@misc{eprints58296,
           title = {PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN
SURAT TANDA BUKTI LAPORAN KEHILANGAN KENDARAAN

BERMOTOR OLEH PERUSAHAAN LEASING
(Studi Putusan No.197/Pid.B/2018/Pn.Mgl Tahun 2018)},
          author = {1512011348 Arif Kurniawan},
         address = {UNIVERSITAS LAMPUNG},
       publisher = {FAKULTAS HUKUM},
            year = {2019},
             url = {http://digilib.unila.ac.id/58296/},
        abstract = {Tindak pidana pemalsuan surat (valschheid in geschrift) merupakan keajahatan
yang cukup sering terjadi di masyarakat. Pemalsuan surat dilakukan dalam
berbagai bentuk, mulai dari surat pada umumnya, pengakuan uang, akta, surat
keterangan dokter, surat perjalanan dinas dan sebagainya. adalah kejahatan yang
di dalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas suatu hal (objek)
yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal
sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Permasalahan dalam skripsi
ini adalah : Bagaimanakah penegakan Hukum terhadap tindak pidana pemalsuan
surat tanda bukti laporan kehilangan kendaraan bermotor oleh perusahaan leasing
dalam putusan NO.197/Pid.B/2018/Pn.Mgl Tahun 2018, Apa saja yang menjadi
pertimbangan hukum dari hakim dalam menjatuhkan putusan bagi Terdakwa
tindak pidana pemalsuan surat tanda bukti laporan kehilangan kendaraan bermotor
dalam putusan No.197/Pid.B/2018/Pn.Mgl Tahun 2018.
Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan
studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Penegakan
hukum terhadap perkara putusan No.197/Pid.B/2018/Pn.Mgl, telah sesuai
berdasarkan Undang-undang yang mengatur, yaitu dalam kasus ini ialah pasal 263
KUHP. Pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap
perkara putusan No.197/Pid.B/2018/Pn.Mgl, menurut penulis sudah sesuai karena
Majelis Hakim dalam memeberikan sanksi pidana sudah melalui pertimbangan
yuridis berdasarkan fakta-fakta persidangan yang ada yaitu tuntutan jaksa
penuntut umum, penjabaran keterangan para saksi, keterangan terdakwa, barang
bukti, dan juga pertimbangan non yuridis yaitu, dapat dilihat dari segi jenis barang
yang digunakan dalam melakukan tindak pidana, latar belakang perbuatan, akibat
perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, kondisi sosial ekonomi terdakwa,

Arif Kurniawan
faktor agama terdakwa dan sifat sopan dan santun terdakwa dalam persidangan,
serta memperhatikan Undang-Undang yang berkaitan dan diperkuat dengan
keyakinan dan hati nurani hakim.
Saran dalam penelitian ini adalah sebaiknya bagi majelis hakim dalam
menjatuhkan pidana terhadap terdakwa harus memiliki keyakinan bahwa memang
terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tersebut
berdasarkan bukti-bukti ang ada selama proses peradilan. Penulis berhadap
majelis hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tindak pidana
pemaksuan surat diharapkan adil dan dapat menimbulkan efek jera sehingga untuk
yang akan dating tidak ada pengulangan terhadap tindak pidana dan tindak pidana
tersebut adapat diminimalisir.
Kata kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Pemalsuan Surat}
}