TY  - GEN
CY  - UNIVERSITAS LAMPUNG
ID  - eprints58181
UR  - http://digilib.unila.ac.id/58181/
A1  - CANIA SHABILLA PUTRI, 1512011129
Y1  - 2019///
N2  - Penting bagi Bidan Praktik Mandiri (BPM) untuk turut serta dalam program
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) agar dapat mempermudah peserta JKN untuk
mengakses pelayanan kebidanan. Perjanjian kerjasama antara Puskesmas dan
Bidan Praktik Mandiri tentang pemberian pelayanan kebidanan peserta JKN
menjadi langkah untuk mewujudkan hal tersebut dan juga memberikan
perlindungan bagi hak dan kewajiban kedua belah pihak. Permasalahan yang
dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pelaksanaan perjanjian
kerjasama tersebut? dan bagaimanakah penyelesaian perselisihan apabila terjadi
wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama tersebut?
Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian hukum
deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah normatif. Data yang
digunakan adalah data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum
primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka,
studi dokumen, dan wawancara. Pengolahan data dilakukan dengan cara
pemeriksaan, penandaan, dan penyusunan data kemudian dilakukan analisis
secara kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian kerjasama antara
Puskesmas dan BPM telah terlaksana dengan baik, kedua belah pihak telah
melaksanakan kewajiban dan memperoleh hak dengan baik sesuai dengan yang
tercantum dalam perjanjian meskipun terdapat keterlambatan pembayaran atas
pelayanan kebidanan yang diberikan oleh BPM kepada peserta JKN. Jika
selanjutnya terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian tersebut, maka dapat
diselesaikan melalui musyawarah. Namun jika musyawarah tidak mencapai
mufakat, maka selanjutnya akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Gunung
Sugih Kabupaten Lampung Tengah.
Kata kunci: Perjanjian, BPM, Puskesmas, JKN
It is important for independent midwives to participate in the National Health
Insurance (JKN) program in order to facilitate JKN participants to access
midwifery services. Cooperation agreement between Puskesmas and Independent
Midwife about the provision of midwifery services for JKN participants is an
action to actualize it and also to provide protection of the rights and obligations
of both parties. The problems discussed in this research are how is the
implementation of this cooperation agreement? And how is the dispute settlement
in the event of default in the implementation of the cooperation agreement?
This research is normative legal research with descriptive legal research type.
The approach of the problem used is normative. The data used are primary data
and secondary data with primary, secondary, and tertiary legal materials. Data
collection is done by using literature studies, document studies, and interviews.
Data processing is conducted by checking, tagging, and systematizing data which
further analyzed qualitatively.
The results of the research indicate that the implementation of the cooperation
agreement between Puskesmas and Independent Midwife has been well
implemented. Both parties have carried out their obligations and obtained their
rights properly in accordance with those stated in the agreement despite the late
payment for midwifery services provided by independent midwives to JKN
participants. If further disputes occur in the implementation of the agreement, it
can be resolved through mediation. But if the mediation does not reach consensus,
then it will be resolved through the Gunung Sugih District Court in Central
Lampung.
Keywords: Agreement, Independent Midwife, Puskesmas, JKN.
PB  - FAKULTAS HUKUM
TI  - TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA
PUSKESMAS DAN BIDAN PRAKTIK MANDIRI TENTANG
PEMBERIAN PELAYANAN KEBIDANAN PESERTA JAMINAN

KESEHATAN NASIONAL (JKN)
AV  - restricted
ER  -