@misc{eprints58469,
           title = {IMPLEMENTASI PERATURAN JAKSA AGUNG NO. 028/A/JA/10/2014
TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PERKARA PIDANA
KORUPSI DENGAN SUBJEK HUKUM KORPORASI
(STUDI PADA KEJAKSAAN NEGERI BANDAR LAMPUNG)},
          author = {1512011016 MASHURIL ANWAR},
         address = {UNIVERSITAS LAMPUNG},
       publisher = {FAKULTAS HUKUM},
            year = {2019},
             url = {http://digilib.unila.ac.id/58469/},
        abstract = {Peraturan Jaksa Agung No. 028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan
Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi mengatur mengenai pedoman
bagi Kejaksaan dalam menangani perkara tindak pidana dengan subjek hukum
korporasi salah satunya tindak pidana korupsi. Mengingat Peraturan Jaksa Agung
tersebut masih tergolong baru, maka perlu dilakukan penelitian dengan
permasalahan: Bagaimanakah implementasi penanganan perkara pidana korupsi
dengan subjek hukum korporasi? Apakah faktor-faktor penghambat implementasi
Peraturan Jaksa Agung No. 028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan
Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi.
Pendekatan masalah dalam skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif dan
yuridis empiris. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah data primer dan
data sekunder. Penentuan narasumber dilakukan dengan wawancara dengan
responden. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi
lapangan. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, diperoleh kesimpulan bahwa
implementasi penanganan perkara pidana korupsi dengan subjek hukum korporasi
di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan
Peraturan Jaksa Agung No. 028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan
Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi. Hal ini dikarenakan kurangnya
jaksa penuntut umum dan kurangnya pemahaman Jaksa mengenai tindak pidana
korporasi. Sehingga dalam proses penanganan perkara pidana korupsi oleh
korporasi belum sesuai dengan ketentuan Peraturan Jaksa Agung No.
028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek
Hukum Korporasi. Faktor penghambatnya adalah kurangnya pengaturan
mengenai tindak pidana korupsi oleh korporasi. Fasilitas yang tersedia masih
kurang, kesadaran hukum dan budaya hukum masyarakat masih rendah.
 Mashuril Anwar
Faktor penghambat yang dominan dalam penanganan perkara pidana korupsi
dengan subjek hukum korporasi adalah petugas itu sendiri, dikarenakan
kurangnya kuantitas serta kurangnya pemahaman mengenai tindak pidana korupsi
dengan subjek hukum korporasi.
Saran dalam penelitian ini adalah: Kepada Kejaksaan Tinggi Provinsi Lampung,
perlu diadakan pelatihan/training bagi para jaksa yang menangani perkara pidana
korupsi oleh korporasi. Kepada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, dalam
tuntutan terhadap perkara pidana korupsi oleh korporasi yang berbadan hukum,
perlu dituntut pula pertanggungjawaban korporasi itu sendiri bukan hanya
pengurusnya, sebaiknya dalam penanganan perkara pidana korupsi dengan subjek
hukum korporasi kedapnnya lebih terbuka kepada publik. Kedepannya lebih
mengoptimalkan peran intelejen kejaksaan dan peran ahli dalam penanganan
perkara pidana korupsi dengan subjek hukum korporasi. Kemudian perlu menjalin
kerjasama yang lebih intensif dengan BPKP Provinsi Lampung dalam memantau
laporan keuangan korporasi sebagai upaya pencegahan terhadap tindak pidana
korupsi oleh korporasi.
Kata Kunci: Perkara, Korupsi, Korporas}
}