dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019\r\ntentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)\r\n (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI\r\nDALAM TINDAKAN TANGKAP TANGAN\r\n(Studi Menurut KUHAP dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019\r\ntentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)\r\n (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "ANALISIS KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI\r\nDALAM TINDAKAN TANGKAP TANGAN\r\n(Studi Menurut KUHAP dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019\r\ntentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)\r\n (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "ANALISIS KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI\r\nDALAM TINDAKAN TANGKAP TANGAN\r\n(Studi Menurut KUHAP dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019\r\ntentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)\r\n (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "ANALISIS KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI\r\nDALAM TINDAKAN TANGKAP TANGAN\r\n(Studi Menurut KUHAP dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019\r\ntentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)\r\n (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . "HTML Summary of #57105 \n\nANALISIS KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI \nDALAM TINDAKAN TANGKAP TANGAN \n(Studi Menurut KUHAP dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 \ntentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) \n\n\n" . "text/html" . . . "345 Hukum pidana" . .