title: ANALISIS PENEGAKAN SANKSI PIDANA TERHADAP PEDAGANG YANG  MENGAKIBATKAN GANGGUAN FUNGSI JALAN UMUM  BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009
creator: FARHATIN NISA MARENA, 1512011089
subject: 345 Hukum pidana
description: Keberadaan pedagang kaki lima memunculkan permasalahan sosial dan  lingkungan berkaitan dengan masalah kebersihan, keindahan dan ketertiban suatu  kota. Ruang-ruang publik yang seharusnya merupakan hak bagi masyarakat  umum untuk mendapatkan kenyamanan baik untuk berolah raga, jalan kaki  maupun berkendara menjadi terganggu. Penegakan sanksi pidana terhadap  Pedagang Kaki Lima/Warung Tenda (pedagang) yang mengakibatkan gangguan  fungsi jalan umum, ternyata tidak menyurutkan perbuatan pidana tersebut untuk  tidak terulang, sebagai contoh yang terjadi di Bandar Lampung. Berdasarkan latar  belakang tersebut yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah  Bagaimanakah Penegakan Sanksi Pidana Terhadap Pedagang Yang  Mengakibatkan Gangguan Fungsi Jalan Umum Berdasarkan Undang-Undang    Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya dan Faktor-  Faktor Apa Saja Yang Menghambat Penegakan Sanksi Pidana Terhadap Pedagang    Yang Mengakibatkan Gangguan Fungsi Jalan Umum  Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris.  Jenis data terdiri dari data primer dan sekunder. Narasumber terdiri dari Hakim  Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Kepolisian Resor Tanjung Karang, dan  Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Analisis  data menggunakan analisis kualitatif.  Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa  penegakan sanksi pidana terhadap pedagang yang mengakibatkan gangguan  fungsi jalan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang  Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya bahwa aparat penegak hukum mencantumkan  sanksi pidana yang dapat diberikan kepada orang yang menggunakan trotoar  sebagai milik pribadi dan mengganggu pejalan kaki aparat penegak hukum baik    FARHATIN NISA MARENA  Kepolisian, Kejaksaan, dan Lembaga Pengadilan yakni Hakim jangan lemah  dalam menegakan hukum, melanggar ketentuan berdagang diatas trotoar yang  mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan yang telah ditentukan  oleh (UU LLAJ). Faktor paling dominan yang menjadi penghambat upaya  penegakan sanksi pidana terhadap pedagang yang mengakibatkan gangguan  fungsi jalan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang  Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya adalah faktor aparat penegak hukum, yaitu  secara kuantitas masih terbatasnya jumlah personel kepolisian dan secara kualitas  sumber daya manusia,  Adapun saran yang diberikan penulis perlunya untuk lebih mengoptimalkan peran  polisi dalam rangka pencegahan pelanggaran maupun tindak pidana dan  meningkatkan pelaksanaan patrol terhadap berbagai titik yang dianggap yang  mengakibatkan gangguan fungsi jalan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor  22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya. Kemudian Para tokoh  masyarakat ataupun para pejalan kaki disarankan untuk tidak takut untuk  melaporkan kepada Kepolisian apabila ada pedagang yang melanggar aturan  berjualan di atas trotoar yang mengakibatkan gangguan fungsi jalan umum.  Kata kunci: Analisis, Penegakan, Sanksi Pidana, Pedagang, Jalan Umum
publisher: FAKULTAS HUKUM
date: 2019
type: Skripsi
type: NonPeerReviewed
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/58378/1/ABSTRAK.pdf
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/58378/2/SKRIPSI%20FULL.pdf
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/58378/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf
identifier:   FARHATIN NISA MARENA, 1512011089  (2019) ANALISIS PENEGAKAN SANKSI PIDANA TERHADAP PEDAGANG YANG MENGAKIBATKAN GANGGUAN FUNGSI JALAN UMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009.  FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.     
relation: http://digilib.unila.ac.id/58378/