%0 Generic
%A KADEK AYU GANDI, 1512011042
%C UNIVERSITAS LAMPUNG
%D 2019
%F eprints:58230
%I FAKULTAS HUKUM
%T ANALISIS PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PERZINAHAN  MENURUT HUKUM ADAT BALI DI DESA WIRATA AGUNG  KECAMATAN SEPUTIH MATARAM KABUPATEN LAMPUNG    TENGAH
%U http://digilib.unila.ac.id/58230/
%X Keberadaan Hukum Pidana Adat pada masyarakat merupakan pencerminan  kehidupan masyarakat tersebut. Permasalahan dalam penelitian ini adalah  bagaimana penyelesaian tindak pidana perzinahan menurut hukum adat Bali di  Desa Wirata Agung Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah  dan bagaimanakah kedudukan keputusan lembaga adat Bali terhadap tindak  pidana perzinahan dalam hukum positif Indonesia. Penelitian dilakukan secara yuridis empirisSumber data yang di dapat dengan  menggunakan data primer dan data sekunder. Prosedur pengumpulan data  dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Analisis data  dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif.  Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa penyelesaian tindak pidana  perzinahan menurut hukum adat Bali di Desa Wirata Agung Kecamatan Seputih  Mataram Kabupaten Lampung Tengah adalah dengan denda emas sebesar 10  gram, denda uang dan membersihkan pura agung suci (pura desa), membersihkan  diri (melukat), mengadakan upacara pembersihan desa dan penutup malu atau  meminta maaf. Kedudukan keputusan lembaga adat Bali terhadap tindak pidana  perzinahan dalam Hukum Positif Indonesia adalah sebagai Hukum adat  merupakan salah satu sumber yang penting untuk memperoleh bahan-bahan bagi  Pembangunan Hukum Nasional, yang menuju kepada unifikasi pembuatan  peraturan perundangan dengan tidak mengabaikan timbul/tumbuhnya dan  berkembangnya hukum kebiasaan dan pengadilan dalam pembinaan hukum.  Saran dalam skripsi ini yaitu kepada Lembaga Adat Desa Wirata Agung  hendaknya sanksi adat yang diberikan lebih berat lagi terhadap pelaku tindak  pidana perzinahan Agar menimbulkan efek jera bagi mereka. Kepada Lembaga  Adat kedepannya harus tegas terhadap anggotanya, agar Kepala Lembaga Adat di  Desa setempat berlaku adil kepada masyarakat.  Kata Kunci: Tindak Pidana, Perzinahan, Hukum Adat Bali