<> "The repository administrator has not yet configured an RDF license."^^ . <> . . "PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN \r\nDI PROVINSI LAMPUNG YANG PENDANAANNYA BERSUMBER DARI \r\nKEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA\r\n"^^ . "Penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin oleh Pemerintah Daerah \r\nProvinsi Lampung merupakan amanat Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang \r\nNomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Semenjak diundangkannya Peraturan \r\nDaerah Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Bantuan Hukum Untuk \r\nMasyarakat Miskin implementasinya belum terlaksana. Adapun yang menjadi \r\npermasalahan dalam penulisan ini adalah: Bagaimana penyelenggaraan bantuan hukum \r\nbagi masyarakat miskin di Provinsi Lampung? Apakah yang menjadi faktor penghambat \r\npenyelenggaraan bantuan hukum untuk masyarakat miskin di Provinsi Lampung?\r\nPenelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Penelitian normatif \r\ndilakukan terhadap hal-hal yang bersifat teoritis asas-asas hukum, sedangkan pendekatan \r\nempiris yaitu dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataannya.\r\nPenyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Provinsi Lampung tidak \r\nberjalan karena, baik litigasi maupun non litigasi masih tetap menjadi kewenangan \r\nKementerian Hukum dan HAM. Penganggaran dan pelaporan bantuan hukum bagi \r\nmasyarakat secara teknisnya tidak menggunakan dana APBD hal tersebut secara tidak \r\nlangsung memberikan otoritas kepada Pemerintah Pusat melalui Kementerian Hukum dan \r\nHAM yang menyelenggarakan bantuan hukum. Sebaiknya Pemerintah Provinsi Lampung \r\nsegera menerbitkan Peraturan pelaksana Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 18 \r\nTahun 2017 dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang adanya bantuan hukum \r\nuntuk masyarakat miskin dari Kementerian Hukum dan HAM.\r\nKata Kunci : Penyelenggaraan Bantuan Hukum, Masyarakat Miskin, Provinsi \r\nLampung\r\n\r\nThe implementation of legal aid for poor people by the Regional Government ofLampung \r\nProvince is mandated by Article 19 paragraph (1) and paragraph (2) of Law Number 16 \r\nof 2011 concerning Legal Aid. However, the enactment of the Regional Regulation of \r\nLampung Province Number 18 of 2017 concerning Legal Aid for poor communities has \r\nnot been implemented appropriately. The problems in this research are formulated as \r\nfollows: How is the implementation of legal aid for poor people in Lampung Province? \r\nWhat are the inhibiting factors in the implementation of legal aid for poor people in \r\nLampung Province?\r\nThis research applied normative and empirical approaches. The normative approach was \r\ndone to deal with theoretical principles of the law, while the empirical approach was done \r\nto research the law in reality.\r\nThe implementation of legal aid for poor people in Lampung Province not running \r\nbecause litigation and non-litigation Process and remains under the authority of the \r\nMinistry of Law and Human Rights, the budgeting and reporting of legal aid for poor was \r\nnot technically funded by APBD (Regional Government Budget). therefore, the Central \r\nGovernment through the Ministry of Law and Human Rights has the provide legal \r\nassistance.It is recommended that the Government of Lampung Province immediately \r\nissuing the Governor Regulation/ Regulation Procedur Regional Regulation of Lampung \r\nProvince No. 18 of 2017 and disseminate to the public about the existence of legal \r\nassistance for the poor from the Ministry of Law and Human Rights.\r\nKeywords: Implementation of Legal Aid, Poor People, Lampung Province "^^ . "2019" . . . . . "FAKULTAS HUKUM"^^ . . . . . . . "1412011439"^^ . "Yesi Riantika"^^ . "1412011439 Yesi Riantika"^^ . . . . . . "PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN \r\nDI PROVINSI LAMPUNG YANG PENDANAANNYA BERSUMBER DARI \r\nKEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA\r\n (File PDF)"^^ . . . "ABSTRAK.pdf"^^ . . . "PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN \r\nDI PROVINSI LAMPUNG YANG PENDANAANNYA BERSUMBER DARI \r\nKEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA\r\n (File PDF)"^^ . . . "PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN \r\nDI PROVINSI LAMPUNG YANG PENDANAANNYA BERSUMBER DARI \r\nKEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA\r\n (File PDF)"^^ . . . "SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf"^^ . . . "PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN \r\nDI PROVINSI LAMPUNG YANG PENDANAANNYA BERSUMBER DARI \r\nKEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA\r\n (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN \r\nDI PROVINSI LAMPUNG YANG PENDANAANNYA BERSUMBER DARI \r\nKEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA\r\n (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN \r\nDI PROVINSI LAMPUNG YANG PENDANAANNYA BERSUMBER DARI \r\nKEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA\r\n (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN \r\nDI PROVINSI LAMPUNG YANG PENDANAANNYA BERSUMBER DARI \r\nKEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA\r\n (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN \r\nDI PROVINSI LAMPUNG YANG PENDANAANNYA BERSUMBER DARI \r\nKEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA\r\n (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN \r\nDI PROVINSI LAMPUNG YANG PENDANAANNYA BERSUMBER DARI \r\nKEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA\r\n (Other)"^^ . . . . . . "PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN \r\nDI PROVINSI LAMPUNG YANG PENDANAANNYA BERSUMBER DARI \r\nKEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA\r\n (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN \r\nDI PROVINSI LAMPUNG YANG PENDANAANNYA BERSUMBER DARI \r\nKEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA\r\n (Other)"^^ . . . . . . "PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN \r\nDI PROVINSI LAMPUNG YANG PENDANAANNYA BERSUMBER DARI \r\nKEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA\r\n (Other)"^^ . . . . . . "PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN \r\nDI PROVINSI LAMPUNG YANG PENDANAANNYA BERSUMBER DARI \r\nKEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA\r\n (Other)"^^ . . . . . . "PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN \r\nDI PROVINSI LAMPUNG YANG PENDANAANNYA BERSUMBER DARI \r\nKEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA\r\n (Other)"^^ . . . . . . "PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN \r\nDI PROVINSI LAMPUNG YANG PENDANAANNYA BERSUMBER DARI \r\nKEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA\r\n (Other)"^^ . . . . . . "PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN \r\nDI PROVINSI LAMPUNG YANG PENDANAANNYA BERSUMBER DARI \r\nKEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA\r\n (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN \r\nDI PROVINSI LAMPUNG YANG PENDANAANNYA BERSUMBER DARI \r\nKEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA\r\n (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN \r\nDI PROVINSI LAMPUNG YANG PENDANAANNYA BERSUMBER DARI \r\nKEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA\r\n (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN \r\nDI PROVINSI LAMPUNG YANG PENDANAANNYA BERSUMBER DARI \r\nKEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA\r\n (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . "HTML Summary of #57404 \n\nPENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN \nDI PROVINSI LAMPUNG YANG PENDANAANNYA BERSUMBER DARI \nKEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA \n\n\n" . "text/html" . . . "342 Hukum tata negara:" . .