@misc{eprints58351,
           title = {PROSPEKTIF PENERAPAN RECHTERLIJK PARDON (PEMAAFAN

HAKIM) DALAM PUTUSAN PENGADILAN
(Studi Konsep RKUHP 2018)},
          author = {1512011070 DESTRIA},
         address = {UNIVERSITAS LAMPUNG},
       publisher = {FAKULTAS HUKUM},
            year = {2019},
             url = {http://digilib.unila.ac.id/58351/},
        abstract = {Gagasan mengenai rechterlijk pardon atau pemaafan hakim dalam konsep
RKUHP merupakan nilai hukum terbaru yang merupakan reformasi dari
kekakuan sistem pemidanaan dalam KUHP. Formulasi ide pemaafan hakim dalam
RKUHP 2018 tertuang pada Pedoman Pemidanaan dalam Ketentuan Umum Pasal
60 Ayat (2) RKUHP 2018. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimanakah
konsep Rechterlijk Pardon ditinjau dari tujuan dan pedoman pemidanaan serta
Bagaimanakah prospektif penerapan Rechterlijk Pardon dalam putusan
pengadilan?.
Pendekatan Masalah yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris.
Metode Pengumpulan Data yaitu studi pustaka dan studi lapangan. Analisis data
yaitu analisis kualitatif. Narasumber yaitu Hakim pada Pengadilan Negeri IA
Tanjung Karang, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Kepala Urusan
BIN dan Ops Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung serta Akademisi Hukum
Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.
Hasil Penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa: Konsep Rechterlijk
Pardon ditinjau dari tujuan dan pedoman pemidanaan adalah Rechterlijk Pardon
tidak dapat berjalan bersamaan dengan tujuan pemidanaan yang bersifat absolut
dan relatif namun terdapat kemungkinan diterapkan bersamaan dengan teori
gabungan. Konsep ini akan sangat sesuai dengan tujuan dan pedoman pemidanaan
yang terdapat di dalam RKUHP 2018 yang nantinya dasar pembenaran atau
justifikasi adanya tindak pidana tidak hanya merujuk kepada tindak pidana
sebagai syarat objektif dan kesalahan sebagai syarat subjektif, tetapi juga pada
tujuan dan prinsip pemidanaan. Prospektif penerapan Rechterlijk Pardon
(pemaafan hakim) dalam putusan pengadilan apabila diterapkan nantinya akan
berperan sebagai katup pengaman terakhir dalam sistem peradilan pidana jika
suatu perkara tidak tersaring di tahap penuntutan dan hakim pemeriksa
pendahuluan. Hakim dalam memberikan putusan Rechterlijk Pardon harus
berdasarkan rambu-rambu sebagaimana tercantum dalam Pasal 60 Ayat (2)
RKUHP 2018.

Destria
Saran dalam penelitian ini adalah melihat keperluan hukum pidana saat ini dan
juga KUHP yang masih merupakan hasil kolonial dan dirasa kaku sudah tidak
sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia, kiranya lembaga pembentuk
undang-undang segera mengesahkan Rancangan KUHP demi tercapainya sistem
peradilan pidana yang lebih efektif di Indonesia. Perlu dilakukannya peningkatan
kemampuan para penegak hukum khususnya hakim agar nantinya konsepsi
Rechterlijk Pardon dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan pedoman dalam
penjatuhan putusan pemaaf yang telah diatur dalam RKUHP serta tidak
disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Kata Kunci : Rechterlijk Pardon, Putusan Pengadilan, Konsep RKUHP.}
}