%A 1512011299 SEPTY NADIYA SAPUTRI
%T PRINSIP MONEY FOLLOWS PROGRAM DALAM PERENCANAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
BERBASIS KINERJA DI PROVINSI LAMPUNG

%X Prinsip  money  follows   program  merupakan  prinsip  yang  digunakan  dalam 
perencanaan  dan  penganggaran  APBD  dengan  mengalokasikan  anggaran  pada 
program prioritas daerah. Menurut Pasal 3 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 
17  tahun  2017  dan  Permendagri  Nomor  33  Tahun  2017  tentang  Pedoman 
Penyusunan  APBD  Tahun  2018,  penyusunan  perencanaan  dan  penganggaran 
pembangunan  nasional  dilakukan  dengan  pendekatan  penganggaran  berbasis 
program (money follows program) melalui penganggaran berbasis kinerja.  Dalam 
konteks  hukum  administrasi  negara,  prinsip  money  follows   program  ini 
merupakan  strategi  yang  digunakan  untuk  mewujudkan  perencanaan  dan 
penganggaran keuangan negara maupun daerah yang baik.
Permasalahan  dalam  skripsi  ini  adalah  bagaimana  penerapan  prinsip  money 
follows   program  dalam  perencanaan  APBD  serta  faktor  pendukung  dan 
penghambat  dalam  penerapan  prinsip  money  follows   program  dalam  APBD  di 
Provinsi  Lampung.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan  pendekatan  normatif  dan 
empiris, data yang digunakan adalah data primer, data sekunder dan data tersier 
kemudian dianalisis dengan dekriptif kualitatif  yaitu dengan memberikan ulasan 
atau interpretasi terhadap data yang diperoleh.
Dari hasil penelitian diperoleh bahwa: 1) Dalam perencanaan dan penganggaran 
APBD  Provinsi  Lampung  telah  menerapkan  prinsip  money  follows   program
dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja yang tercantum dalam Permendagri 
nomor  33  Tahun  2017  tentang  Pedoman  Penyusunan  APBD  tahun  2018  yang 
diawali dari penyusunan RPJMD, RKPD, KUA-PPAS, RKA-SKPD, RAPBD dan 
Perda APBD yang telah ditetapkan  dengan Perda Nomor 27 Tahun 2017 tentang 
APBD Tahun Anggaran 2018. 2) Terdapat faktor pendukungnya yaitu komitmen 
pemerintah  pusat  yang  ditindak  lanjuti  oleh  pemerintah  daerah  dalam  RKPD, 
sementara  faktor  penghambatnya  kurangnya  SDM  dan  terbatasn ya  kapasitas 
keuangan daerah.
Kata kunci: Keuangan Daerah, Prinsip Money Follow Program, Perencanaan 
APBD.
%C UNIVERSITAS LAMPUNG
%D 2019
%I FAKULTAS HUKUM
%L eprints57430