<> "The repository administrator has not yet configured an RDF license."^^ . <> . . "KEBIJAKAN REHABILITASI SEBAGAI TREATMENTTERHADAP\r\n\r\nPENCANDU NARKOTIKA\r\n\r\n(Studi pada Loka Rehabilitasi BNN Kalianda Lampung Selatan)"^^ . "Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika saat ini sudah sampai pada tingkat\r\nyang memprihatinkan untuk itu pemerintah mengeluarkan sebuah kebijakan\r\nkhusus kepada para pecandu untuk dilakukan rehabilitasi sebagai treatment\r\ndengan tujuan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika.\r\nPermasalahan dalam penelitian ini yaitu Apa dasar pertimbangan hukum hakim\r\ndalam menjatuhkan putusan rehabilitasi sebagai treatment terhadap pencandu\r\nnarkotika serta bagaimanakah kebijakan rehabilitasi sebagai treatment terhadap\r\npencandu narkotika yang dilaksanakan oleh Loka Rehabilitasi BNN Kalianda\r\nLampung Selatan Provinsi Lampung.\r\nPendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan\r\nmenggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Narasumber\r\ndalam penelitian ini adalah HakimPengadilan Negeri Tanjung Karang, Kepala\r\nLoka RehabilitasiBNN Kalianda Lampung Selatan dan Akademisi Fakultas\r\nHukum Universitas Lampung.\r\nHasil penelitian menunjukkan bahwa:(1) Dasar pertimbangan hukum hakim\r\ndalam menjatuhkan putusan rehabilitasi sebagai treatment terhadap pencandu\r\nnarkotika sudah berdasarkan pertimbangan yuridis yaitu melihat dari peraturan\r\nperundang-undangan, surat dakwaan, surat tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum,\r\nketerangan saksi dan keterangan terdakwa di dalam persidangan dan dasar\r\npertimbangan non yuridis yaitu berdasarkan kebijaksanaan dan keyakinan hati\r\nnurani seorang hakim, dalam melihat keadaan yang di golongkan antara lain latar\r\nbelakang perbuatan, kondisi diri, kondisi sosial ekonomi, sifat sopan dan santun\r\nterdakwa dalam persidangan. (2) Kebijakan yang dilaksanakan oleh Loka\r\nRehabilitasi Kalianda Lampung Selatan Provinsi Lampung untuk\r\nmengoptimalkan pelaksanaan rehabilitasi sebagai treatment bagi para pengguna\r\nnarkotika adalah sebagai berikut: (a) Kebijakan mengintensifkan wajib lapor\r\npecandu narkotika yang dilaksanakan sudah berhasil dijalankan hal tersebut\r\nditunjukkan dalam capaian yang sudah melampaui target yang tekah ditetapkan\r\nsebelumnya. (b) Kebijakan pelayanan treatmentdan rehabilitasi baik medis serta\r\nsosial telah berhasil dijalankan dengan baikhal ini dapat dilihat dalam pencapaian\r\n\r\nBahara Rizki\r\njumlah penyalahguna yang direhabilitasi terus meningkat. (c) Kebijakan\r\npembinaan lanjut kepada korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba melalui\r\ntreatmentdan rehabilitisirelatif sudah baik dan efektif sesuai dengan peraturan\r\nperundang-undangan yang ada yang dilihat dari semakin banyaknya residen yang\r\npulih setelah mengikuti treatmentdan rehabilitisi.\r\nSaran dalam penelitian ini yaitu bagi aparat penegak hukum, dalam menjalankan\r\ntugas diharapkan dapat bersikap obyektif untuk dapat memberikan kesempatan\r\npecandu narkotika untuk direhabilitasi, pemerintah daerah sebaiknya\r\nmemaksimalkan fungsi-fungsi lembaga-lembaga sosial berhubungan dengan\r\nkebijakan rehabilitasi sebagai treatment terhadap pencandu narkotik, bagi pecandu\r\nnarkotika, sebaiknya untuk melaporkan diri untuk mendapatkan pengobatan\r\nrehabilitasi secara sukarela dengan niatan untuk sembuh serta masyarakat\r\nhendaknya selalu melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan khususnya\r\nperadilan narkotika.\r\n\r\nKata Kunci: Kebijakan, Rehabilitasi, Treatment, Narkotika\r\nAbuse and illegal circulation of narcotics is already up to a degree of concern for\r\nthe Government to issue a special policy to the addicts to do rehabilitation as a\r\ntreatment with the aim to liberate Addicts from narcotic dependence. The problem\r\nin this research is the basis of the legal considerations of judges in dropping a\r\nrehabilitation decision as a treatment of narcotics and how the policy of\r\nrehabilitation as a treatment of narcotics prevention Implemented by the BNN\r\nKalianda in Lampung Selatan province.\r\nThe approach to the problem used in this study is to use normative and juridical\r\njuridical approach to empirical. The resource in this study was the justice of the\r\nTanjung Karang District Court, the head of the BNN Rehabilitation Department\r\nof South Lampung and the academic Faculty of Law of Lampung University.\r\nThe results showed that: (1) The basis of legal considerations in dropping a\r\nrehabilitation decision as a treatment of narcotics is based on juridical\r\nconsiderations that are looking at the legislation, letters Indictment, the\r\nprosecution by the Prosecutor, the information of the witness and the information\r\nof the defendant in the proceeding and the basis of non-juridical considerations is\r\nbased on the wisdom and conviction of a judge's conscience, in view of the\r\n\r\ncircumstances in which Among other background deeds, self-conditions, socio-\r\neconomic conditions, polite and courteous nature of the defendant in the trial. (2)\r\n\r\nThe policy carried out by Kalianda Rehabilitation workshop South Lampung\r\nProvince to optimize the implementation of rehabilitation as a treatment for the\r\nusers of narcotics is as follows: (a) mandatory intensifying policy The reported\r\nnarcotics addict conducted successfully executed it is shown in the achievement\r\nthat has exceeded the previously established target. (b) Both medical and social\r\ntreatment and rehabilitation service policies have been successfully executed this\r\ncan be seen in achieving the amount of abusers rehabilitated continues to\r\nincrease. (c) The policy of advanced coaching to victims of abuse and drug\r\naddicts through treatment and rehabilitation of relatively well-being and effective\r\nin accordance with existing laws and regulations seen from the growing number\r\nof residents After following treatment and rehabilitisi.\r\n\r\nBahara Rizki\r\nThe advice in this study is for law enforcement officials, in carrying out the task is\r\nexpected to be objective to be able to provide a drug addict opportunity to be\r\nrehabilitated, the local government should maximize the functions Social\r\ninstitutions relate to rehabilitation policy as a treatment of narcotic addicts, for\r\ndrug addict, preferably to report for voluntary rehabilitation treatment with intent\r\nto heal And the public should always supervise the course of the judiciary,\r\nespecially the narcotics.\r\nKeywords: Policy, Rehabilitation, Treatment, Narcotics"^^ . "2019" . . . . . "FAKULTAS HUKUM"^^ . . . . . . . "1512011097"^^ . "BAHARA RIZKI"^^ . "1512011097 BAHARA RIZKI"^^ . . . . . . "KEBIJAKAN REHABILITASI SEBAGAI TREATMENTTERHADAP\r\n\r\nPENCANDU NARKOTIKA\r\n\r\n(Studi pada Loka Rehabilitasi BNN Kalianda Lampung Selatan) (File PDF)"^^ . . . "ABSTRAK.pdf"^^ . . . "KEBIJAKAN REHABILITASI SEBAGAI TREATMENTTERHADAP\r\n\r\nPENCANDU NARKOTIKA\r\n\r\n(Studi pada Loka Rehabilitasi BNN Kalianda Lampung Selatan) (File PDF)"^^ . . . "KEBIJAKAN REHABILITASI SEBAGAI TREATMENTTERHADAP\r\n\r\nPENCANDU NARKOTIKA\r\n\r\n(Studi pada Loka Rehabilitasi BNN Kalianda Lampung Selatan) (File PDF)"^^ . . . "SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf"^^ . . . "KEBIJAKAN REHABILITASI SEBAGAI TREATMENTTERHADAP\r\n\r\nPENCANDU NARKOTIKA\r\n\r\n(Studi pada Loka Rehabilitasi BNN Kalianda Lampung Selatan) (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "KEBIJAKAN REHABILITASI SEBAGAI TREATMENTTERHADAP\r\n\r\nPENCANDU NARKOTIKA\r\n\r\n(Studi pada Loka Rehabilitasi BNN Kalianda Lampung Selatan) (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "KEBIJAKAN REHABILITASI SEBAGAI TREATMENTTERHADAP\r\n\r\nPENCANDU NARKOTIKA\r\n\r\n(Studi pada Loka Rehabilitasi BNN Kalianda Lampung Selatan) (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "KEBIJAKAN REHABILITASI SEBAGAI TREATMENTTERHADAP\r\n\r\nPENCANDU NARKOTIKA\r\n\r\n(Studi pada Loka Rehabilitasi BNN Kalianda Lampung Selatan) (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "KEBIJAKAN REHABILITASI SEBAGAI TREATMENTTERHADAP\r\n\r\nPENCANDU NARKOTIKA\r\n\r\n(Studi pada Loka Rehabilitasi BNN Kalianda Lampung Selatan) (Other)"^^ . . . . . . "KEBIJAKAN REHABILITASI SEBAGAI TREATMENTTERHADAP\r\n\r\nPENCANDU NARKOTIKA\r\n\r\n(Studi pada Loka Rehabilitasi BNN Kalianda Lampung Selatan) (Other)"^^ . . . . . . "KEBIJAKAN REHABILITASI SEBAGAI TREATMENTTERHADAP\r\n\r\nPENCANDU NARKOTIKA\r\n\r\n(Studi pada Loka Rehabilitasi BNN Kalianda Lampung Selatan) (Other)"^^ . . . . . . "KEBIJAKAN REHABILITASI SEBAGAI TREATMENTTERHADAP\r\n\r\nPENCANDU NARKOTIKA\r\n\r\n(Studi pada Loka Rehabilitasi BNN Kalianda Lampung Selatan) (Other)"^^ . . . . . . "KEBIJAKAN REHABILITASI SEBAGAI TREATMENTTERHADAP\r\n\r\nPENCANDU NARKOTIKA\r\n\r\n(Studi pada Loka Rehabilitasi BNN Kalianda Lampung Selatan) (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "KEBIJAKAN REHABILITASI SEBAGAI TREATMENTTERHADAP\r\n\r\nPENCANDU NARKOTIKA\r\n\r\n(Studi pada Loka Rehabilitasi BNN Kalianda Lampung Selatan) (Other)"^^ . . . . . . "KEBIJAKAN REHABILITASI SEBAGAI TREATMENTTERHADAP\r\n\r\nPENCANDU NARKOTIKA\r\n\r\n(Studi pada Loka Rehabilitasi BNN Kalianda Lampung Selatan) (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "KEBIJAKAN REHABILITASI SEBAGAI TREATMENTTERHADAP\r\n\r\nPENCANDU NARKOTIKA\r\n\r\n(Studi pada Loka Rehabilitasi BNN Kalianda Lampung Selatan) (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "KEBIJAKAN REHABILITASI SEBAGAI TREATMENTTERHADAP\r\n\r\nPENCANDU NARKOTIKA\r\n\r\n(Studi pada Loka Rehabilitasi BNN Kalianda Lampung Selatan) (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "KEBIJAKAN REHABILITASI SEBAGAI TREATMENTTERHADAP\r\n\r\nPENCANDU NARKOTIKA\r\n\r\n(Studi pada Loka Rehabilitasi BNN Kalianda Lampung Selatan) (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "KEBIJAKAN REHABILITASI SEBAGAI TREATMENTTERHADAP\r\n\r\nPENCANDU NARKOTIKA\r\n\r\n(Studi pada Loka Rehabilitasi BNN Kalianda Lampung Selatan) (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . "HTML Summary of #58307 \n\nKEBIJAKAN REHABILITASI SEBAGAI TREATMENTTERHADAP \n \nPENCANDU NARKOTIKA \n \n(Studi pada Loka Rehabilitasi BNN Kalianda Lampung Selatan)\n\n" . "text/html" . . . "345 Hukum pidana" . .