<> "The repository administrator has not yet configured an RDF license."^^ . <> . . "ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANGGOTA\r\n\r\nKEPOLISIAN YANG TIDAK NETRAL DALAM\r\nPEMILIHAN UMUM (PEMILU)"^^ . "Kepolisian sebagai salah satu instansi penegakan hukum diharuskan untuk netral\r\ndalam penyelenggaraan Pemilu. Hal ini berkaitan dengan tugas pokok Kepolisian\r\nmenurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara\r\nRepublik Indonesia, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,\r\nmenegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan\r\nkepada masyarakat serta terbinanya ketentraman masyarakat. Permasalahan dalam\r\npenelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap anggota\r\nKepolisian yang tidak netral dalam Pemilihan Umum (Pemilu)? (2) Apakah faktor\r\npenghambat penegakan hukum pidana terhadap anggota Kepolisian yang tidak\r\nnetral dalam Pemilihan Umum (Pemilu)?\r\nPendekatan penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis\r\nempiris. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan.\r\nNarasumber penelitian terdiri dari Staf Seksi Profesi dan Pengamanan Polda\r\nLampung, Staf Hukum Bawaslu Provinsi Lampung dan Dosen Fakultas Hukum\r\nUniversitas Lampung. Analisis data dilakukan secara kualitatif dan selanjutnya\r\ndiambil simpulan. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan: (1) Penegakan hukum pidana\r\nterhadap anggota Kepolisian yang tidak netral dalam Pemilihan Umum (Pemilu)\r\nbelum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 280 Ayat (2) huruf (g) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan sanksi pidana\r\nsebagaimana diatur dalam Pasal 494 yaitu pidana kurungan paling lama 1 (satu)\r\ntahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Selama ini\r\napabila terdapat dugaan anggota Kepolisian tidak netral dalam Pemilu, hanya\r\ndiselesaikan secara internal oleh Kepolisian dan sanksi yang diberikan kepada\r\npelaku hanya bersifat administratif. (2) Faktor-faktor penghambat penegakan\r\nhukum pidana terhadap anggota Kepolisian yang tidak netral dalam Pemilihan\r\nUmum (Pemilu), terdiri dari: a) Faktor substansi hukum, yaitu adanya ketentuan\r\nUndang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang memberikan\r\nwaktu terbatas kepada aparat penegak hukum untuk menyelesaikan penanganan\r\n\r\nFajar Hadid Prastyo\r\nterhadap tindak pidana Pemilu, sementara proses penegakan hukumnya\r\nmembutuhkan waktu yang lebih lama mengingat kompleksitas tindak pidana\r\nPemilu b) Faktor aparat penegak hukum, yaitu adanya Jaksa Penuntut Umum yang\r\nmengalami kesulitan dalam menghadirkan terdakwa atau saksi ke depan\r\npersidangan maupun melakukan eksekusi putusan hakim dan kurangnya koordinasi\r\nantara subsistem peradilan pidana dengan institusi terkait seperti KPU dan Bawaslu.\r\nc) Faktor Sarana dan Prasarana, yaitu tidak adanya alokasi dana khusus dalam\r\npenanganan perkara pidana Pemilu dan keterbatasan waktu penganganan perkara,\r\nsementara Jaksa Penuntut Umum juga memprioritaskan penyelesaian perkara lain.\r\nSaran dalam penelitian ini adalah: (1) Pejabat Kepolisian (Kapolda dan Kapolres)\r\nhendaknya meningkatkan mekanisme pengawasan kepada para anggota Polri dalam\r\nmelaksanakan tugas dan fungsinya, memantau dan mencatat perkembangan\r\nkepribadian dan perilaku anggota secara berkala dengan tetap mempedomani\r\nberbagai kebijakan Polri yang berkaitan dengan upaya pencegahan terjadinya\r\npelanggaran disiplin oleh anggota kepolisian pada masa-masa yang akan datang. (2)\r\nPejabat Kepolisian (Kapolda dan Kapolres) hendaknya memberikan tindakan dan\r\nhukuman yang tegas kepada anggota polri yang terbukti melakukan pelanggaran\r\ndisiplin, hal ini akan memberikan efek jera dan sebagai pelajaran bagi anggota polri\r\nlainnya agar tidak melakukan pelanggaran disiplin maupun tindak pidana."^^ . "2019" . . . . . "FAKULTAS HUKUM"^^ . . . . . . . "1412011141"^^ . "FAJAR HADID PRASTYO"^^ . "1412011141 FAJAR HADID PRASTYO"^^ . . . . . . "ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANGGOTA\r\n\r\nKEPOLISIAN YANG TIDAK NETRAL DALAM\r\nPEMILIHAN UMUM (PEMILU) (File PDF)"^^ . . . "1. ABSTRAK.pdf"^^ . . . "ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANGGOTA\r\n\r\nKEPOLISIAN YANG TIDAK NETRAL DALAM\r\nPEMILIHAN UMUM (PEMILU) (File PDF)"^^ . . . "ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANGGOTA\r\n\r\nKEPOLISIAN YANG TIDAK NETRAL DALAM\r\nPEMILIHAN UMUM (PEMILU) (File PDF)"^^ . . . "3. SKRIPSI FULL TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf"^^ . . . "ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANGGOTA\r\n\r\nKEPOLISIAN YANG TIDAK NETRAL DALAM\r\nPEMILIHAN UMUM (PEMILU) (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANGGOTA\r\n\r\nKEPOLISIAN YANG TIDAK NETRAL DALAM\r\nPEMILIHAN UMUM (PEMILU) (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANGGOTA\r\n\r\nKEPOLISIAN YANG TIDAK NETRAL DALAM\r\nPEMILIHAN UMUM (PEMILU) (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANGGOTA\r\n\r\nKEPOLISIAN YANG TIDAK NETRAL DALAM\r\nPEMILIHAN UMUM (PEMILU) (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANGGOTA\r\n\r\nKEPOLISIAN YANG TIDAK NETRAL DALAM\r\nPEMILIHAN UMUM (PEMILU) (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANGGOTA\r\n\r\nKEPOLISIAN YANG TIDAK NETRAL DALAM\r\nPEMILIHAN UMUM (PEMILU) (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANGGOTA\r\n\r\nKEPOLISIAN YANG TIDAK NETRAL DALAM\r\nPEMILIHAN UMUM (PEMILU) (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANGGOTA\r\n\r\nKEPOLISIAN YANG TIDAK NETRAL DALAM\r\nPEMILIHAN UMUM (PEMILU) (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANGGOTA\r\n\r\nKEPOLISIAN YANG TIDAK NETRAL DALAM\r\nPEMILIHAN UMUM (PEMILU) (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANGGOTA\r\n\r\nKEPOLISIAN YANG TIDAK NETRAL DALAM\r\nPEMILIHAN UMUM (PEMILU) (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANGGOTA\r\n\r\nKEPOLISIAN YANG TIDAK NETRAL DALAM\r\nPEMILIHAN UMUM (PEMILU) (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANGGOTA\r\n\r\nKEPOLISIAN YANG TIDAK NETRAL DALAM\r\nPEMILIHAN UMUM (PEMILU) (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANGGOTA\r\n\r\nKEPOLISIAN YANG TIDAK NETRAL DALAM\r\nPEMILIHAN UMUM (PEMILU) (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANGGOTA\r\n\r\nKEPOLISIAN YANG TIDAK NETRAL DALAM\r\nPEMILIHAN UMUM (PEMILU) (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANGGOTA\r\n\r\nKEPOLISIAN YANG TIDAK NETRAL DALAM\r\nPEMILIHAN UMUM (PEMILU) (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . "HTML Summary of #58263 \n\nANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANGGOTA \n \nKEPOLISIAN YANG TIDAK NETRAL DALAM \nPEMILIHAN UMUM (PEMILU)\n\n" . "text/html" . . . "340 Ilmu hukum" . . . "345 Hukum pidana" . .