@misc{eprints58262,
           title = {IMPLIKASI TAX AMNESTY TERHADAP
PENEGAKAN HUKUM PIDANA},
          author = {1342011164 SONAL SIDABUTAR},
         address = {UNIVERSITAS LAMPUNG},
       publisher = {FAKULTAS HUKUM},
            year = {2019},
             url = {http://digilib.unila.ac.id/58262/},
        abstract = {Kebijakan Tax Amnesty merupakan penghapusan pajak yang seharusnya terutang,
tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang
perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan. Pengampunan Pajak seyogianya diikuti dengan kebijakan lain seperti penegakan
hukum yang lebih tegas dan penyempurnaan Undang-Undang tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan. Permasalahan penelitian ini adalah: (1) Apakah
yang menjadi hambatan dalam penerapan Tax Amnesty? (2) Bagaimanakah
kepastian hukum bagi wajib pajak yang tidak taat pajak?
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris.
Narasumber terdiri dari Pegawai Dirjen Pajak KPP PRATAMA Teluk Betung dan
akademisi hukum pidana Fakultas Hukum Unila. Pengumpulan data dilakukan
dengan studi pustaka dan studi lapangan.Analisis data dilakukan secara kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan: (1) Jaminan
kepastian hukum dan Keamanan menjadi hambatan serius penerapan program tax
amnesty atau pengampunan pajak. Sepanjang keamanan tidak terjamin, para
pelaku usaha tidak bakal secara terbuka melakukan deklarasi dan repatriasi modal.
Serta kurangnya sosialisasi. (2)Kepastian hukum bagi wajib pajak diatur
UndangUndang No.19 Tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat
paksa.memberi wewenang kepada pejabat pajak untuk menerbitkan Surat Paksa
dengan ancaman penyitaan dan lelah terhadap harta wajib pajak. Sita dan lelang
dalam pajak dapat dilakukan langsung tanpa melalui pengadilan karena Undang- Undang No.19 Tahun 2000 memberikan titel executorial kepada Surat Paksa dan
kekuatan hukum yang sama dengan putusan hakim yang sudah tetap (inkracht van
gewijsde).
Saran dalam penelitian ini adalah: (1).Memberikan sosialisasi dari kota hingga
pelosok desa dan memberikan himbauan (tertulis) kepada wajib pajak untuk
memanfaatkan Program Pengampunan Pajak. Hal ini dapat berupa selebaran-

selebaran, Short Message Service (SMS), maupun baliho-baliho yang
menjelaskan programPengampunan Pajak,untuk memberi informasi kepada
masyarakat. (2) implementasi berdasarkan asas keadilan, kepastian hukum, dan
kemanfaatan dalam penerapan uu tax amnesty diperlukan untuk kebaikan
bersama.
Kata kunci: Tax amnesty, Penegakan Hukum}
}