%A 1512011333 Elgidhea Andreta
%T PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA
TERHADAP PELAKU PENYIMPANGAN SEKSUAL PEDOFILIA

(Studi Putusan No. 197/Pid.Sus/2018/PN.GnS)
%X Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegak dan
berfungsinya norma hukum secara nyata dalam kehidupan masyarakat. Pedofilia
merupakan suatu aktivitas seksual yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap
anak di bawah umur untuk menjadi pasangan orang dewasa. Di Kabupaten
Lampung Tengah terdapt seorang pelaku penyimpangan seksual yang telah diadili
oleh putusan pengadilan No. 197/Pid.Sus/2018/PN.GnS. Permasalahan yang
diteliti penulis adalah Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim
dalam menjatuhkan pidana pada Putusan Nomor Putusan No
197/Pid.Sus/2018/PN.GnS dan Apakah putusan pengadilan pada perkara No
197/Pid.Sus/2018/PN.GnS telah sesuai dengan pertanggungjawaban pidana.
Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis
normatif dan pendekatan yuridis empiris. data yang digunakan berupa data primer
dan data sekunder. metode pengumpulan data dalam penelitian ini ialah
kepustakaan dan penelitian lapangan. Analis data yang digunakan analisis data
kualitatif.
Hasil penelitian menunjukan: Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan
pidana terhadap pelaku tindak pidana melakukan tipu muslihat membujuk anak
melakukan persetubuhan dengannya. dalam Putusan Nomor 197/ PID.SUS/ 2018/
PN.GnS. berdasarkan Dakwaan penuntut umum, keterangan saksi, surat dan
keterangan terdakwa (Pasal 183 dan Pasal 184 KUHP) serta memperhatikan
hukum yang hidup dimasyarakat. Sementara itu berdasarkan hal-hal yang
memberatkan dan meringankan Pelaksanaan Putusan Nomor
197/PID.SUS/2018/PN. Pelaksanaan Putusan Pengadilan Nomor:
197/Pid.SuS/2018/PN.GnS telah sesuai dengan teori pertanggungjawaban pidana
yakni menyatakan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum.
Pada diri terdakwa tidak ditemukan cacat mental atau kelainan jiwa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 44 KUHP. Perbuatan terdakwa yang melakukan
persetubuhan terhadap dua anak korban telah memenuhi unsur delik yang termuat
dalam Pasal 81 ayat (2) ayat (5) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan

Elgidhea Andreta
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Penulis menyarankan hakim yang berwenang untuk mempertimbangkan Perppu
Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang salah satunya adalah hukuman kebiri
kimia (chemical castration) ) dan pemasangan alat pendeteksi elektronik bagi
pelaku penyimpangan seksual pedofilia. Serta Perlu menjadi tanggung jawab
bersama bagi pemerintah, aparat penegak hukum, orang tua dan masyarakat untuk
mencegah terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku penyimpangan
seksual pedofilia terhadap anak, maka hal yang penting dilakukan adalah
meningkatkan pendidikan moral dan agama yang kuat pada masing masing
individu, mengawasi anak dengan intensif dan menjakatuhkan anak dari pengaruh
kehidupan yang tidak baik.

Kata kunci: Putusan Hakim, Pertanggungjawaban Pidana, Pedofilia
%C UNIVERSITAS LAMPUNG
%D 2019
%I FAKULTAS HUKUM
%L eprints58369