%0 Generic
%A CANIA SHABILLA PUTRI, 1512011129
%C UNIVERSITAS LAMPUNG
%D 2019
%F eprints:58181
%I FAKULTAS HUKUM
%T TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA  PUSKESMAS DAN BIDAN PRAKTIK MANDIRI TENTANG  PEMBERIAN PELAYANAN KEBIDANAN PESERTA JAMINAN    KESEHATAN NASIONAL (JKN)
%U http://digilib.unila.ac.id/58181/
%X Penting bagi Bidan Praktik Mandiri (BPM) untuk turut serta dalam program  Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) agar dapat mempermudah peserta JKN untuk  mengakses pelayanan kebidanan. Perjanjian kerjasama antara Puskesmas dan  Bidan Praktik Mandiri tentang pemberian pelayanan kebidanan peserta JKN  menjadi langkah untuk mewujudkan hal tersebut dan juga memberikan  perlindungan bagi hak dan kewajiban kedua belah pihak. Permasalahan yang  dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pelaksanaan perjanjian  kerjasama tersebut? dan bagaimanakah penyelesaian perselisihan apabila terjadi  wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama tersebut?  Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian hukum  deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah normatif. Data yang  digunakan adalah data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum  primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka,  studi dokumen, dan wawancara. Pengolahan data dilakukan dengan cara  pemeriksaan, penandaan, dan penyusunan data kemudian dilakukan analisis  secara kualitatif.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian kerjasama antara  Puskesmas dan BPM telah terlaksana dengan baik, kedua belah pihak telah  melaksanakan kewajiban dan memperoleh hak dengan baik sesuai dengan yang  tercantum dalam perjanjian meskipun terdapat keterlambatan pembayaran atas  pelayanan kebidanan yang diberikan oleh BPM kepada peserta JKN. Jika  selanjutnya terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian tersebut, maka dapat  diselesaikan melalui musyawarah. Namun jika musyawarah tidak mencapai  mufakat, maka selanjutnya akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Gunung  Sugih Kabupaten Lampung Tengah.  Kata kunci: Perjanjian, BPM, Puskesmas, JKN  It is important for independent midwives to participate in the National Health  Insurance (JKN) program in order to facilitate JKN participants to access  midwifery services. Cooperation agreement between Puskesmas and Independent  Midwife about the provision of midwifery services for JKN participants is an  action to actualize it and also to provide protection of the rights and obligations  of both parties. The problems discussed in this research are how is the  implementation of this cooperation agreement? And how is the dispute settlement  in the event of default in the implementation of the cooperation agreement?  This research is normative legal research with descriptive legal research type.  The approach of the problem used is normative. The data used are primary data  and secondary data with primary, secondary, and tertiary legal materials. Data  collection is done by using literature studies, document studies, and interviews.  Data processing is conducted by checking, tagging, and systematizing data which  further analyzed qualitatively.  The results of the research indicate that the implementation of the cooperation  agreement between Puskesmas and Independent Midwife has been well  implemented. Both parties have carried out their obligations and obtained their  rights properly in accordance with those stated in the agreement despite the late  payment for midwifery services provided by independent midwives to JKN  participants. If further disputes occur in the implementation of the agreement, it  can be resolved through mediation. But if the mediation does not reach consensus,  then it will be resolved through the Gunung Sugih District Court in Central  Lampung.  Keywords: Agreement, Independent Midwife, Puskesmas, JKN.