@misc{eprints58377,
           title = {PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PERUSAKAN ALAT
PERAGA KAMPANYE DI KABUPATEN TANGGAMUS},
          author = {1542011029 FAJAR RYAN AKBAR AM},
         address = {UNIVERSITAS LAMPUNG},
       publisher = {FAKULTAS HUKUM},
            year = {2019},
             url = {http://digilib.unila.ac.id/58377/},
        abstract = {Salah satu syarat pokok demokrasi adalah adanya sistem Pemilihan Umum
(Pemilu) yang jujur dan adil. Pemilu jujur dan adil dapat dicapai apabila tersedia
perangkat hukum yang mengatur proses pelaksanaan pemilu sekaligus melindungi
para penyelenggara, kandidat, pemilih, pemantau, dan warga negara pada
umumnya dari ketakutan, intimidasi, kekerasan, penyuapan, penipuan, perusakan
alat peraga kampanye dan berbagai praktik curang lainnya yang akan
mempengaruhi hasil Pemilu Oleh karena itu, Pemilu yang jujur dan adil
membutuhkan peraturan perundang-undangan Pemilu beserta aparat yang
bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan Pemilu tersebut. Sehingga
tidak terjadinya praktik curang yang terjadi.Pemilihan Umum merupakan bentuk
nyata dari kedaulatan yang berada ditangan rakyat dalam penyelenggaraan
Negara. Pasal 69 huruf g Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penerapan
peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota memberikan larangan berkaitan
dengan pelaksanaan kegiatan kampanye, yakni merusak alat peraga kampanye.
Permasalahan dan ruang lingkup yang diangkat adalah bagaimanakah pelaksanaan
Penegakan Hukum terhadap pelaku perusakan alat peraga kampanye dan apakah
faktor penghambat penegakan hukum terhadap pelaku perusakan alat peraga
kampanye di kabupaten tanggamus.
Penelitian dilakukan dengan metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis

empiris, pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah teori-teori, konsep-
konsep serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian

ini juga dengan melihat fakta dalam praktik yang ada dilapangan dengan tujuan
melihat fakta-fakta yang konkrit tentang proses penegakan hukum dan faktor
penghambat penegakan hukum dalam perusakan alat peraga kampanye.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa penegakan hukum terhadap
pelaku perusakan alat peraga dikabupaten tanggamus adalah dilakukan oleh sentra
gakkumdu yaitu kejaksaan, kepolisan,dan bawaslu harus sesuai dengan proses
hukum yang berlaku dan mengacu pada peraturan bersama bawaslu untuk
melaksanakan proses penegakan hukum yang cepat singkat dan dalam waktu yang
ditentukan, dari mulainya laporan yang diterima oleh bawaslu, kemudian

Fajar Ryan Akbar AM
ditingkatkan ke proses penyidikan oleh kepolisian sampai keproses penuntutan
yang dilakukan oleh kejaksaan tetapi dalam proses pelaksanaan penegakan hukum
ketiga instansi terkait saling berkomunikasi dan menjalankan tugasnya bersama
sentra gakkumdu.adapun yang menjadi faktor penghambat dalam penegakan
hukum yaitu faktor budaya,dan factor masyarakat itu sendiri mengingat
masyarakat yang belum mengerti akan peraturan ataupun larangan dalam
pengrusakan alat peraga kampanye, kemudian faktor budaya dimana saksi-saksi
yang kurang kooperatif dalam menyikapi kasus perusakan alat peraga kampanye.
Sebaiknya sentra gakkumdu yang terdiri dari kepolisian, bawaslu,dan kejaksaan
lebih memberikan sosialisasi terhadap masyarakat tentang peraturan dan larangan
dalam perusakan ataupun penghilangan alat peraga kampanye dan memberikan
tindakan pencegahan untuk kedepanya seperti mengadakan sosialisasi ataupun
simulasi jika ada yang melakukan penghilangan atau perusakan alat peraga
kampanye sehingga masyarakat mengerti akan peraturan dan sanksi yang
diberikan jika melakukan perusakan alat peraga kampanye,dimana alat peraga
kampanye mempunyai fungsi dalam menyampaikan visi dan misi calon pemilu
dan dalam proses penegakan hukumnya lebih meningkatkan koordinasi antara
kepolisian,bawaslu,dan kejaksaan.
Kata Kunci : Penegakan Hukum,Alat Peraga,Kampanye}
}