title: ANALISIS KEBIJAKAN FORMULASI PENERAPAN PIDANA MATI PASCA    PUTUSAN HAKIM
creator: MUHAMMAD FAKHRIE SYAH SYAMSIR, 1412011461
subject: 340 Ilmu hukum
subject: 345 Hukum pidana
description: Sanksi pidana sebagaimana diatur dalam pasal 10 menyebutkan jenis-jenis pidana  salah satunya adalah pidana mati. Pidana mati merupakan sanksi terberat yang masih  dilakukan di Indonesia. Pelaksanaan hukuman mati di Indonesia sudah dijelaskan  dalam UU nomor 2/PNPS/1964 akan tetapi Undang-Undang ini tidak menjelaskan  secara rinci berapa lama jarak waktu antara vonis yang dijatuhkan oleh hakim sampai  pelaksanaan pidana mati. Hal ini menjadi alasan penulis untuk membahas mengenai,  Bagaimanakah kebijakan formulasi penerapan hukuman pidana mati pasca putusan  hakim? Apakah faktor penghambat dalam kebijakan formulasi penerapan hukuman  pidana mati pasca putusan hakim?  Pendekatan masalah yaitu pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data yang  digunakan adalah data primer dan data sekunder. Sedangkan pengolahan data yang  diperbolehkan dengan cara identifikasi data, klasifikasi data, dan sistematisasi data.  Data hasil pengolahan tersebut dianalisis secara kualitatif dan penarikan kesimpulan  dilakukan dengan metode induktif.  Hasil Penelitian ini menunjukan : Kebijakan formulasi penerapan hukuman pidana  mati pasca putusan hakim memungkinkan terpidana mati untuk melakukan upaya  hukum setelah vonis dijatuhkan oleh hakim karena putusan hakim di Pengadilan  Negeri belum memiliki kekuatan hukum tetap. Faktor penghambat dalam  melaksanakan pidana mati yaitu faktor perundang-undangan ini tidak menjelaskan  kapan eksekusi mati dilaksanakan setelah putusan hakim berkekuatan hukum tetap,  faktor penegak hukum kesiapan mental eksekutor, faktor sarana dan fasilitas tentang  kesiapan tempat dimana eksekusi pidana mati akan dilaksanakan.    Muhammad Fakhrie Syah Syamsir  Saran dalam penelitian ini adalah para aparat penegak hukum dan aparat pembuat  hukum segera membuat Undang-Undang yang mengatur tentang adanya batasan  waktu eksekusi setelah putusan berkekuatan hukum tetap (In Kracht), membuat  Undang-undang yang mengatur tentang adanya batasan waktu dalam mengajukan  PK, membuat Undang-undang yang mengatur tentang adanya batasan waktu Presiden  dalam Menerima Permohonan Grasi guna memperlancar eksekusi pidana mati pada  pelaku tindak pidana narkotika sehingga memperoleh kepastian hukum yang jelas.  Dibutuhkannya pendekatan psikologis, dimana merupakan pendekatan yang sangat  penting bagi eksekutor pidana mati, agar membuat eksekutor lebih percaya diri  sehingga setelah melakukan eksekusi mati tidak merasa bersalah. Hendaknya Negara  menambah tempat eksekusi mati selain di Lembaga Pemasyarakatan Nusa  Kambangan yang sesuai dengan standar tempat pelaksanaan pidana mati. Perlunya  sosialiasi terhadap masyarakat terkait pelaksanaan eksekusi pidana mati agar  masyarakat dapat mengetahui bahwa pidana mati diperlukan.    Kata kunci : Analisis, Kebijakan Formulasi, Pidana Mati.
publisher: FAKULTAS HUKUM
date: 2019
type: Skripsi
type: NonPeerReviewed
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/58238/1/1.%20ABSTRAK.pdf
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/58238/2/2.%20SKRIPSI%20FULL.pdf
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/58238/3/3.%20SKRIPSI%20FULL%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf
identifier:   MUHAMMAD FAKHRIE SYAH SYAMSIR, 1412011461  (2019) ANALISIS KEBIJAKAN FORMULASI PENERAPAN PIDANA MATI PASCA PUTUSAN HAKIM.  FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.     
relation: http://digilib.unila.ac.id/58238/