%0 Generic
%A AHMAD RIDHO SYIHAB, 1412011022
%C UNIVERSITAS LAMPUNG
%D 2019
%F eprints:58216
%I FAKULTAS HUKUM
%T ANALISIS IMPLEMENTASI GADAI SYARIAH (RAHN) PADA  PT PEGADAIAN (PERSERO) KANTOR CABANG  PELAYANAN SYARIAH RADIN INTAN    BANDAR LAMPUNG
%U http://digilib.unila.ac.id/58216/
%X Pegadaian (Persero) dalam rangka merespon tuntutan konsumen muslim terhadap  praktik gadai sesuai dengan syariah Islam telah membuka unit pelayanan syariah  yaitu dengan akad rahn yaitu menahan harta kepunyaan rahin sebagai suatu  jaminan dari pinjaman yang ia terima, pihak yang menahan atau murtahin  mendapatkan jaminan untuk melakukan pengambilan kembali sebagian atau  seluruh piutangnya. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimanakah  implementasi gadai syariah (rahn) pada PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang  Pelayanan Syariah Radin Intan Bandar Lampung, bagaimanakah hubungan hukum  gadai syariah (rahn) pada PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Pelayanan  Syariah Radin Intan Bandar Lampung, dan bagaimanakah penyelesaian  perselisihan apabila terjadi sengketa gadai syariah (rahn) pada PT Pegadaian  (Persero) Kantor Cabang Pelayanan Syariah Radin Intan Bandar Lampung. Jenis penelitian ini adalah normatif empiris dengan pendekatan normatif terapan  yang bertipe deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, studi  dokumen dan wawancara. Analisis data dilakukan secara kualitatif.  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi gadai syariah (rahn) pada  PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Pelayanan Syariah Radin Intan Bandar  Lampung dilaksanakan dengan perjanjian atau akad gadai secara tertulis Surat  Bukti Rahn (SBR) yang berisi bahwa nasabah (rahin) menggadaikan barang  jaminan (marhun) kepada PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Pelayanan  Syariah Radin Intan (murtahin) dengan menerima pinjaman (marhun bih) dalam  jangka waktu pengembalian maksimal 4 bulan atau 120 hari. Akad rahn tersebut  disertai dengan akad jasa sewa tempat penitipan dan penyimpanan barang jaminan  (ijarah) dengan penetapan periode (jumlah hari) penitipan per 10 hari. Hubungan  hukum dalam gadai syariah (rahn) adalah adanya keterikatan hak dan kewajiban  yang saling timbal balik antara PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Pelayanan  Syariah Radin Intan Bandar Lampung (murtahin) dengan nasabah (rahin).  Kewajiban murtahin adalah memberikan ganti rugi apabila marhun mengalami  kerusakan atau kehilangan yang tidak disebabkan oleh suatu bencana alam    ii    Ahmad Ridho Syihab  (force majure). Hak murtahin adalah melaksanakan gadai ulang kepada rahin  yang sudah masuk jatuh tempo tetapi tidak melakukan pelunasan dan  melaksanakan penjualan marhun melalui lelang apabila rahin melakukan  pelunasan setelah jatuh tempo dan setelah dilakukan gadai ulang. Kewajiban  Rahin adalah tunduk pada ketentuan SBR, menyerahkan marhun, membayar  pelunasan uang pinjaman ditambah biaya jasa penitipan, membayar kekurangan  penjualan atau pelelangan marhun. Hak Rahin adalah menerima ganti rugi apabila  marhun yang berada dalam penguasaan murtahin mengalami kerusakan atau  kehilangan, melakukan perpanjangan akad, gadai ulang, mengangsur uang  pinjaman dan mengambil kelebihan atas penjualan atau pelelangan marhun. Penyelesaian perselisihan apabila terjadi sengketa gadai syariah (rahn) pada PT  Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Pelayanan Syariah Radin Intan Bandar  Lampung dalam hal terjadi kerusakan atau kehilangan marhun adalah melakukan  penggantian atau perbaikan atas marhun yang rusak atau hilang. Penyelesaian  perselisihan oleh murtahin dalam hal rahin tidak dapat melunasi hutang pada saat  jatuh tempo adalah dengan cara memberitahukan kepada rahin dan melakukan  lelang/eksekusi marhun sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN 25/DSN- MUI/III/2002 tentang Rahn.  Kata Kunci: Implementasi, Gadai Syariah (Rahn), PT Pegadaian