@misc{eprints58252,
           title = {PERAN KEJAKSAAN SEBAGAI TIM PENGAWAL PENGAMANAN PEMERINTAH
DAN PEMBANGUNAN DAERAH (TP4D) DALAM UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Pada Pemerintah Kota Bandar Lampung)},
          author = {1512011103 Yuris Oktaviyani Warganegara},
         address = {UNIVERSITAS LAMPUNG},
       publisher = {FAKULTAS HUKUM},
            year = {2019},
             url = {http://digilib.unila.ac.id/58252/},
        abstract = {Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan (TP4) dibentuk berdasarkan
Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-152/A/JA/10/2015
tanggal 01 Oktober 2015 tentang Pembentukan Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah
dan Pembangunan (TP4). Pembentukan TP4 memiliki tujuan untuk memberikan
pengawalan dan penerangan hukum kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam
upaya pencegahan Tindak Pidana Korupsi. Permasalahan dalam skripsi ini adalah
Bagaimanakah Peran Kejaksaan sebagai Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan
Pembangunan Daerah (TP4D) dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi serta
Apakah faktor penghambat dari Peran Kejaksaan sebagai Tim Pengawal, Pengamanan
Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana
Korupsi.
Pendekatan Masalah yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis
normatif dan yuridis empiris. Sumber data: Studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis
data: kualitatif. Narasumber: Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Kepala
Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat Badan Pembangunan Daerah Kota Bandar
Lampung (BAPPEDA), Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat (PUPR) Bandar Lampung, Kasubbag Penyuluhan Hukum dan Bantuan
Hukum Kota Bandar Lampung, dan Akademisi Hukum Pidana pada Fakultas Hukum
Universitas Lampung.
Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa: Peran Kejaksaan sebagai Tim
Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) dalam Upaya
Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dapat ditinjau dari segi peran secara Normatif, Ideal,
dan Faktual. Faktor penghambat yang paling dominan dalam Peran Kejaksaan sebagai
Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) adalah faktor
kualitas dan kuantitas dari penegak hukum khususnya jaksa yang terlibat dalam Tim
Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) harus memiliki
integritas yang tinggi dan mampu untuk tidak terlibat dengan budaya korupsi serta suap
menyuap dan ditinjau dari segi kuantitas penegak hukum dalam hal ini jaksa yang terlibat
dalam Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) masih

Yuris Oktaviyani Warganegara
Kurang jika dibandingkan dengan banyaknya proyek pembangunan yang harus ditangani.
Saran dalam penelitian ini, diharapkan Kejaksaan Republik Indonesia membentuk seksi
khusus Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D)
sehingga penegakan hukum dan pelaksanaan dari Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah
dan Pembangunan Daerah (TP4D) lebih efektif dan fokus. Serta menambah jumlah jaksa
yang terlibat dalam Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah
(TP4D) sehingga seimbang dengan proyek pembangunan yang ditangani. Diharapkan
kepada Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D)
Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dapat melaksanakan program sosialisasi lebih
mendalam mengenai Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah
(TP4D) kepada instansi pemerintahan Kota Bandar Lampung serta Tim Pengawal,
Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri Bandar
Lampung lebih Pro Aktif dalam menawarkan bantuan kepada Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
Kota Bandar Lampung.
Kata Kunci : Peran, TP4D, Pencegahan, Korupsi}
}