@misc{eprints58276,
           title = {HUBUNGAN KOORDINASI ANTARA BHABINKAMTIBMAS
DENGAN APARATUR DESA DALAM PERKARA
TINDAK PIDANA PENCURIAN MELALUI

MEDIASI PENAL},
          author = {1512011058 Agnessia Kurnia Puspa Herwoko},
         address = {UNIVERSITAS LAMPUNG},
       publisher = {FAKULTAS HUKUM},
            year = {2019},
             url = {http://digilib.unila.ac.id/58276/},
        abstract = {Konsep dalam sistem peradilan pidana, tidak dikenal dengan mediasi, namun saat

ini berkembang mediasi penal dengan dikaji di tataran regulasi dibawah undang-
undang yang bersifat parsial dan terbatas sifatnya maka mediasi penal di atur

dalam Surat Kapolri No. Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember
2009 tentang Penanganan Kasus Melalui Alternative Dispute Resolution (ADR)
serta Peraturan Kepala Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7
Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian
Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri. masyarakat yang terkena ruang
lingkup pengaturan Rembuk Pekon di Marga Tiga masih memiliki kepercayaan
dari pihak yang tingkatannya lebih tinggi dari masyarakat dan nilai-nilai yang
terkandung dari penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan melalui
mediasi penal tersebut. Hal ini memberikan tempat untuk aparatur desan dan
Bhabinkamtibmas untuk terus melakukan pembinaan, arahan dan keamanan di
kalangan masyarakat Marga Tiga.
Pendekatan masalah dalam skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif
dan yuridis empiris. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah data primer
dan data sekunder. Penentuan narasumber dilakukan dengan wawancara dengan
respoden. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi
lapangan. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa model mediasi penal melalui
Rembuk Pekon dalam penyelesaian kasus pencurian terdiri dari beberapa tahapan,
yakni persiapan tempat mediasi dan pembahasan dari pihak aparatur desan dan
Bhabinkamtibmas. Kedua, tahap mengumpulkan para pihak. Ketiga, tahap
penjelasan mengenai sanksi dan hukum. Keempat, tahap musyawarah antara
pelaku dan korban yang di dampingin dan di mediatori dengan aparatur desa dan
Bhabinkamtibmas. Kelima, tahap perdamaian dan pembuatan perjanjian di atas

Agnessia Kurnia Puspa Herwoko
materai. Sedangkan hubungan antara Bhabinkamtibmas sudah terjalin dengan
sangat baik sampai tingkat desa. Terlebih dalam perkara tindak pidana pencurian
dalam mediasi penal. Namun tidak semua tindak pidana dapat diselesaikan
melalui hubungan koordinasi antara Bhabinkamtibmas dan aparatur desa
setempat.
Saran dalam penelitian ini adalah kerjasama antara kepolisian dan aparatur dalam
penyidikan tindak pidana pencurian sebaiknya ditingkatkan lagi, agar dalam
menguak kasus-kasus lainnya dapat berjalan dengan baik dan sesuai prosedur
serta dapat ditingkatkan pembinaan terhadap masyarakat pentingnya mengetahui
hukum dan kepada Bhabinkamtibmas agar lebih melakukan penyidikan secara
intens kepada pelaku-pelaku tindak pidana. Perlunya kualitas penyidik polisi yang
berkaitan dengan penyidikan tindak pidana pencurian agar proses penyidikan
dapat berjalan lancar dan sesuai prosedur.
Kata Kunci: Koordinasi, Bhabinkamtibmas, Aparatur Desa, Pencurian,
Mediasi Penal.}
}