@misc{eprints58359,
           title = {ANALISIS PENEGAKAN SANKSI PIDANA TERHADAP PERUSAHAAN
YANG MEMBAYAR UPAH TENAGA KERJA DIBAWAH UPAH

MINIMUM KABUPATEN/KOTA},
          author = {1412011116 DIRHAM FATHURUSI},
         address = {UNIVERSITAS LAMPUNG},
       publisher = {FAKULTAS HUKUM},
            year = {2019},
             url = {http://digilib.unila.ac.id/58359/},
        abstract = {Upah adalah hak pekerja atau karyawan yang diterima dan dinyatakan dalam
bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja
yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja atau peraturan
perundang-undangan, adanya sanksi pidana terhadap perusahaan yang membayar
upah minimum serta minimnya penegakan sanksi pidana terhadap perusahaan
yang membayar upah buruh dibawah upah minimum, Penegakan sanksi pidana
terhadap perusahaan (pengusaha) yang melakukan pemberian upah tenaga kerja di
bawah upah minimum, ternyata tidak menyurutkan perbuatan pidana tersebut
untuk tidak terulang, sebagai contoh yang terjadi di Provinsi Lampung.
Berdasarkan latar belakang tersebut yang menjadi permasalahan dalam penelitian
ini adalah Bagaimanakah Penegakan Sanksi Pidana Terhadap Perusahaan Yang
Membayar Upah Tenaga Kerja DiBawah Upah Minimum Kabupaten/Kota dan
Faktor ? Faktor Apa Saja Yang Menghambat Penegakan Sanksi Pidana Terhadap
Perusahaan Yang Membayar Upah Tenaga Kerja DiBawah Upah Minimum
Kabupaten/Kota
Pendekatan masalah dalam skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif dan
yuridis empiris. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah data primer dan
data sekunder. Penentuan narasumber dilakukan dengan wawancara dengan
responden. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi
lapangan. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai permasalahan yang
diajukan dalam skripsi ini, diperoleh kesimpulan bahwa perusahaan melanggar
ketentuan Upah Minimum Kabupaten/Kota, maka pekerja dapat menempuh upaya
pidana yakni melaporkan ke pihak pegawai pengawas ketenagakerjaan pada Dinas
Tenaga Kerja apabila setelah dilakukan pemeriksaan ternyata ditemukan adanya
tindak pidana, maka pegawai pengawas memberikan nota pembinaan apabila
dalam proses pembinaan ternyata tidak dilaksanakan maka pegawai pengawas
melakukan kordinasi dengan pihak kepolisian untuk dilakukan penyidikan. Faktor
penghambatnya adalah adanya kepincangan dari substansi UU No. 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan. Jumlah pengawas ketenagakerjaan di Provinsi Lampung

Dirham Fathurusi
tidak sebanding dengan jumlah Perusahaan yang diawasi. Minimnya fasiltas dan
sarana yang ada di Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Lampung. Masyarakat
khususnya pekerja/buruh belum mengetahui sarana pidana. Kurangnya kesadaran
masyarakat atas pentingya penegakan hukum di bidang ketenagakerjaan.
Saran dalam penelitian ini adalah Kepada Dinas Ketenagakerjaan Provinsi
Lampung, hendaknya meningkatkan sosialisasi kepada perusahaan mengenai
ketentuan Upah Minimum Kabupaten/Kota. Sehingga perusahaan dapat mengerti
akan kewajibannya untuk melaksanakan upah minimum sesuai dengan ketentuan
yang berlaku. Kepada Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Lampung, kedepannya
perlu meningkatkan kuantitas dan kualitas Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan.
Hal ini diperlukan untuk memaksimalkan pengawasan terhadap pelaksanaan Upah
Mimimum Kabupaten/Kota (UMK).
Kata Kunci: Analisis, Penegakan, Sanksi Pidana, Perusahaan, Upah.}
}