<> "The repository administrator has not yet configured an RDF license."^^ . <> . . "DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP TINDAK\r\nPIDANA PENGGELAPAN ASAL USUL PERKAWINAN\r\nDALAM PUTUSAN NOMOR 562/PID.SUS/2017/PN.TJK"^^ . "Perkawinan siri dilakukan di luar ketentuan hukum yang menimbulkan\r\nkonsekwensi hukum yang berupa sanksi pidana seperti dalam Perkara Nomor\r\n562/Pid.Sus/2017/PN.Tjk. Perbuatan Terdakwa RA sesuai dengan ketentuan\r\nPidana Pasal 279 Ayat (1) KUHP. Permasalahan yang ada dalam penelitian ini\r\nadalah: Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hukum Hakim dalam\r\nmenjatuhkan putusan terhadap perkawinan siri dan bagaimanakah\r\npertanggungjawaban pidana pelaku perkawinan siri. Penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis normatif dan empiris. Jenis\r\ndata yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data yang diperoleh\r\ndianalisis secara kualitatif dan ditarik kesimpulan secara deduktif. Responden\r\ndalam penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang\r\ndan Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung.\r\nHasil penelitian dan pemabahasan menunjukkan bahwa pertanggungjawaban\r\npidana pelaku pemalsuan dokumen otentik dalam kredit dasar pertimbangan\r\nhukum Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkawinan siri dalam\r\nPutusan Nomor: 562/Pid.Sus/2017/PN.Tjk yakni dakwaan Jaksa, hal-hal yang\r\nmeringankan dan memberatkan, pertimbangan Pasal 182 Ayat (6) KUHAP serta\r\nmenerapkan beberapa teori tujuan hukum yakni kepastian hukum, kemanfaatan\r\ndan keadilan hukum. Pertanggungjawaban pidana pelaku perkawinan siri dalam\r\nPutusan Nomor: 562/Pid.Sus/2017/PN.Tjk ditinjau dari keadilan subtantif yakni\r\ndidasarkan pada kesalahan yang memenuhi unsur melawan hukum dan tidak\r\nadanya alasan pemaaf/penghapusaan sifat melawan hukum atas perbuatan\r\ndilakukan. Pertanggungjawaban pidana tersebut didasarkan pada adanya unsur\r\nkesengajaan oleh pelaku (dolus), sehingga ada alasan pembenar maupun pemaaf\r\nbaginya untuk terhindar dari pemidanaan. Saran dalam penelitian ini adalah Hakim dalam menjatuhkan Putusan lebih\r\nmengedepankan nilai-nilai keadilan berdasarkan hati nuraninya agar putusan yang\r\ndijatuhkan tidak menimbulkan kedzoliman bagi pihak-pihak yang berperkara baik\r\ndengan logika penalaran hukum maupun lebih menggali dan pro aktif mencari\r\n\r\nAfadya Faisal Dhio Auli\r\nbukti-bukti terkait permasalahan dalam delik yang di dakwakan serta melihat\r\nakibat lain dari perbuatan pelaku tindak pidana perkawinan siri. Kata Kunci: Pertimbangan Hukum, Hakim, Perkawinan Siri."^^ . "2019" . . . . . "FAKULTAS HUKUM"^^ . . . . . . . "1412011015"^^ . "AFADYA FAISAL DHIO AULI"^^ . "1412011015 AFADYA FAISAL DHIO AULI"^^ . . . . . . "DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP TINDAK\r\nPIDANA PENGGELAPAN ASAL USUL PERKAWINAN\r\nDALAM PUTUSAN NOMOR 562/PID.SUS/2017/PN.TJK (File PDF)"^^ . . . "1. ABSTRAK.pdf"^^ . . . "DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP TINDAK\r\nPIDANA PENGGELAPAN ASAL USUL PERKAWINAN\r\nDALAM PUTUSAN NOMOR 562/PID.SUS/2017/PN.TJK (File PDF)"^^ . . . "DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP TINDAK\r\nPIDANA PENGGELAPAN ASAL USUL PERKAWINAN\r\nDALAM PUTUSAN NOMOR 562/PID.SUS/2017/PN.TJK (File PDF)"^^ . . . "3. SKRIPSI FULL TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf"^^ . . . "DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP TINDAK\r\nPIDANA PENGGELAPAN ASAL USUL PERKAWINAN\r\nDALAM PUTUSAN NOMOR 562/PID.SUS/2017/PN.TJK (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP TINDAK\r\nPIDANA PENGGELAPAN ASAL USUL PERKAWINAN\r\nDALAM PUTUSAN NOMOR 562/PID.SUS/2017/PN.TJK (Other)"^^ . . . . . . "DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP TINDAK\r\nPIDANA PENGGELAPAN ASAL USUL PERKAWINAN\r\nDALAM PUTUSAN NOMOR 562/PID.SUS/2017/PN.TJK (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP TINDAK\r\nPIDANA PENGGELAPAN ASAL USUL PERKAWINAN\r\nDALAM PUTUSAN NOMOR 562/PID.SUS/2017/PN.TJK (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP TINDAK\r\nPIDANA PENGGELAPAN ASAL USUL PERKAWINAN\r\nDALAM PUTUSAN NOMOR 562/PID.SUS/2017/PN.TJK (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP TINDAK\r\nPIDANA PENGGELAPAN ASAL USUL PERKAWINAN\r\nDALAM PUTUSAN NOMOR 562/PID.SUS/2017/PN.TJK (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP TINDAK\r\nPIDANA PENGGELAPAN ASAL USUL PERKAWINAN\r\nDALAM PUTUSAN NOMOR 562/PID.SUS/2017/PN.TJK (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP TINDAK\r\nPIDANA PENGGELAPAN ASAL USUL PERKAWINAN\r\nDALAM PUTUSAN NOMOR 562/PID.SUS/2017/PN.TJK (Other)"^^ . . . . . . "DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP TINDAK\r\nPIDANA PENGGELAPAN ASAL USUL PERKAWINAN\r\nDALAM PUTUSAN NOMOR 562/PID.SUS/2017/PN.TJK (Other)"^^ . . . . . . "DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP TINDAK\r\nPIDANA PENGGELAPAN ASAL USUL PERKAWINAN\r\nDALAM PUTUSAN NOMOR 562/PID.SUS/2017/PN.TJK (Other)"^^ . . . . . . "DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP TINDAK\r\nPIDANA PENGGELAPAN ASAL USUL PERKAWINAN\r\nDALAM PUTUSAN NOMOR 562/PID.SUS/2017/PN.TJK (Other)"^^ . . . . . . "DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP TINDAK\r\nPIDANA PENGGELAPAN ASAL USUL PERKAWINAN\r\nDALAM PUTUSAN NOMOR 562/PID.SUS/2017/PN.TJK (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP TINDAK\r\nPIDANA PENGGELAPAN ASAL USUL PERKAWINAN\r\nDALAM PUTUSAN NOMOR 562/PID.SUS/2017/PN.TJK (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP TINDAK\r\nPIDANA PENGGELAPAN ASAL USUL PERKAWINAN\r\nDALAM PUTUSAN NOMOR 562/PID.SUS/2017/PN.TJK (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP TINDAK\r\nPIDANA PENGGELAPAN ASAL USUL PERKAWINAN\r\nDALAM PUTUSAN NOMOR 562/PID.SUS/2017/PN.TJK (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . "HTML Summary of #58219 \n\nDASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP TINDAK \nPIDANA PENGGELAPAN ASAL USUL PERKAWINAN \nDALAM PUTUSAN NOMOR 562/PID.SUS/2017/PN.TJK\n\n" . "text/html" . . . "340 Ilmu hukum" . . . "345 Hukum pidana" . .