title: PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG   NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM  (Studi Tentang Pelayanan Persampahan/Kebersihan  di Kawasan Pemukiman/Perumahan)  
creator: Trisna Febriansyah, 1512011036
subject: 341 Hukum-hukum negara
description: ABSTRACT  IMPLEMENTATION OF THE REG IONAL REGULATION OF THE CITY OF   BANDAR LAMPUNG NUMBER 13 OF 2017 CONCERNING   GENERAL SERVICE RETRIBUTION  (Study of Waste / Hygiene Services  in Settlement / Housing Areas)  By  TRISNA FEBRIANSYAH  Garbage problems in Bandar Lampung City have long been a prolonged polemic that   is  difficult  to  solve.  The  enactment  of  Regional  Regulation  Number  13  of  2017   concerning Public Service Retribution, which also regulates the collection of garbage   / cleaning services, is expected to improve waste management. but there are still only   a  few  areas  where  the  trash  collection  is  often  too  late  which  results  in  garbage   accumulating and decaying in residential areas.  The problems in this thesis are: (1) How the Implementation of Regional Regulation   Number  13  of  2017  concerning  Public  Service  Retribution  Regarding  Solid  Waste   Services  in  residential  /  residential  areas.  (2)  What  are  the  inhibiting  factors  for   implementi ng  the  Regional  Regulation.   Research  approaches  are  normative  and   empirical.  Data  sources  are  primary  data  and  secondary  data.  Primary  data  is  taken   based on field studies, while secondary data is taken digitally.  Based on the results of the study: (1) Th e implementation of solid waste services is   not yet running in accordance with the provisions of the applicable law because there   are still frequent delays in collecting  garbage in residential / residential  areas  every   day,  while  the  waste  retribution  serv ice  is  also  not  effective  due  to  lack  of  official   staff  who  charge  every  the  month.  (2)  Inhibitors  of  the  implementation  of  the   Regional Regulation include a lack of resources such as cleaning staff who carry out   the task of taking  garbage in  each house  ev ery  day  which  results  in  delays in inter governmental  retrieval  and  communication  with  communities  that  have  not  been   established. In addition, the absence of garbage collection sites while in residential /   residential areas in the kelurahan area also hamp ers the task of transporting garbage   to the garbage disposal site by the janitor from the district every day.  Keywords:  Public  Service  Retribution,  Waste  /  Hygiene  Services.    Masalah  persampahan  di  Kota  Bandar  Lampung  memang  sudah  lama  menjadi   polemik  berkepanjangan  yang  sulit  untuk  dipecahkan.  Diberlakukannya  Perda   Nomor  13  Tahun  2017  Tentang  Retribusi  Jasa  Umum  yang  didalamnya  juga   mengatur  retribusi  pelayanan  persampahan/  kebersihan,  diharapka n  dapat   memperbaiki  menejemen  persampahan.  namun  masih  ada  saja  di  beberapa  daerah   yang  pengambilan  sampahnya  sering  terlambat  yang  mengakibatkan  sampah   menumpuk dan membusuk di kawasan pemukiman.   Permasalahan  dalam  skripsi  ini  yaitu:  (1)Bagaimana  Pelaksa naan  Perda  Nomor  13   Tahun  2017  tentang  Retribusi  jasa  Umum  Terkait  Pelayanan  Persampahan  di   wilayah  pemukiman/perumahan.  (2)  Apakah  faktor  penghambat  pelaksanaan  Perda   tersebut.   Pendekatan  penelitian  adalah  normatif  dan  empiris.  Sumber  data  adalah   data  primer   dan  data  sekunder.  data  primer  diambil  berdasarkan  studi  lapangan,   sedangkan data sekunder diambil secara kulitatif.  Berdasarkan  hasil  penelitian:  (1)  Pelaksanaan  Pelayanan  persampahan  memang   belum  berjalan  sesuai  dengan  ketentuan  Perda  yang  berlaku  k arena  masih  sering   terjadi ketelambatan pengambilan sampah di kawasan pemukiman/perumahan setiap   harinya,  Sedangkan  pelayanan  retribusi  persampahnya  juga  belum  efektif  karena   kurangnya  tenaga  petugas  resmi  yang  menarik  biaya  setiap  bulannya.  (2)   Penghambat  pelaksanaan  Perda  tersebut  antara  lain  kurangnya  sumberdaya  seperti   tenaga  kebersihan  yang  melaksanakan  tugas  pengambilan  sampah  di  tiap  rumah   warga  setiap  harinya  yang  berdampak  pada  keterlambatan  pengambilan  dan   komunikasi  antar  pemerintah  dengan  masyar akat  yang  belum  terjalin.  Selain  itu,   tidak  terdapatnya  tempat  penampungan  sampah  sementara  di  wilayah -wilayah   pemukiman/perumahan di kawasan kelurahan juga menghambat tugas pengangkutan   sampah  ke  Tempat  pembuangan  akhir  sampah  oleh  petugas  kebersihan  dar i   kecamatan setiap harinya.  Kata kunci :Retribusi Jasa Umum, Pelayanan Persampahan/ Kebersihan .  
publisher: FAKULTAS HUKUM
date: 2019
type: Skripsi
type: NonPeerReviewed
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/57433/1/1.%20ABSTRAK.pdf
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/57433/2/2.%20SKRIPSI%20FULL.pdf
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/57433/3/3.%20SKRIPSI%20FULL%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf
identifier:   Trisna Febriansyah, 1512011036  (2019) PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM (Studi Tentang Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kawasan Pemukiman/Perumahan).  FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.     
relation: http://digilib.unila.ac.id/57433/