<> "The repository administrator has not yet configured an RDF license."^^ . <> . . "PERSEFEKTIF PENERAPAN SANKSI PIDANA DAN SANSKI\r\nTINDAKAN (DOUBLE TRACK SYSTEM) TERHADAP\r\nPERNIKAHAN SEJENIS MENURUT RUU KUHP"^^ . "Pelanggaran terhadap perkawinan sejenis dengan perkembangan zaman dan\r\nteknologi mulai menyebar luas di daerah Indonesia yang pada saat ini sudah\r\nmenyebar dibeberapa situs internet.pernikahan sejenis awalnya tidak dicurigai\r\noleh para petugas pencatat akta nikah dikarenakan kedua mempelai dengan\r\nsengaja mempalsukan salah satu identitas agas tidak terditeksi oleh petugas\r\npencacat akta nikah. Tindak pidana pemalsuan akta autentik dan lain-lainnya\r\ndengan kesengajaan menggunakan akta autentik dan lain-lain yang palsu atau\r\ndipalsukan oleh pembentuk Undang-Undang telah diatur dalam Pasal 454 ayat (1)\r\njuncto pasal 495 ayat (1)(2) RKUHP. Sistem dua jalur (double track system) yaitu\r\nmodel pemberian sanksi pidana dengan menggunakan dua macam sanksi pidana\r\nyang terdiri dari pidana dan tindakan yang penerapannya dapat di alternatifkan\r\natau dikumulatifkan. namun pada kenyataannya hakim jarang menerapkan\r\nputusan berupa double track system, karena hakim cendrung menggunakan single\r\ntrack system.permasalahan dalam skripsi ini adalah: 1. Bagaimana persepektif\r\npenerapan sanksi pidana dan sanksi tindakan (double track system) terhadap\r\npernikahan sejenis menurut RUU KUHP ? 2. Faktor apakah yang menjadi\r\npenghambat dalam penerapan sanksi pidana dan sanksi tindakan (Double Track\r\nSystem) terhadap pernikahan sejenis ?\r\nPendekatan masalah dalam skripsi ini adalah pendekatan yuridis normative dan\r\nyuridis empiris. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah data\r\nskunder.penentuan wawancara dengan responden. Metode pengumpulan data\r\ndilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis data yang\r\ndigunakan adalah analisis kuantitatif.\r\nBerdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, diperoleh kesimpulan bahwa\r\npenerapan sanksi pidana dan sanksi tindakan (double track system). Penerapan\r\nsanksi pidana dan sanksi tindakan (double track system) menggunakan teori\r\npenegakan hukum yang teridiri dari tiga tahapan yaitu :1. Tahap formulasi 2.\r\nTahap aplikasi 3. Tahap eksekusi. Terhadap pernikahan sejenis menurut RUU\r\nKUHP sesuai dengan Pasal 454 ayat (1) juncto Pasal 495 ayat (1)(2) RKUHP\r\ndengan mendapatkan ancaman hukuman 9 (Sembilan) tahun penjara. Faktor\r\n\r\npenghambat dalam penerapan sanksi pidana dan sanksi tindakan (double track\r\n\r\nsystem) yang lebih dominan Faktor tersebut adalah faktor hukum (Undang-\r\nUndang) dan faktor masyarakat karena dalam hal ini undang-undang itu sendiri\r\n\r\nbelum memiliki ketegasan terkait tindak pidana pernikahan sejenis dan\r\npengawasan akan kesadaran hukum dari masyarakat kurang karena ketidakpaham\r\nmasyarakat tentang pentingnya suatu identitas asli.\r\nSaran dalam penelitian ini adalah Terhadap perkara penikahan sejenis yang terjadi\r\npada daerah jember jawa timur penulis harapkan agar petugas dalam penerbitan\r\nsurat lebih teliti dalam pemeriksaan surat sebelum diterbitkan dan disesuaikan\r\ndengan fakta-fakta yang ada seperti ijazah, kartu keluarga, akte kelahiran, kartu\r\ntanda penduduk bahkan paspor, serta data otentik lainnya, untuk disamakan semua\r\ndata nya sesuai dengan keaslian data otentik tersebut. Terhadap perkara tindak\r\npidana pernikahan sejenis ini penulis harapkan agar mempertegas rancangan kitab\r\nundang-undang hukum pidana terkait pasal perbuatan cabul, perbuatan cabul yang\r\ndilakukan terhadap tindak pidana pernikahan sejenis ini tidak hanya dijatuhkan\r\npidana apabila ada nya pemaksaan atau delik aduan tetapi juga dipertegas untuk\r\nperbuatan cabul yang dilakukan atas dasar suka sama suka, karena pada dasarnya\r\nperbuatan cabul yang dilakukan dengan sesama jenis melanggar ideologi\r\npancasila.\r\n\r\nKata kunci : RUU KUHP, Pernikahan sejenis, Double Track System."^^ . "2019" . . . . . "FAKULTAS HUKUM"^^ . . . . . . . "1512011012"^^ . "BETI EKA WAHYUNI"^^ . "1512011012 BETI EKA WAHYUNI"^^ . . . . . . "PERSEFEKTIF PENERAPAN SANKSI PIDANA DAN SANSKI\r\nTINDAKAN (DOUBLE TRACK SYSTEM) TERHADAP\r\nPERNIKAHAN SEJENIS MENURUT RUU KUHP (File PDF)"^^ . . . "1. ABSTRAK.pdf"^^ . . . "PERSEFEKTIF PENERAPAN SANKSI PIDANA DAN SANSKI\r\nTINDAKAN (DOUBLE TRACK SYSTEM) TERHADAP\r\nPERNIKAHAN SEJENIS MENURUT RUU KUHP (File PDF)"^^ . . . "PERSEFEKTIF PENERAPAN SANKSI PIDANA DAN SANSKI\r\nTINDAKAN (DOUBLE TRACK SYSTEM) TERHADAP\r\nPERNIKAHAN SEJENIS MENURUT RUU KUHP (File PDF)"^^ . . . "3. SKRIPSI FULL TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf"^^ . . . "PERSEFEKTIF PENERAPAN SANKSI PIDANA DAN SANSKI\r\nTINDAKAN (DOUBLE TRACK SYSTEM) TERHADAP\r\nPERNIKAHAN SEJENIS MENURUT RUU KUHP (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "PERSEFEKTIF PENERAPAN SANKSI PIDANA DAN SANSKI\r\nTINDAKAN (DOUBLE TRACK SYSTEM) TERHADAP\r\nPERNIKAHAN SEJENIS MENURUT RUU KUHP (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "PERSEFEKTIF PENERAPAN SANKSI PIDANA DAN SANSKI\r\nTINDAKAN (DOUBLE TRACK SYSTEM) TERHADAP\r\nPERNIKAHAN SEJENIS MENURUT RUU KUHP (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "PERSEFEKTIF PENERAPAN SANKSI PIDANA DAN SANSKI\r\nTINDAKAN (DOUBLE TRACK SYSTEM) TERHADAP\r\nPERNIKAHAN SEJENIS MENURUT RUU KUHP (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "PERSEFEKTIF PENERAPAN SANKSI PIDANA DAN SANSKI\r\nTINDAKAN (DOUBLE TRACK SYSTEM) TERHADAP\r\nPERNIKAHAN SEJENIS MENURUT RUU KUHP (Other)"^^ . . . . . . "PERSEFEKTIF PENERAPAN SANKSI PIDANA DAN SANSKI\r\nTINDAKAN (DOUBLE TRACK SYSTEM) TERHADAP\r\nPERNIKAHAN SEJENIS MENURUT RUU KUHP (Other)"^^ . . . . . . "PERSEFEKTIF PENERAPAN SANKSI PIDANA DAN SANSKI\r\nTINDAKAN (DOUBLE TRACK SYSTEM) TERHADAP\r\nPERNIKAHAN SEJENIS MENURUT RUU KUHP (Other)"^^ . . . . . . "PERSEFEKTIF PENERAPAN SANKSI PIDANA DAN SANSKI\r\nTINDAKAN (DOUBLE TRACK SYSTEM) TERHADAP\r\nPERNIKAHAN SEJENIS MENURUT RUU KUHP (Other)"^^ . . . . . . "PERSEFEKTIF PENERAPAN SANKSI PIDANA DAN SANSKI\r\nTINDAKAN (DOUBLE TRACK SYSTEM) TERHADAP\r\nPERNIKAHAN SEJENIS MENURUT RUU KUHP (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "PERSEFEKTIF PENERAPAN SANKSI PIDANA DAN SANSKI\r\nTINDAKAN (DOUBLE TRACK SYSTEM) TERHADAP\r\nPERNIKAHAN SEJENIS MENURUT RUU KUHP (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "PERSEFEKTIF PENERAPAN SANKSI PIDANA DAN SANSKI\r\nTINDAKAN (DOUBLE TRACK SYSTEM) TERHADAP\r\nPERNIKAHAN SEJENIS MENURUT RUU KUHP (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "PERSEFEKTIF PENERAPAN SANKSI PIDANA DAN SANSKI\r\nTINDAKAN (DOUBLE TRACK SYSTEM) TERHADAP\r\nPERNIKAHAN SEJENIS MENURUT RUU KUHP (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "PERSEFEKTIF PENERAPAN SANKSI PIDANA DAN SANSKI\r\nTINDAKAN (DOUBLE TRACK SYSTEM) TERHADAP\r\nPERNIKAHAN SEJENIS MENURUT RUU KUHP (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "PERSEFEKTIF PENERAPAN SANKSI PIDANA DAN SANSKI\r\nTINDAKAN (DOUBLE TRACK SYSTEM) TERHADAP\r\nPERNIKAHAN SEJENIS MENURUT RUU KUHP (Other)"^^ . . . . . . "PERSEFEKTIF PENERAPAN SANKSI PIDANA DAN SANSKI\r\nTINDAKAN (DOUBLE TRACK SYSTEM) TERHADAP\r\nPERNIKAHAN SEJENIS MENURUT RUU KUHP (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . "HTML Summary of #58224 \n\nPERSEFEKTIF PENERAPAN SANKSI PIDANA DAN SANSKI \nTINDAKAN (DOUBLE TRACK SYSTEM) TERHADAP \nPERNIKAHAN SEJENIS MENURUT RUU KUHP\n\n" . "text/html" . . . "340 Ilmu hukum" . . . "345 Hukum pidana" . .