title: KEDUDUKAN HAKIM KOMISARIS (HAKIM PEMERIKSA  PENDAHULUAN) SEBAGAI PENGGANTI PRAPERADILAN DALAM  RANCANGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA
creator: Ayuza Adriani, 1512011073
subject: 340 Ilmu hukum
subject: 345 Hukum pidana
description: Dalam upaya pembaharuan hukum acara pidana nasional, pemerintah melalui  Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) bermaksud  untuk mengatasi permasalahan yang terjadi dalam hal pengawasan penggunaan  upaya paksa serta memberikan keadilan dan kepastian hukum akan mengganti  lembaga Pra Peradilan dan digantikan dengan suatu sistem Hakim Komisaris yang  memiliki kewenangan lebih konkret dan luas dibanding dengan lembaga  praperadilan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah kedudukan  Hakim Komisaris (Hakim Pemeriksa Pendahuluan) sebagai pengganti PraPeradilan  dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dan Apakah  keberadaan Hakim Komisaris (Hakim Pemeriksa Pendahuluan) dalam Rancangan  Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dapat memberikan keadilan dan  kepastian hukum bagi tersangka  Pendekatan yang dilakukan dalam skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif  dan yuridis empiris. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah data primer dan  data sekunder. Penentuan narasumber dilakukan dengan wawacara responden.  Narasumber yaitu Hakim pada Pengadilan Negeri IA Tanjung Karang, Jaksa pada  Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Kepala Urusan BIN dan Ops Kepolisian  Resort Kota Bandar Lampung, Advokat di kantor Sopian Sitepu and Partners, serta  Akademisi Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Metode  pengumpulan data dilakukan dengan Studi Pustaka (Library Research) dan Studi  Lapangan (Field Research). Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.  Hasil Penelitian dan pembahasan menunjukkan Kedudukan hakim komisaris  Hakim komisaris didalam konsep Rancangan KUHAP akan terletak terletak  diantara penyidik dan penuntut umum di satu pihak serta hakim di pihak lainnya.    Ayuza Adriani  Hakim komisaris dinilai sebagai alternatif pilihan terbaik sebagai pengganti  Praperadilan dengan kewenangan yang lebih luas dan lebih lengkap sehingga  memberikan harapan baru bagi para pencari keadilan terutama bagi seorang  tersangka.  Saran dalam penelitian ini yaitu dengan munculnya Hakim Komisaris atau Hakim  Pemeriksa Pendahuluan diharapkan dapat memperbaiki permasalahan yang muncul  dalam praperadilan terutama dengan kewenangan lebih luas yang dimilikinya.  Namun apabila melihat beberapa faktor pendukung, lembaga hakim komisaris akan  sulit untuk diterapkan dalam sistem peradilan Indonesia. Oleh karena itu, akan lebih  baik apabila lembaga praperadilan tetap dipertahankan tetapi dengan memperjelas  pengaturan dan rambu-rambu untuk menjaga agar proses praperadilan berjalan  dengan baik.    Kata Kunci : Praperadilan, Hakim Komisaris, RUU KUHAP
publisher: FAKULTAS HUKUM
date: 2019
type: Skripsi
type: NonPeerReviewed
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/58305/1/ABSTRAK.pdf
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/58305/2/SKRIPSI%20FULL.pdf
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/58305/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf
identifier:   Ayuza Adriani, 1512011073  (2019) KEDUDUKAN HAKIM KOMISARIS (HAKIM PEMERIKSA PENDAHULUAN) SEBAGAI PENGGANTI PRAPERADILAN DALAM RANCANGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA.  FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.     
relation: http://digilib.unila.ac.id/58305/