@misc{eprints58263,
           title = {ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANGGOTA

KEPOLISIAN YANG TIDAK NETRAL DALAM
PEMILIHAN UMUM (PEMILU)},
          author = {1412011141 FAJAR HADID PRASTYO},
         address = {UNIVERSITAS LAMPUNG},
       publisher = {FAKULTAS HUKUM},
            year = {2019},
             url = {http://digilib.unila.ac.id/58263/},
        abstract = {Kepolisian sebagai salah satu instansi penegakan hukum diharuskan untuk netral
dalam penyelenggaraan Pemilu. Hal ini berkaitan dengan tugas pokok Kepolisian
menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,
menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan
kepada masyarakat serta terbinanya ketentraman masyarakat. Permasalahan dalam
penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap anggota
Kepolisian yang tidak netral dalam Pemilihan Umum (Pemilu)? (2) Apakah faktor
penghambat penegakan hukum pidana terhadap anggota Kepolisian yang tidak
netral dalam Pemilihan Umum (Pemilu)?
Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis
empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan.
Narasumber penelitian terdiri dari Staf Seksi Profesi dan Pengamanan Polda
Lampung, Staf Hukum Bawaslu Provinsi Lampung dan Dosen Fakultas Hukum
Universitas Lampung. Analisis data dilakukan secara kualitatif dan selanjutnya
diambil simpulan. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan: (1) Penegakan hukum pidana
terhadap anggota Kepolisian yang tidak netral dalam Pemilihan Umum (Pemilu)
belum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 280 Ayat (2) huruf (g) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan sanksi pidana
sebagaimana diatur dalam Pasal 494 yaitu pidana kurungan paling lama 1 (satu)
tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Selama ini
apabila terdapat dugaan anggota Kepolisian tidak netral dalam Pemilu, hanya
diselesaikan secara internal oleh Kepolisian dan sanksi yang diberikan kepada
pelaku hanya bersifat administratif. (2) Faktor-faktor penghambat penegakan
hukum pidana terhadap anggota Kepolisian yang tidak netral dalam Pemilihan
Umum (Pemilu), terdiri dari: a) Faktor substansi hukum, yaitu adanya ketentuan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang memberikan
waktu terbatas kepada aparat penegak hukum untuk menyelesaikan penanganan

Fajar Hadid Prastyo
terhadap tindak pidana Pemilu, sementara proses penegakan hukumnya
membutuhkan waktu yang lebih lama mengingat kompleksitas tindak pidana
Pemilu b) Faktor aparat penegak hukum, yaitu adanya Jaksa Penuntut Umum yang
mengalami kesulitan dalam menghadirkan terdakwa atau saksi ke depan
persidangan maupun melakukan eksekusi putusan hakim dan kurangnya koordinasi
antara subsistem peradilan pidana dengan institusi terkait seperti KPU dan Bawaslu.
c) Faktor Sarana dan Prasarana, yaitu tidak adanya alokasi dana khusus dalam
penanganan perkara pidana Pemilu dan keterbatasan waktu penganganan perkara,
sementara Jaksa Penuntut Umum juga memprioritaskan penyelesaian perkara lain.
Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Pejabat Kepolisian (Kapolda dan Kapolres)
hendaknya meningkatkan mekanisme pengawasan kepada para anggota Polri dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya, memantau dan mencatat perkembangan
kepribadian dan perilaku anggota secara berkala dengan tetap mempedomani
berbagai kebijakan Polri yang berkaitan dengan upaya pencegahan terjadinya
pelanggaran disiplin oleh anggota kepolisian pada masa-masa yang akan datang. (2)
Pejabat Kepolisian (Kapolda dan Kapolres) hendaknya memberikan tindakan dan
hukuman yang tegas kepada anggota polri yang terbukti melakukan pelanggaran
disiplin, hal ini akan memberikan efek jera dan sebagai pelajaran bagi anggota polri
lainnya agar tidak melakukan pelanggaran disiplin maupun tindak pidana.}
}