<> "The repository administrator has not yet configured an RDF license."^^ . <> . . "ANALISIS PENEGAKAN SANKSI PIDANA TERHADAP PEDAGANG YANG\r\nMENGAKIBATKAN GANGGUAN FUNGSI JALAN UMUM\r\nBERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009"^^ . "Keberadaan pedagang kaki lima memunculkan permasalahan sosial dan\r\nlingkungan berkaitan dengan masalah kebersihan, keindahan dan ketertiban suatu\r\nkota. Ruang-ruang publik yang seharusnya merupakan hak bagi masyarakat\r\numum untuk mendapatkan kenyamanan baik untuk berolah raga, jalan kaki\r\nmaupun berkendara menjadi terganggu. Penegakan sanksi pidana terhadap\r\nPedagang Kaki Lima/Warung Tenda (pedagang) yang mengakibatkan gangguan\r\nfungsi jalan umum, ternyata tidak menyurutkan perbuatan pidana tersebut untuk\r\ntidak terulang, sebagai contoh yang terjadi di Bandar Lampung. Berdasarkan latar\r\nbelakang tersebut yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah\r\nBagaimanakah Penegakan Sanksi Pidana Terhadap Pedagang Yang\r\nMengakibatkan Gangguan Fungsi Jalan Umum Berdasarkan Undang-Undang\r\n\r\nNomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya dan Faktor-\r\nFaktor Apa Saja Yang Menghambat Penegakan Sanksi Pidana Terhadap Pedagang\r\n\r\nYang Mengakibatkan Gangguan Fungsi Jalan Umum\r\nPenelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris.\r\nJenis data terdiri dari data primer dan sekunder. Narasumber terdiri dari Hakim\r\nPengadilan Negeri Tanjung Karang, Kepolisian Resor Tanjung Karang, dan\r\nDosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Analisis\r\ndata menggunakan analisis kualitatif.\r\nBerdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa\r\npenegakan sanksi pidana terhadap pedagang yang mengakibatkan gangguan\r\nfungsi jalan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang\r\nLalu Lintas Angkutan Jalan Raya bahwa aparat penegak hukum mencantumkan\r\nsanksi pidana yang dapat diberikan kepada orang yang menggunakan trotoar\r\nsebagai milik pribadi dan mengganggu pejalan kaki aparat penegak hukum baik\r\n\r\nFARHATIN NISA MARENA\r\nKepolisian, Kejaksaan, dan Lembaga Pengadilan yakni Hakim jangan lemah\r\ndalam menegakan hukum, melanggar ketentuan berdagang diatas trotoar yang\r\nmengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan yang telah ditentukan\r\noleh (UU LLAJ). Faktor paling dominan yang menjadi penghambat upaya\r\npenegakan sanksi pidana terhadap pedagang yang mengakibatkan gangguan\r\nfungsi jalan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang\r\nLalu Lintas Angkutan Jalan Raya adalah faktor aparat penegak hukum, yaitu\r\nsecara kuantitas masih terbatasnya jumlah personel kepolisian dan secara kualitas\r\nsumber daya manusia,\r\nAdapun saran yang diberikan penulis perlunya untuk lebih mengoptimalkan peran\r\npolisi dalam rangka pencegahan pelanggaran maupun tindak pidana dan\r\nmeningkatkan pelaksanaan patrol terhadap berbagai titik yang dianggap yang\r\nmengakibatkan gangguan fungsi jalan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor\r\n22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya. Kemudian Para tokoh\r\nmasyarakat ataupun para pejalan kaki disarankan untuk tidak takut untuk\r\nmelaporkan kepada Kepolisian apabila ada pedagang yang melanggar aturan\r\nberjualan di atas trotoar yang mengakibatkan gangguan fungsi jalan umum.\r\nKata kunci: Analisis, Penegakan, Sanksi Pidana, Pedagang, Jalan Umum"^^ . "2019" . . . . . "FAKULTAS HUKUM"^^ . . . . . . . "1512011089"^^ . "FARHATIN NISA MARENA"^^ . "1512011089 FARHATIN NISA MARENA"^^ . . . . . . "ANALISIS PENEGAKAN SANKSI PIDANA TERHADAP PEDAGANG YANG\r\nMENGAKIBATKAN GANGGUAN FUNGSI JALAN UMUM\r\nBERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 (File PDF)"^^ . . . "ABSTRAK.pdf"^^ . . . "ANALISIS PENEGAKAN SANKSI PIDANA TERHADAP PEDAGANG YANG\r\nMENGAKIBATKAN GANGGUAN FUNGSI JALAN UMUM\r\nBERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 (File PDF)"^^ . . . "ANALISIS PENEGAKAN SANKSI PIDANA TERHADAP PEDAGANG YANG\r\nMENGAKIBATKAN GANGGUAN FUNGSI JALAN UMUM\r\nBERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 (File PDF)"^^ . . . "SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf"^^ . . . "ANALISIS PENEGAKAN SANKSI PIDANA TERHADAP PEDAGANG YANG\r\nMENGAKIBATKAN GANGGUAN FUNGSI JALAN UMUM\r\nBERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "ANALISIS PENEGAKAN SANKSI PIDANA TERHADAP PEDAGANG YANG\r\nMENGAKIBATKAN GANGGUAN FUNGSI JALAN UMUM\r\nBERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS PENEGAKAN SANKSI PIDANA TERHADAP PEDAGANG YANG\r\nMENGAKIBATKAN GANGGUAN FUNGSI JALAN UMUM\r\nBERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "ANALISIS PENEGAKAN SANKSI PIDANA TERHADAP PEDAGANG YANG\r\nMENGAKIBATKAN GANGGUAN FUNGSI JALAN UMUM\r\nBERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "ANALISIS PENEGAKAN SANKSI PIDANA TERHADAP PEDAGANG YANG\r\nMENGAKIBATKAN GANGGUAN FUNGSI JALAN UMUM\r\nBERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "ANALISIS PENEGAKAN SANKSI PIDANA TERHADAP PEDAGANG YANG\r\nMENGAKIBATKAN GANGGUAN FUNGSI JALAN UMUM\r\nBERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "ANALISIS PENEGAKAN SANKSI PIDANA TERHADAP PEDAGANG YANG\r\nMENGAKIBATKAN GANGGUAN FUNGSI JALAN UMUM\r\nBERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "ANALISIS PENEGAKAN SANKSI PIDANA TERHADAP PEDAGANG YANG\r\nMENGAKIBATKAN GANGGUAN FUNGSI JALAN UMUM\r\nBERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS PENEGAKAN SANKSI PIDANA TERHADAP PEDAGANG YANG\r\nMENGAKIBATKAN GANGGUAN FUNGSI JALAN UMUM\r\nBERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS PENEGAKAN SANKSI PIDANA TERHADAP PEDAGANG YANG\r\nMENGAKIBATKAN GANGGUAN FUNGSI JALAN UMUM\r\nBERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS PENEGAKAN SANKSI PIDANA TERHADAP PEDAGANG YANG\r\nMENGAKIBATKAN GANGGUAN FUNGSI JALAN UMUM\r\nBERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS PENEGAKAN SANKSI PIDANA TERHADAP PEDAGANG YANG\r\nMENGAKIBATKAN GANGGUAN FUNGSI JALAN UMUM\r\nBERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "ANALISIS PENEGAKAN SANKSI PIDANA TERHADAP PEDAGANG YANG\r\nMENGAKIBATKAN GANGGUAN FUNGSI JALAN UMUM\r\nBERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "ANALISIS PENEGAKAN SANKSI PIDANA TERHADAP PEDAGANG YANG\r\nMENGAKIBATKAN GANGGUAN FUNGSI JALAN UMUM\r\nBERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "ANALISIS PENEGAKAN SANKSI PIDANA TERHADAP PEDAGANG YANG\r\nMENGAKIBATKAN GANGGUAN FUNGSI JALAN UMUM\r\nBERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . "HTML Summary of #58378 \n\nANALISIS PENEGAKAN SANKSI PIDANA TERHADAP PEDAGANG YANG \nMENGAKIBATKAN GANGGUAN FUNGSI JALAN UMUM \nBERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009\n\n" . "text/html" . . . "345 Hukum pidana" . .