%0 Generic
%A Benny Rachmansyah, 1412011070
%C UNIVERSITAS LAMPUNG
%D 2019
%F eprints:58310
%I FAKULTAS HUKUM
%T IMPLEMENTASI ULTIMUM REMEDIUM DALAM TINDAK PIDANA  PENGHINAAN DAN/ATAU PENCEMARAN NAMA BAIK PASAL 27 UU  NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN    TRANSAKSI ELEKTRONIK
%U http://digilib.unila.ac.id/58310/
%X Kehadiran jejaring sosial di dalam masyarakat membawa perubahan dalam  berkomunikasi. Ketika berada didalamnya maka harus punya etika yang baik dan  benar dalam berinteraksi dengan orang lain, karena Negara telah menjamin melalui  undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). UU ITE adalah  ketentuan yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum,  termasuk pencemaran nama baik, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia  yang memiliki akibat hukum bagi kepentingan pribadi maupun kepentingan  Negara. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah implementasi  Ultimum Remedium dalam perkara penghinaan dan/atau pencemaran nama baik  Pasal 27 Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE? dan apakah faktor yang menjadi  penghambat dalam pengimplementasian tersebut.  Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum  normatif - empiris yang menggunakan data sekunder dan data primer yang berasal  dari buku-buku, atau literatur-literatur hukum, peraturan perundang-undangan,  wawancara serta bahan-bahan lainnya. Sedangkan analisis data menggunakan  analisis kualitatif.  Berdasakan hasil penelitian didapatkan bahwa implementasi ultimum remedium  dalam tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama dilakukan apabila  pelapor dan terduga mengambil langkah mediasi atau musyawarah bedasarkan asas  delik aduan murni dan apabila dilakukan pencabutan perkara oleh pelapor maka  otomatis pidana yang dilakukan akan gugur, dan karena ini delik aduan murni maka  sebagai penyidik (Polri dan Kejaksaan) hanya dapat menghentikan suatu perkara  jika pelapor mencabut perkara tersebut. Faktor yang menjadi penghambat salah  satunya adalah faktor hukum, dalam praktik penyelenggaraan penegakan hukum di  lapangan ada kalanya terjadi pertantangan antara kepastian hukum dan keadilan,  hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat  abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang normatif.    Benny Rachmansyah  Kurangnya kesadaran masyarakat akan hukum tentang UU ITE membuat  masyarakat merasa enggan untuk mematuhinya terlebih sekarang media sosial  mudah diakses oleh semua kalangan.  Saran dalam penelitian ini adalah kesadaran masyarakat, pemerintah, aparat  penegak hukum dan produsen media massa elektronik dan non-elektronik untuk  mengklarifikasi, menyaring berita/informasi yang di dapat, agar tidak  mendistribusikan, berita/informasi hoax yang di dapat untuk mencegah kasus  penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terulang kembali, dan demi terciptanya  Indonesia bebas hoax.  Kata kunci: Implementasi, ultimum remedium, pencemaran nama baik.