%0 Generic
%A FINDI SENJA KINANTI, 1512011101
%C UNIVERSITAS LAMPUNG
%D 2019
%F eprints:58387
%I FAKULTAS HUKUM
%T ANALISIS PELAKSANAAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG  NOMOR 02 TAHUN 2012 TENTANG PENYESUAIAN BATASAN  TINDAK PIDANA RINGAN DAN JUMLAH DENDA    DALAM KUHP    (Studi Kasus Putusan Nomor : 266 / Pid.B / 2016 / PN.Tjk.)
%U http://digilib.unila.ac.id/58387/
%X Tindak Pidana Pencurian yang nominalnya dibawah Rp. 2,5 juta (dua juta lima  ratus ribu rupiah) yang di proses pada pengadilan memunculkan tanggapan miring  atas sistem peradilan Indonesia yang kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat.  Jumlah denda dalam KUHP sangat ringan dan tidak sesuai dengan keadaan  masyarakat saat ini. Permasalahan dalam Skripsi ini adalah: Bagaimanakah  Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tentang  Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP  Studi Kasus Putusan Nomor : 266 / Pid.B / 2016 / PN.Tjk.? Apakah faktor yang  menghambat pelaksaanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012  tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam  KUHP ?  Permasalahan masalah yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis  empiris. Data : studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis data: kualitatif.  Narasumber pada penelitian ini terdiri dari Penyidik Kepolisian Daerah Lampung,  Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Hakim pada Pengadilan Negeri  Tanjung Karang, Penasehat Hukum pada Kantor Sopian Sitepu and Partners dan  Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila.  Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa : Pelaksanaan Peraturan  Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 pada proses peradilan di Indonesia  khususnya di Provinsi Lampung belum terlaksana dengan baik karena penegak  hukum dalam menangani perkara pencurian yang nominalnya dibawah Rp. 2,5  juta (dua juta lima ratus ribu rupiah) masih menggunakan KUHP. Faktor  penghambat Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012  yang paling dominan adalah faktor penegakan hukum yang kurang memahami isi  dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012.    Findi Senja Kinanti  Saran dalam penelitian ini adalah diharapkan kepada Majelis Hakim sebelum  memutus suatu perkara hendaknya melaksanakan ketentuan aturan hukum pada  Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009  dikarenakan Lembaga Kehakiman bukan saja penegak hukum tetapi juga penegak  keadilan. Selain itu, aparat penegak hukum dalam penyelesaian perkara tindak  pidana ringan turut mempertimbangkan aturan hukum diluar ketentuan KUHP  dengan memberlakukan secara efektif ketentuan Peraturan Mahkamah Agung  Nomor 02 Tahun 2012 pada setiap perkara tindak pidana ringan.  Kata Kunci : Pelaksanaan, Peraturan Mahkamah Agung, Batasan Tindak  Pidana Ringan