TY  - GEN
CY  - UNIVERSITAS LAMPUNG
ID  - eprints57433
UR  - http://digilib.unila.ac.id/57433/
A1  - Trisna Febriansyah, 1512011036
Y1  - 2019///
N2  - ABSTRACT
IMPLEMENTATION OF THE REG IONAL REGULATION OF THE CITY OF 
BANDAR LAMPUNG NUMBER 13 OF 2017 CONCERNING 
GENERAL SERVICE RETRIBUTION
(Study of Waste / Hygiene Services
in Settlement / Housing Areas)
By
TRISNA FEBRIANSYAH
Garbage problems in Bandar Lampung City have long been a prolonged polemic that 
is  difficult  to  solve.  The  enactment  of  Regional  Regulation  Number  13  of  2017 
concerning Public Service Retribution, which also regulates the collection of garbage 
/ cleaning services, is expected to improve waste management. but there are still only 
a  few  areas  where  the  trash  collection  is  often  too  late  which  results  in  garbage 
accumulating and decaying in residential areas.
The problems in this thesis are: (1) How the Implementation of Regional Regulation 
Number  13  of  2017  concerning  Public  Service  Retribution  Regarding  Solid  Waste 
Services  in  residential  /  residential  areas.  (2)  What  are  the  inhibiting  factors  for 
implementi ng  the  Regional  Regulation.   Research  approaches  are  normative  and 
empirical.  Data  sources  are  primary  data  and  secondary  data.  Primary  data  is  taken 
based on field studies, while secondary data is taken digitally.
Based on the results of the study: (1) Th e implementation of solid waste services is 
not yet running in accordance with the provisions of the applicable law because there 
are still frequent delays in collecting  garbage in residential / residential  areas  every 
day,  while  the  waste  retribution  serv ice  is  also  not  effective  due  to  lack  of  official 
staff  who  charge  every  the  month.  (2)  Inhibitors  of  the  implementation  of  the 
Regional Regulation include a lack of resources such as cleaning staff who carry out 
the task of taking  garbage in  each house  ev ery  day  which  results  in  delays in inter governmental  retrieval  and  communication  with  communities  that  have  not  been 
established. In addition, the absence of garbage collection sites while in residential / 
residential areas in the kelurahan area also hamp ers the task of transporting garbage 
to the garbage disposal site by the janitor from the district every day.
Keywords:  Public  Service  Retribution,  Waste  /  Hygiene  Services.

Masalah  persampahan  di  Kota  Bandar  Lampung  memang  sudah  lama  menjadi 
polemik  berkepanjangan  yang  sulit  untuk  dipecahkan.  Diberlakukannya  Perda 
Nomor  13  Tahun  2017  Tentang  Retribusi  Jasa  Umum  yang  didalamnya  juga 
mengatur  retribusi  pelayanan  persampahan/  kebersihan,  diharapka n  dapat 
memperbaiki  menejemen  persampahan.  namun  masih  ada  saja  di  beberapa  daerah 
yang  pengambilan  sampahnya  sering  terlambat  yang  mengakibatkan  sampah 
menumpuk dan membusuk di kawasan pemukiman. 
Permasalahan  dalam  skripsi  ini  yaitu:  (1)Bagaimana  Pelaksa naan  Perda  Nomor  13 
Tahun  2017  tentang  Retribusi  jasa  Umum  Terkait  Pelayanan  Persampahan  di 
wilayah  pemukiman/perumahan.  (2)  Apakah  faktor  penghambat  pelaksanaan  Perda 
tersebut.   Pendekatan  penelitian  adalah  normatif  dan  empiris.  Sumber  data  adalah 
data  primer   dan  data  sekunder.  data  primer  diambil  berdasarkan  studi  lapangan, 
sedangkan data sekunder diambil secara kulitatif.
Berdasarkan  hasil  penelitian:  (1)  Pelaksanaan  Pelayanan  persampahan  memang 
belum  berjalan  sesuai  dengan  ketentuan  Perda  yang  berlaku  k arena  masih  sering 
terjadi ketelambatan pengambilan sampah di kawasan pemukiman/perumahan setiap 
harinya,  Sedangkan  pelayanan  retribusi  persampahnya  juga  belum  efektif  karena 
kurangnya  tenaga  petugas  resmi  yang  menarik  biaya  setiap  bulannya.  (2) 
Penghambat  pelaksanaan  Perda  tersebut  antara  lain  kurangnya  sumberdaya  seperti 
tenaga  kebersihan  yang  melaksanakan  tugas  pengambilan  sampah  di  tiap  rumah 
warga  setiap  harinya  yang  berdampak  pada  keterlambatan  pengambilan  dan 
komunikasi  antar  pemerintah  dengan  masyar akat  yang  belum  terjalin.  Selain  itu, 
tidak  terdapatnya  tempat  penampungan  sampah  sementara  di  wilayah -wilayah 
pemukiman/perumahan di kawasan kelurahan juga menghambat tugas pengangkutan 
sampah  ke  Tempat  pembuangan  akhir  sampah  oleh  petugas  kebersihan  dar i 
kecamatan setiap harinya.
Kata kunci :Retribusi Jasa Umum, Pelayanan Persampahan/ Kebersihan .  
PB  - FAKULTAS HUKUM
TI  - PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG 
NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
(Studi Tentang Pelayanan Persampahan/Kebersihan
di Kawasan Pemukiman/Perumahan)

AV  - restricted
ER  -