<> "The repository administrator has not yet configured an RDF license."^^ . <> . . "KEBIJAKAN KEPOLISIAN DALAM PENERAPAN DISKRESI PADA\r\nTINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA\r\n\r\n(Studi Kasus di Polresta Bandar Lampung)"^^ . "Domestic violence is actually nothing new. Moreover, the issue of domestic\r\nviolence (domestic violence) also concerns human rights issues. The existence\r\nof domestic violence (domestic violence) can be caused by the lack of\r\nappreciation in fulfilling basic human rights, including the same rights and\r\nobligations in the law. Acts of domestic violence committed by a husband\r\nagainst his wife or vice versa are often considered as common things in a\r\nfamily. The focus of the study in this scientific paper is related to police policy\r\nin applying discretion to criminal acts of violence in households in Bandar\r\nLampung as well as inhibiting factors in the application of discretion by the\r\npolice to criminal acts of domestic violence in Bandar Lampung.\r\nThe research method in scientific writing is a normative juridical approach,\r\nnamely the approach taken by examining the rules or norms, the rules relating\r\nto the problem to be discussed.\r\nThe results of this study provide an answer that the police policy in law\r\nenforcement against discretion in domestic violence at Bandar Lampung Police\r\nis because it is based on situations and conditions that are felt as a need to\r\nmake a policy that is morally and legally responsible, while the obstacles that\r\narise in police policy in enforcement the law on discretion on domestic\r\nviolence in Bandar Lampung police is a factor regarding investigator\r\nknowledge due to lack of education to prospective investigators so that\r\ninvestigators have not been maximized in carrying out discretion against\r\ncriminal acts, legal factors that show how law enforcement in Indonesia seems\r\nto lose its ability to achieve balance Among the three legal objectives that\r\nattract each other, namely legal certainty, justice, and benefits, in addition to\r\nthe obstacles that arise in the police policy in law enforcement against\r\ndiscretion in domestic violence in the Polrest a Bandar Lampung is a factor\r\nregarding investigator's knowledge due to lack of maximum education for\r\nprospective investigators so that investigators have not been maximized in\r\ncarrying out discretion against criminal acts, legal factors that show how\r\nconditions in law enforcement in Indonesia seem to lose their ability to achieve\r\na balance between three interrelated legal objectives attraction is legal\r\ncertainty, justice, and benefit, as a result of only being guided by formal\r\nlegality, and the lack of participation of the parties in assisting the police to\r\nprocess cases.\r\nThe suggestion from this research is for the police who are authorized to use\r\ndiscretionary policies on domestic violence, should implement different\r\n\r\ntreatments by taking other actions based on law to be alternatives that can be\r\nused by investigator, because the legal problems faced by investigators in the\r\ncommunity are different and varied in style and model, besides the substance\r\nof the Invitation is now not explicitly and in detail regulating it, therefore the\r\ngovernment should give a serious response in making a good basis for\r\nregulation. and firmly for discretionary actions which include the validity of\r\ninvestigative duties, qualification of case forms that can be carried out\r\ndiscretion as well as the consequences of discretionary investigative actions so\r\nthat legal umbrella is more legal and does not conflict with the law. Special\r\nregulatory arrangements for investigator discretionary actions to be used as a\r\nbasis and consideration in taking subjective policies from investigators as\r\npublic officials of the country concerned for the smooth functioning of their\r\nduties, so that the investigator's discretionary actions can be legitimate and\r\nlegally strong. And the community is expected to understand that the\r\ndiscretionary authority is indeed given by the law to the police within the scope\r\nof its duties, but within the boundaries determined by law, so that does not\r\nmean that the police who do discretion are police who do not enforce the law\r\nand are against the law\r\nKeywords: Police, Discretion, Domestic Violence.\r\nKekerasan dalam rumah tangga sebenarnya bukan hal yang baru. Terlebih lagi\r\npersoalan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menyangkut juga persoalan\r\nhak asasi manusia. Adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dapat\r\ndisebabkan tidak adanya penghargaan dalam memenuhi hak-hak dasar\r\nmanusia, diantaranya hak dan kewajiban yang sama di dalam hukum. Tindak\r\nkekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh seorang suami terhadap\r\nistrinya atau sebaliknya sering dianggap sebagai hal yang biasa terjadi dalam\r\nsebuah keluarga. Fokus kajian dalam tulisan ilmiah ini terkait kebijakan\r\nkepolisian dalam penerapan diskresi pada tindak pidana kekerasan dalam\r\nrumah tangga di Bandar Lampung serta faktor penghambat dalam penerapan\r\ndiskresi oleh kepolisian terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga\r\ndi Bandar Lampung. Metode penelitian dalam tulisan ilmiah ini dengan pendekatan yuridis normatif\r\nyaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah kaidah-kaidah atau\r\nnorma-norma, aturan-aturan yang berhubungan dengan masalah yang akan\r\ndibahas. Hasil penelitian ini memberikan jawaban bahwa kebijakan kepolisian dalam\r\npenegakan hukum terhadap diskresi pada KDRT di Polresta Bandar Lampung\r\nadalah karena berdasarkan situasi dan kondisi yang dirasakan sebagai sesuatu\r\nkebutuhan untuk membuat suatu kebijakan yang bertanggungjawab secara\r\nmoral dan hukum, sedangkan hambatan yang timbul pada kebijakan kepolisian\r\ndalam penegakan hukum terhadap diskresi pada KDRT di Polresta Bandar\r\nLampung adalah faktor mengenai pengetahuan penyidik yang disebabkan\r\nkurang maksimalnya pendidikan terhadap calon penyidik sehingga penyidik\r\nbelum maksimal dalam melaksanakan diskresi terhadap tindak pidana, faktor\r\nHukum yang menunjukkan bagaimana kondisi penegakan hukum di Indonesia\r\nyang seakan kehilangan kemampuannya untuk mencapai keseimbangan antara\r\ntiga tujuan hukum yang saling tarik menarik yaitu kepastian hukum, keadilan,\r\ndan kemanfaatan, selain itu hambatan yang timbul pada kebijakan kepolisian\r\ndalam penegakan hukum terhadap diskresi pada KDRT di Polresta Bandar\r\nLampung adalah faktor mengenai pengetahuan penyidik yang disebabkan\r\nkurang maksimalnya pendidikan terhadap calon penyidik sehingga penyidik\r\nbelum maksimal dalam melaksanakan diskresi terhadap tindak pidana, faktor\r\nHukum yang menunjukkan bagaimana kondisi penegakan hukum di Indonesia\r\nyang seakan kehilangan kemampuannya untuk mencapai keseimbangan antara\r\ntiga tujuan hukum yang saling tarik menarik yaitu kepastian hukum, keadilan,\r\n\r\ndan kemanfaatan, akibat hanya berpedoman kepada sisi legalitas formal\r\nsemata, dan kurangnya partisipasi para pihak dalam membantu aparat\r\nkepolisian untuk memproses suatu perkara.\r\nSaran dari penelitian ini adalah kepada pihak kepolisian yang berwenang\r\nmenggunakan kebijakan diskresi terhadap KDRT, hendaknya untuk\r\nmengimplementasikan penanganan yang berbeda-beda dengan melakukan\r\ntindakan lain berdasarkan hukum menjadi alternatif yang dapat digunakan oleh\r\npenyidik, karena permasalahan hukum yang dihadapi penyidik di masyarakat\r\nberbeda-beda dan beraneka ragam corak dan modelnya, selain itu subtansi\r\nperUndang-Undangan sekarang belum secara tegas dan detail mengaturnya,\r\nmaka dari itu hendaknya pemerintah memberikan suatu tanggapan yang serius\r\ndalam membuat dasar peraturan yang baik serta tegas bagi tindakan diskresi\r\nyang meliputi ruang berlaku tugas penyidikan, kualifikasi bentuk perkara yang\r\ndapat dilakukan diskresi serta bentuk konsekuensi dari tindakan diskresi\r\npenyidik supaya lebih dapat payung hukum yang sah dan tidak bertentangan\r\ndengan hukum. Kepengaturan peraturan yang khusus bagi tindakan diskresi\r\npenyidik untuk dijadikan landasan serta pertimbangan dalam mengambil\r\nkebijakan subyektif dari penyidik selaku pejabat publik Negara bersangkutan\r\ndemi kelancaran tugas-tugasnya, supaya tindakan diskresi penyidik tersebut\r\ndapat sah dan kuat secara hukum. Dan kepada masyarakat diharapkan untuk\r\nmemahami bahwa kewenangan diskresi memang diberikan oleh hukum kepada\r\npolisi didalam lingkuptugasnya,tetapi dalam batas-batas yang ditentukan\r\nhukum, jadi bukan berarti polisiyang melakukan diskresi adalah polisi yang\r\ntidak menegakkan hukum danmalah melawan hukum.\r\nKata Kunci: Kepolisian, Diskresi, Kekerasan Dalam Rumah Tangga\r\n\r\n(KDRT)"^^ . "2019" . . . . . "FAKULTAS HUKUM"^^ . . . . . . . "1442011021"^^ . "MUHAMMAD IMAN HERBARI HNT"^^ . "1442011021 MUHAMMAD IMAN HERBARI HNT"^^ . . . . . . "KEBIJAKAN KEPOLISIAN DALAM PENERAPAN DISKRESI PADA\r\nTINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA\r\n\r\n(Studi Kasus di Polresta Bandar Lampung) (File PDF)"^^ . . . "1. ABSTRAK.pdf"^^ . . . "KEBIJAKAN KEPOLISIAN DALAM PENERAPAN DISKRESI PADA\r\nTINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA\r\n\r\n(Studi Kasus di Polresta Bandar Lampung) (File PDF)"^^ . . . "KEBIJAKAN KEPOLISIAN DALAM PENERAPAN DISKRESI PADA\r\nTINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA\r\n\r\n(Studi Kasus di Polresta Bandar Lampung) (File PDF)"^^ . . . "3. SKRIPSI FULL TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf"^^ . . . "KEBIJAKAN KEPOLISIAN DALAM PENERAPAN DISKRESI PADA\r\nTINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA\r\n\r\n(Studi Kasus di Polresta Bandar Lampung) (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "KEBIJAKAN KEPOLISIAN DALAM PENERAPAN DISKRESI PADA\r\nTINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA\r\n\r\n(Studi Kasus di Polresta Bandar Lampung) (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "KEBIJAKAN KEPOLISIAN DALAM PENERAPAN DISKRESI PADA\r\nTINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA\r\n\r\n(Studi Kasus di Polresta Bandar Lampung) (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "KEBIJAKAN KEPOLISIAN DALAM PENERAPAN DISKRESI PADA\r\nTINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA\r\n\r\n(Studi Kasus di Polresta Bandar Lampung) (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "KEBIJAKAN KEPOLISIAN DALAM PENERAPAN DISKRESI PADA\r\nTINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA\r\n\r\n(Studi Kasus di Polresta Bandar Lampung) (Other)"^^ . . . . . . "KEBIJAKAN KEPOLISIAN DALAM PENERAPAN DISKRESI PADA\r\nTINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA\r\n\r\n(Studi Kasus di Polresta Bandar Lampung) (Other)"^^ . . . . . . "KEBIJAKAN KEPOLISIAN DALAM PENERAPAN DISKRESI PADA\r\nTINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA\r\n\r\n(Studi Kasus di Polresta Bandar Lampung) (Other)"^^ . . . . . . "KEBIJAKAN KEPOLISIAN DALAM PENERAPAN DISKRESI PADA\r\nTINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA\r\n\r\n(Studi Kasus di Polresta Bandar Lampung) (Other)"^^ . . . . . . "KEBIJAKAN KEPOLISIAN DALAM PENERAPAN DISKRESI PADA\r\nTINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA\r\n\r\n(Studi Kasus di Polresta Bandar Lampung) (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "KEBIJAKAN KEPOLISIAN DALAM PENERAPAN DISKRESI PADA\r\nTINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA\r\n\r\n(Studi Kasus di Polresta Bandar Lampung) (Other)"^^ . . . . . . "KEBIJAKAN KEPOLISIAN DALAM PENERAPAN DISKRESI PADA\r\nTINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA\r\n\r\n(Studi Kasus di Polresta Bandar Lampung) (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "KEBIJAKAN KEPOLISIAN DALAM PENERAPAN DISKRESI PADA\r\nTINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA\r\n\r\n(Studi Kasus di Polresta Bandar Lampung) (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "KEBIJAKAN KEPOLISIAN DALAM PENERAPAN DISKRESI PADA\r\nTINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA\r\n\r\n(Studi Kasus di Polresta Bandar Lampung) (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "KEBIJAKAN KEPOLISIAN DALAM PENERAPAN DISKRESI PADA\r\nTINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA\r\n\r\n(Studi Kasus di Polresta Bandar Lampung) (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "KEBIJAKAN KEPOLISIAN DALAM PENERAPAN DISKRESI PADA\r\nTINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA\r\n\r\n(Studi Kasus di Polresta Bandar Lampung) (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . "HTML Summary of #58253 \n\nKEBIJAKAN KEPOLISIAN DALAM PENERAPAN DISKRESI PADA \nTINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA \n \n(Studi Kasus di Polresta Bandar Lampung)\n\n" . "text/html" . . . "340 Ilmu hukum" . . . "345 Hukum pidana" . .