<> "The repository administrator has not yet configured an RDF license."^^ . <> . . "ANALISIS PENEGAKAN SANKSI PIDANA TERHADAP PERUSAHAAN\r\nYANG MEMBAYAR UPAH TENAGA KERJA DIBAWAH UPAH\r\n\r\nMINIMUM KABUPATEN/KOTA"^^ . "Upah adalah hak pekerja atau karyawan yang diterima dan dinyatakan dalam\r\nbentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja\r\nyang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja atau peraturan\r\nperundang-undangan, adanya sanksi pidana terhadap perusahaan yang membayar\r\nupah minimum serta minimnya penegakan sanksi pidana terhadap perusahaan\r\nyang membayar upah buruh dibawah upah minimum, Penegakan sanksi pidana\r\nterhadap perusahaan (pengusaha) yang melakukan pemberian upah tenaga kerja di\r\nbawah upah minimum, ternyata tidak menyurutkan perbuatan pidana tersebut\r\nuntuk tidak terulang, sebagai contoh yang terjadi di Provinsi Lampung.\r\nBerdasarkan latar belakang tersebut yang menjadi permasalahan dalam penelitian\r\nini adalah Bagaimanakah Penegakan Sanksi Pidana Terhadap Perusahaan Yang\r\nMembayar Upah Tenaga Kerja DiBawah Upah Minimum Kabupaten/Kota dan\r\nFaktor – Faktor Apa Saja Yang Menghambat Penegakan Sanksi Pidana Terhadap\r\nPerusahaan Yang Membayar Upah Tenaga Kerja DiBawah Upah Minimum\r\nKabupaten/Kota\r\nPendekatan masalah dalam skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif dan\r\nyuridis empiris. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah data primer dan\r\ndata sekunder. Penentuan narasumber dilakukan dengan wawancara dengan\r\nresponden. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi\r\nlapangan. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.\r\nBerdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai permasalahan yang\r\ndiajukan dalam skripsi ini, diperoleh kesimpulan bahwa perusahaan melanggar\r\nketentuan Upah Minimum Kabupaten/Kota, maka pekerja dapat menempuh upaya\r\npidana yakni melaporkan ke pihak pegawai pengawas ketenagakerjaan pada Dinas\r\nTenaga Kerja apabila setelah dilakukan pemeriksaan ternyata ditemukan adanya\r\ntindak pidana, maka pegawai pengawas memberikan nota pembinaan apabila\r\ndalam proses pembinaan ternyata tidak dilaksanakan maka pegawai pengawas\r\nmelakukan kordinasi dengan pihak kepolisian untuk dilakukan penyidikan. Faktor\r\npenghambatnya adalah adanya kepincangan dari substansi UU No. 13 Tahun 2003\r\ntentang Ketenagakerjaan. Jumlah pengawas ketenagakerjaan di Provinsi Lampung\r\n\r\nDirham Fathurusi\r\ntidak sebanding dengan jumlah Perusahaan yang diawasi. Minimnya fasiltas dan\r\nsarana yang ada di Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Lampung. Masyarakat\r\nkhususnya pekerja/buruh belum mengetahui sarana pidana. Kurangnya kesadaran\r\nmasyarakat atas pentingya penegakan hukum di bidang ketenagakerjaan.\r\nSaran dalam penelitian ini adalah Kepada Dinas Ketenagakerjaan Provinsi\r\nLampung, hendaknya meningkatkan sosialisasi kepada perusahaan mengenai\r\nketentuan Upah Minimum Kabupaten/Kota. Sehingga perusahaan dapat mengerti\r\nakan kewajibannya untuk melaksanakan upah minimum sesuai dengan ketentuan\r\nyang berlaku. Kepada Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Lampung, kedepannya\r\nperlu meningkatkan kuantitas dan kualitas Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan.\r\nHal ini diperlukan untuk memaksimalkan pengawasan terhadap pelaksanaan Upah\r\nMimimum Kabupaten/Kota (UMK).\r\nKata Kunci: Analisis, Penegakan, Sanksi Pidana, Perusahaan, Upah."^^ . "2019" . . . . . "FAKULTAS HUKUM"^^ . . . . . . . "1412011116"^^ . "DIRHAM FATHURUSI"^^ . "1412011116 DIRHAM FATHURUSI"^^ . . . . . . "ANALISIS PENEGAKAN SANKSI PIDANA TERHADAP PERUSAHAAN\r\nYANG MEMBAYAR UPAH TENAGA KERJA DIBAWAH UPAH\r\n\r\nMINIMUM KABUPATEN/KOTA (File PDF)"^^ . . . "ABSTRAK.pdf"^^ . . . "ANALISIS PENEGAKAN SANKSI PIDANA TERHADAP PERUSAHAAN\r\nYANG MEMBAYAR UPAH TENAGA KERJA DIBAWAH UPAH\r\n\r\nMINIMUM KABUPATEN/KOTA (File PDF)"^^ . . . "ANALISIS PENEGAKAN SANKSI PIDANA TERHADAP PERUSAHAAN\r\nYANG MEMBAYAR UPAH TENAGA KERJA DIBAWAH UPAH\r\n\r\nMINIMUM KABUPATEN/KOTA (File PDF)"^^ . . . "SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf"^^ . . . "ANALISIS PENEGAKAN SANKSI PIDANA TERHADAP PERUSAHAAN\r\nYANG MEMBAYAR UPAH TENAGA KERJA DIBAWAH UPAH\r\n\r\nMINIMUM KABUPATEN/KOTA (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "ANALISIS PENEGAKAN SANKSI PIDANA TERHADAP PERUSAHAAN\r\nYANG MEMBAYAR UPAH TENAGA KERJA DIBAWAH UPAH\r\n\r\nMINIMUM KABUPATEN/KOTA (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS PENEGAKAN SANKSI PIDANA TERHADAP PERUSAHAAN\r\nYANG MEMBAYAR UPAH TENAGA KERJA DIBAWAH UPAH\r\n\r\nMINIMUM KABUPATEN/KOTA (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "ANALISIS PENEGAKAN SANKSI PIDANA TERHADAP PERUSAHAAN\r\nYANG MEMBAYAR UPAH TENAGA KERJA DIBAWAH UPAH\r\n\r\nMINIMUM KABUPATEN/KOTA (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "ANALISIS PENEGAKAN SANKSI PIDANA TERHADAP PERUSAHAAN\r\nYANG MEMBAYAR UPAH TENAGA KERJA DIBAWAH UPAH\r\n\r\nMINIMUM KABUPATEN/KOTA (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "ANALISIS PENEGAKAN SANKSI PIDANA TERHADAP PERUSAHAAN\r\nYANG MEMBAYAR UPAH TENAGA KERJA DIBAWAH UPAH\r\n\r\nMINIMUM KABUPATEN/KOTA (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "ANALISIS PENEGAKAN SANKSI PIDANA TERHADAP PERUSAHAAN\r\nYANG MEMBAYAR UPAH TENAGA KERJA DIBAWAH UPAH\r\n\r\nMINIMUM KABUPATEN/KOTA (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "ANALISIS PENEGAKAN SANKSI PIDANA TERHADAP PERUSAHAAN\r\nYANG MEMBAYAR UPAH TENAGA KERJA DIBAWAH UPAH\r\n\r\nMINIMUM KABUPATEN/KOTA (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "ANALISIS PENEGAKAN SANKSI PIDANA TERHADAP PERUSAHAAN\r\nYANG MEMBAYAR UPAH TENAGA KERJA DIBAWAH UPAH\r\n\r\nMINIMUM KABUPATEN/KOTA (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "ANALISIS PENEGAKAN SANKSI PIDANA TERHADAP PERUSAHAAN\r\nYANG MEMBAYAR UPAH TENAGA KERJA DIBAWAH UPAH\r\n\r\nMINIMUM KABUPATEN/KOTA (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "ANALISIS PENEGAKAN SANKSI PIDANA TERHADAP PERUSAHAAN\r\nYANG MEMBAYAR UPAH TENAGA KERJA DIBAWAH UPAH\r\n\r\nMINIMUM KABUPATEN/KOTA (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "ANALISIS PENEGAKAN SANKSI PIDANA TERHADAP PERUSAHAAN\r\nYANG MEMBAYAR UPAH TENAGA KERJA DIBAWAH UPAH\r\n\r\nMINIMUM KABUPATEN/KOTA (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS PENEGAKAN SANKSI PIDANA TERHADAP PERUSAHAAN\r\nYANG MEMBAYAR UPAH TENAGA KERJA DIBAWAH UPAH\r\n\r\nMINIMUM KABUPATEN/KOTA (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS PENEGAKAN SANKSI PIDANA TERHADAP PERUSAHAAN\r\nYANG MEMBAYAR UPAH TENAGA KERJA DIBAWAH UPAH\r\n\r\nMINIMUM KABUPATEN/KOTA (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS PENEGAKAN SANKSI PIDANA TERHADAP PERUSAHAAN\r\nYANG MEMBAYAR UPAH TENAGA KERJA DIBAWAH UPAH\r\n\r\nMINIMUM KABUPATEN/KOTA (Other)"^^ . . . . . "HTML Summary of #58359 \n\nANALISIS PENEGAKAN SANKSI PIDANA TERHADAP PERUSAHAAN \nYANG MEMBAYAR UPAH TENAGA KERJA DIBAWAH UPAH \n \nMINIMUM KABUPATEN/KOTA\n\n" . "text/html" . . . "340 Ilmu hukum" . . . "345 Hukum pidana" . .