title: PERAN POLISI DALAM MELAKUKAN OPERASI TANGKAP TANGAN  LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM) TERHADAP TINDAK    PIDANA PEMERASAN DOKTER PUSKESMAS  (Studi : LP/884-A/VII/2018/POLDA Lampung/SPK RES LAMUT)
creator: ARI SETIA BEKTI, 1412011049
subject: 345 Hukum pidana
description: Argumentasi yang muncul terkait Operasi Tangkap Tangan yang termasuk juga  dalam tugas, fungsi dan weweang dari aparat penegak hukum yakni Kepolisisan  dan apabila dikaitkan dengan definisi Tertangkap Tangan dalam KUHAP. Karena  itupenegak hukum haruslah siap dan cepat segala macam bentuk tindakan  kejahatan yang terjadi di Indonesia tidak bisa tebang pilih dalam  menanggulanginya seperti satu contoh kasus yang terjadi didaerah Kabupaten  Lampung Utarayaitu dua oknum anggota LSM dan wartawan mingguan di  Wilayah Lampung Utara terjaring oprasi tertangkap tangan (OTT) oleh petugas  karena diduga melakukan pemerasan terhadap seorang dokter menjabat kepala  Puskesmas. Berdasarkan hal tersebut maka perlu dilakukan penelitian dengan  permasalahan: Bagaimanakah Peran Polisi Dalam Melakukan Operasi Tangkap  Tangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Terhadap Tindak Pidana  Pemerasan Dokter Puskesmas dan Apa sajakah faktor Penghambat Polisi Dalam  Melakukan Operasi Tangkap Tangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)  Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Dokter Puskesmas  Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris.  Jenis data terdiri dari data primer dan sekunder. Narasumber terdiri dari,  Kepolisian Resor Lampung Utara, Dokter puskesmas Lampung Utara dan Dosen  Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Analisis data  menggunakan analisis kualitatif.  Berdasarkan pembahasan terhadap hasil penelitian mengenai permasalahan yang  diajukan dalam skripsi ini, diperoleh kesimpulan bahwa peran Kepolisian Resor  Lampung Utara dalam melakukan Operasi Tangkap Tangan Lembaga Swadaya  Masyarakat (LSM) Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Dokter Puskesmas yakni  melakukan penyelidikan, penyidikan, penangkapan serta melakukan upaya  represif dan upaya prenventif terhadap tindak pidana pemerasan berdasarkan    ARI SETIA BEKTI    Peraturan Perundang-undangan yang berlaku demi memelihara keamanan dan  ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan,  pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya  keamanan dalam negeri. Operasi Tangkap Tangan yang dilakukan oleh Polres  Lampung Utara terhadap oknum LSM dan wartawan yang diduga melakukan  tindak pidana pemerasan, sejauh ini memang masih mengalami berbagai  hambatan. Hambatan-hambatan tersebut disebabkan oleh berbagai faktor baik  internal maupun eksternal, diantaranya faktor substansi hukum, penegak hukum,  sarana dan fasilitas pendukung, masyarakat dan budaya hukum.  Adapun saran yang diberikan penulis perlunya perlu diadakan pemantauan dan  penanganan yang lebih serius terhadap kejahatan harta benda, khususnya  kejahatan pemerasan. Hal ini perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya  pemerasan dan pihak kepolisian lebih mengintensifkan kerja mereka seperti  meningkatkan koordinasi dengan saling tukar informasi dari semua pihak yang  bekerjasama mengenai kegiatan dan hasilnya termasuk masalah-masalah yang  dihadapi masing-masing, serta membuat kesepakatan dan kesatuan pengertian  mengenai sasaran yang harus dicapai sebagai arah kegiatan bersama yaitu  penanggulangan tindak pidana pemerasan di lingkungan pemerintah daerah.    Kata Kunci: Operasi Tangkap Tangan, Lembaga Swadaya Masyarakat,    Pemerasan
publisher: FAKULTAS HUKUM
date: 2019
type: Skripsi
type: NonPeerReviewed
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/58292/1/ABSTRAK.pdf
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/58292/2/SKRIPSI%20FULL.pdf
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/58292/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf
identifier:   ARI SETIA BEKTI, 1412011049  (2019) PERAN POLISI DALAM MELAKUKAN OPERASI TANGKAP TANGAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM) TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERASAN DOKTER PUSKESMAS (Studi : LP/884-A/VII/2018/POLDA Lampung/SPK RES LAMUT).  FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.     
relation: http://digilib.unila.ac.id/58292/