%0 Thesis
%9 Masters
%A SHANDI PATRIA AIRLANGGA, 1722011020
%B FAKULTAS HUKUM
%D 2019
%F eprints:57193
%I Universitas Lampung
%T MALADMINISTRASI PELAYANAN PENYELESAIAN SENGKETA  TANAH DI BADAN PERTANAHAN NASIONAL    PROVINSI LAMPUNG  
%U http://digilib.unila.ac.id/57193/
%X Sengketa tanah merupakan salah satu masalah krusial yang dihadapi pemerintah.  Untuk memberikan perlindungan dan keadilan bagi masyarakat akan hak atas  tanahnya, pemerintah telah menyediakan lembaga-lembaga untuk menangani  sengketa pertanahan. Sejak diterbitkannya Peraturan Menteri Agraria dan Tata  Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 11 Tahun 2011 tentang  Penyelesaian Kasus Pertanahan, kewenangan penyelesaian sengketa tanah  diserahkan pada Kementerian ATR/BPN. Berdasarkan hasil kajian sistemik oleh  Tim Ombudsman Provinsi Lampung terhadap alur terindikasi maladministrasi  dalam pelayanan penyelesaian sengketa tanah di 7 (tujuh) Kantor Pertanahan di  Provinsi Lampung pada tahun 2018, ditemukan indikasi maladministrasi dalam  alur penyelesaian sengketa tanah. Indikasi maladministrasi dalam pelayanan  penyelesaian sengketa tanah dibagi dalam 2 (dua) periodisasi, yaitu periode  pendaftaran tanah untuk pertama kali dan periode penyelesaian sengketa tanah di  BPN. Terdapat ketidaksesuaian antara alur penyelesaian sengketa tanah di Kantor  Pertanahan dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Untuk itu  perlu dilakukan penelitian guna mengetahui penyebab maladministrasi, akibat  hukumnya, dan menyajikan konsep penyelesaian sengketa yang efektif dan  efisien. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan  pendekatan peraturan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Sumber data  yang digunakan adalah data sekunder. Teori hukum yang digunakan antara lain  teori sistem hukum, teori hukum responsif, dan teori fungsi hukum. Hasil  penelitian menunjukkan maladministrasi pada pendaftaran tanah untuk pertama  kali disebabkan oleh kelalaian atau ketidakkompetenan petugas yang  bertanggungjawab mengumpulkan data fisik dan data yuridis sehingga sertipikat  tanah yang diterbitkan tidak sesuai dengan kondisi di lapangan maupun pihakpihak    yang terlibat. Sedangkan maladministrasi pada pelayanan penyelesaian  sengketa tanah di BPN disebabkan oleh pengabaian hukum, penyelewengan  prosedur, dan penafsiran hukum untuk kepentingan sekelompok orang. Hal  tersebut menimbulkan akibat hukum terhadap tindakan dan produk hukum yang  dikeluarkan oleh BPN. Maka BPN perlu merestrukturisasi sistem hukum,  optimalisasi perkembangan birokrasi, dan memelihara fungsi hukumnya.  Masyarakat disarankan untuk mematuhi peraturan hukum dan tidak melakukan  tindakan yang menyebabkan sengketa tanah, sehingga mengurangi permasalahan  sengketa tanah di Indonesia.     Kata Kunci:  Maladministrasi, Sengketa Tanah, BPN.        Land disputes are one of the crucial problems facing the government. To provide  protection and justice for the people regarding their land rights, the government  has provided institutions to deal with land disputes. Since the issuance of the  Minister of Agrarian and Spatial Planning/Head of the National Land Agency No.  11 of 2011 concerning Settlement of Land Cases, the authority to settle land  disputes is submitted to the Ministry of ATR/BPN. Based on the results of a  systemic study by the Lampung Province Ombudsman Team on the indications of  maladministration in the service of land dispute resolution in 7 (seven) Land  Offices in Lampung Province in 2018, there were indications of maladministration  in the flow of land dispute resolution. Indications of maladministration in land  dispute resolution services are divided into 2 (two) periods, those are the period of  land registration for the first time and period of land dispute resolution at the  BPN. There is a mismatch between the flow of land dispute resolution at the Land  Office and the laws and regulations that govern it. For this reason, research is  needed to determine the causes of maladministration, its legal consequences, and  present an effective and efficient dispute resolution concept. The type of research  used is normative juridical approach to legislation, cases, and conceptual. The  data source used is secondary data. Legal theories used include legal system  theory, responsive legal theory, and legal function theory. The results of the study  showed that the administration of land registration for the first time was caused by  negligence or incompetence of officers responsible for collecting physical data  and juridical data so that the land certificate issued was not in accordance with the  conditions in the field and the parties involved. Whereas maladministration in  land dispute resolution services at BPN is caused by legal ignore, misuse of  procedures, and legal interpretation for the benefit of a group of people. This  results in legal consequences for legal actions and products issued by the BPN. So  the BPN needs to restructure the legal system, optimize the development of the  bureaucracy, and maintain its legal functions. The community is advised to  comply with legal regulations and not take actions that cause land disputes,  thereby reducing the problem of land disputes in Indonesia.     Keywords:  Maladministration, Land Dispute, BPN.