@mastersthesis{eprints5833,
           month = {Oktober},
           title = {KARAKTERISTIK PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMILUKADA DI KABUPATEN 
LAMPUNG UTARA
},
          school = {Universitas Lampung},
          author = {1222011053 Dedi Fernando},
            year = {2014},
             url = {http://digilib.unila.ac.id/5833/},
        abstract = {Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintah Daerah, pelanggaran tindak pidana Pemilukada terjadi pada tahapan-tahapan Pemilukada di Kabupaten Lampung Utara yakni. Tahapan Pencalonan, Kampanye, Masa Tenang dan Penetapan Calon Terpilih adapun mengenai pelanggaran tersebut banyak dilaporkan oleh masyarakat. Masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Karakteristik Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemilukada di Kabupaten Lampung Utara ? dan Bagaimanakah Penegakan Hukum terhadap pelaku pelanggaran tindak pidana Pemilukada di Kabupaten Lampung Utara ?.

Metode penelitian yang dilakukan dalam penulisan tesis ini adalah menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh dari hasil penelitian dan wawancara serta data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan dan dokomentasi.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Karakteristik Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemilukada di Kabupaten Lampung Utara adalah ciri khas dalam Penegakan Hukum yang terjadi dibeberapa tingkatan yakni tingkatan Panwaslu, Gakkumdu dan Pengadilan. Sedangkan faktor yang mengahambat proses penegakan hukum terhadap tindak pidana Pemilukada yakni, faktor hukum dan faktor Undang-undang, faktor lembaga Pengawasan Pemilihan Umum. Fasilitas (sarana) yang tidak memadai dalam penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilukada dan terbatasnya personil penegak hukum. 

Saran dalam penelitian ini adalah hendaknya para penegak hukum dalam hal ini Panwaslu, Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan untuk menigkatkan kerjasama dan koordinasi serta sosialisasi antara semua pihak dalam menyamakan persepsi tentang tindak pidana Pemilu dan hendaknya kepada pembuat undang-undang perlu mengkaji ulang khususnya masalah mengenai ketentuan pelanggaran  tindak pidana Pemilu yang semakin berkembang di masyarakat agar sanksi pidana dapat diterapkan kepada semua pihak yang melakukan pelanggaran terhadap tindak pidana Pemilu.
   

Kata Kunci :  Karakteristik, Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilukada


The conduct of Regional Head and Vice Head Election is based on Act Number 32 in 2004 jo Act Number 12 in 2008 about Regional Government, regional election crime occurred in stages of regional election in North Lampung district. The stage of proposing candidate, campaign, silence period, and determination of candidate, there were many violations reported by public. The problem statement in this research were how did the characteristics of law enforcement to regional election crime in North Lampung district, and how did the law enforcement to the actor of regional election crime in North Lampung district. 

This research used normative and empirical jurisdiction approaches. Data were collected from primary data coming from research result and interview secondary data coming from literary study and documentation.

The results showed that the characteristics of regional election crime law enforcement in North Lampung were typical characteristics in law enforcement occurring in some levels such as election monitoring committee, Gakkumdu and court.  The inhibiting factors of regional election crime law enforcement were factors of law, legislation, institution of election monitoring, insufficient facility in handling the election violation and limited personnel.

The researcher recommends law enforcers such as election monitoring committee, police, attorney, and court to improve cooperation, coordination, and socialization amongst related parties, and legislators should reconsider again the provision of election crime procedures so that sanctions can be applied for those parties violating the election.   

    

Keywords	: characteristics, regional election crime law enforcement   
}
}