@misc{eprints58367,
           title = {IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG (PERMA)
NOMOR. 02 TAHUN 2012 TERHADAP TINDAK PIDANA PENADAHAN

DALAM PRAKTIK

( Studi Putusan Nomor 208 / Pid.C / 2014 / Pn.Rap)},
          author = {1512011230 EGA GAMALIA},
         address = {UNIVERSITAS LAMPUNG},
       publisher = {FAKULTAS HUKUM},
            year = {2019},
             url = {http://digilib.unila.ac.id/58367/},
        abstract = {Tindak Pidana Ringan (Tipiring) diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung
(Perma) Nomor 02 Tahun 2012 dimana sangat berbeda dengan tindak pidana lain
jika ditinjau dari nilai kerugian yang ditimbulkan oleh pelakunya, Tipiring sering
kali di lakukan oleh pelaku dikarenakan kondisi kebutuhan ekonomi. Tindak
Pidana yang nominalnya dibawah Rp. 2,5 juta (dua juta lima ratus ribu rupiah)
yang di proses pada pengadilan memunculkan tanggapan miring atas sistem
peradilan Indonesia yang kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat. Jumlah
denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sangat ringan dan
tidak sesuai dengan keadaan masyarakat sekarang. Permasalahan dalam Skripsi
ini adalah: Bagaimana Implementasi Perma No 02 Tahun 2012 dalam rangka
penyelesaian Tindak pidana ringan dan tindak pidana penadahan dalam Praktik
(Studi Putusan Nomor 208/ Pid.C / 2014 / Pn Rap) dan Apakah yang menjadi
faktor penghambat Implementasi Perma Tahun 2012 dalam rangka penyelesaian
tindak pidana penadahan di dalam Praktik.
Pendekatan masalah dalam penelitihan ini menggunakan pendekatan yuridis
normatif dan pendekatan yuridis empiris. Responden penelitihan ini terdiri dari
Hakim pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat dan Kepolisian Resor Labuhanbatu
serta Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pengumpulan data dilakukan
dengan teknik studi pustaka dan studi Lapangan.
Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pelaksanaan Perma 02
Tahun 2012 pada proses peradilan di Indonesia khususnya di Kota Rantau
Prapat,Sumatera Utara sudah terlaksana baik karena penegak hukum dalam
menangani perkara tipiring Khususnya Penadahan ringan yang nominalnya
dibawah Rp.2,5 juta sudah mengimplementasikan Perma 02 Tahun 2012 dan 482
KUHP. Faktor penghambat Perma Nomor 02 Tahun 2012 yang paling dominan
adalah faktor penegakan hukum yang kurang memahami isi dari Perma 02 Tahun
2012 oleh karena itu para penegak hukum lebih dominan menggunakan KUHP.

Ega Gamalia
Saran dalam penelitian ini adalah aparat penegak hukum khususnya pihak
kepolisian dalam penyelesaian perkara tipiring turut mempertimbangkan dengan
memberlakukan secara efektif ketentuan Perma Nomor 02 Tahun 2012, dan

substansi Perma No 02 Tahun 2012 ini dinaikan menjadi peraturan perundang-
undangan lain yang lebih mencangkup peradilan yang lebih luas misalnya sebagai

peraturan perundang-undangan dan KUHP sudah waktunya untuk diperbaharui
substasinya agar dapat menyelesaikan perkara pidana yang muncul sesuai dengan
kondisi yang terjadi sekarang.
Kata Kunci : Implementasi, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun

2012, Penadahan}
}